Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Arsitektur Populisme Jokowi Pasca Blusukan

Presiden Jokowi melakukan blusukan ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dok. Okezone.com.

Sahabat budaya yang budiman,

Kali ini saya mencoba mengulas mengenai satu fenomena yang sudah tidak langka dan asing lagi di telinga kita, yaitu soal tradisi blusukan politik dari sosok yang namanya sudah begitu mendunia. Ialah Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di negara kita.

Fenomena blusukan kita tahu sudah mulai dirintis oleh "pemimpin rakyat kecil" ini sejak ia menjabat sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah.

Mungkin bukan' dirintis' karena memang dari sono-nya Jokowi adalah tipe pemimpin yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat, atau dikenal dengan istilah populis.

Sudah menjadi rahasia umum, Jokowi terkenal dan menjadi pujaan mayoritas masyarakat hanya karena pendekatan politik blusukan yang ia lakukan sepanjang kepemimpinannya. Mulai dari walikota, gubernur, hingga sekarang untuk kedua kalinya menjadi orang nomor satu di negara kita.

Sebagai garis bawah, tulisan ini tidak bermaksud mengulang-ulang atau merayakan masalalu dan kegemilangan prestasi "wong cilik", tapi sebetulnya, ingin memberi satu insight baru yang mungkin tidak kalian dapatkan di tempat lain.

Apa Itu Blusukan

Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membincangkan sepak terjang politiknya, baiklah kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu blusukan.

Blusukan adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa, yang oleh media The Jakarta Post (edisi Oktober 2014) diterjemahkan sebagai impromptu visit (“kunjungan mendadak”).

Kata ini menggambarkan kegiatan untuk melakukan inspeksi langsung, seringkali tanpa sepengetahuan siapapun, kapan dan kemana dilakukan, bahkan tanpa diketahui oleh staf atau bawahan. Jokowi persis menggunakan kata ini untuk melukiskan sistem kerja pemerintahan yang dijalankannya (Inda, 2005).

Bagi Jokowi, blusukan adalah bagian dari mekanisme kontrol atau pengendalian pembangunan dan pengawasan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang mutlak harus dijalankan, tidak hanya pada tingkatan pemerintahan wilayah seperti kota/kabupaten dan provinsi, melainkan pada level pemerintahan nasional sekalipun.

Tradisi blusukan Jokowi mengamini apa yang dikatakan Bass dan Avolio (1994) tentang empat dimensi kepemimpinan transformasional, salah satunya soal individualized consideration (konsiderasi individu).

Artinya, pemimpin yang transformasional adalah pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan untuk perkembangan dan mencapai prestasi.

Blusukan Jokowi, selain sebagi pengawasan pembangunan, pertama-tama adalah untuk mendengar aspirasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan hal itu tidak hanya dilakukan ketika masa kampanye, tetapi telah dijadikan sistem pemerintahan (Amirsyah dalam Nurruloh, 2014).

Eko Sulistyo (2017) menulis bahwa blusukan merupakan salah satu pendekatan politik Jokowi sejak terjun ke dalam dunia politik di tahun 2005 hingga meraih kekuasaan pada Pilpres 2014 lalu.

Oleh beberapa pakar politik di Asia Tenggara, praktik blusukan Jokowi menjadi model politik baru yang begitu berkembang cepat di Indonesia pasca Reformasi. Terutama bersamaan dengan munculnya politik figur yang menekankan kekuatan pada tokoh politik.

Blusukan menjadi pilihan politik populisme yang memang berkembang pada masa-masa ini. Pratikno dan Lay (2011) ketika meneliti praktik politik Jokowi di Kota Surakarta, menemukan bahwa yang apa dilakukan walikota Jokowi merupakan bagian dari fenomena global ini: populisme.

Sematan ini muncul bersamaan dengan perluasan istilah populisme yang tidak lagi dilihat semata-mata sebagai pengorganisasian politik berbasis partai, seperti yang terjadi di Amerika Serikat lewat Partai Demokrat dan Republik.

Tapi kemudian menjadi salah satu gaya komunikasi politik baru ketika seorang pemimpin terjun langsung ke masyarakat bawah (lih. Roxborough, 1986). Politik identitas lalu muncul secara kuat ketika ketokohan seseorang menjadi indikator utama untuk memobilisasi dukungan.

Hemat saya, dengan fenomena dan kondisi sosial politik Indonesia yang ada saat ini, agaknya populisme Jokowi mesti bergerak lebih dari sekedar blusukan. Artinya, seperti sudah kita lihat selama ini, Jokowi sudah tidak perlu lagi melakukan blusukan.

Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perkenankan saya terlebih dahulu mengulas sedikit mengenai kondisi sosial politik kita yang kemudian memunculkan Jokowi ke pentas politik nasional.

Kemunculan Jokowi

Patut diterima fakta bahwa kemunculan Jokowi (lahir 21 Juni 1961) persis ketika sistem politik dan ekonomi bangsa kita sedang dalam keadaan “terancam”.

Menguatnya pakta oligarkis, mandulnya sistem perwakilan, karakter elitisme pejabat publik, birokratisme, dan bangkitnya politik massa (mobokrasi) turut merongrong upaya demokratisasi pasca Reformasi (1998).

Di tengah kondisi demikian, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik formal menjadi niscaya. Alih-alih membawa “obor promotheus” ke bumi Nusantara, Jokowi kini terbentur oleh real-poilitik primordial yang masif.

Jika merunut ke belakang, kemunculan populisme Jokowi dapat diterawang dari dua faktor, yaitu situasi objektif dan situasi subjektif. Jika kita menilik secara objektif, ada dua faktor dominan yang memicu kemunculan populisme.

Pertama, ketidakpuasan rakyat terhadap situasi ekonomi yang jauh dari harapan massa-rakyat. Ketidakmampuan rezim berkuasa memenuhi ekspektasi ekonomi rakyat, dalam hal ini soal kesejahteraan, memicu munculnya ketidakpuasan publik.

Kedua, kebangkrutan ideologi dan politik partai atau kekuatan-kekuatan politik tradisional (neofeodalisme). Kebangkrutan itu ditandai dengan ketikdamampuan partai politik merespon tuntutan rakyat, merebaknya praktik korupsi oleh elit partai, dan gaya berpolitik yang terlalu elitis.

Atau dalam terminologi Daniel Dhakidae (2015), karakter populisme Jokowi tampak dalam dua hal utama. Pertama, ketika dicalonkan sebagai presiden, ia didengungkan sebagai “seorang bukan dari kalangan politik”, dan berasal dari golongan wong cilik, yang kemudian mendapat dukungan luas dari masyarakat dan meroketkan elektabilitasnya.

Kedua, Jokowi menghidupkan lagi konsep “gotong royong” dalam visi dan misinya. Hal ini membangkitkan ingatan kolektif rakyat Indonesia akan sosok Soekarno pada era 1960-an.

Sejak terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2014, memang ada banyak perubahan terjadi: pembangunan infrastruktur besar-besaran di kota dan pedesaan, perbaikan ekonomi rakyat, reorganisasi fiskal, dan sedikit keberhasilan dalam program redistribusi kemakmuran.

Jokowi juga secara perlahan berupaya merestrukturisasi dominasi oligarkis di tubuh pemerintahan. Sistem birokrasi yang elitis berubah menjadi lebih populis. Filosofi seorang rocker yang bekerja cepat-tepat dan logika pasar pun diterapkan.

Namun pertama-tama, “fenomena populisme yang tercermin pada sosok Jokowi, janganlah terlalu cepat dikatakan sebagai sejenis perubahan,” demikian tulis Max Lane (AE Priyono dan Usman Hamid, 2015).

Menurutnya, apa yang terjadi dengan gaya politik Jokowi hanya menunjukkan bahwa ada hubungan ke arah proses perubahan tersebut.

Proses perubahan tersebut adalah bahwa Jokowi sebagai pengusaha lokal di Solo bisa meraih kursi kepresidenan, meski ia bukanlah politisi atau kader partai.

Ini menunjukkan gejala baru demokratisasi di Indonesia, bahwa seorang pengusaha atau politisi lokal dapat meraih kesempatan menduduki jabatan tertinggi di negeri ini.

Lane melihat ada tiga poin kunci kesuksesan Jokowi. Pertama, Jokowi berhasil membaca kebencian masyarakat luas terhadap gaya elitisme, yang merupakan kecenderungan umum para politisi dan pejabat publik, sehingga ia memilih blusukan.

Kedua, selama menjabat sebagai pejabat publik, Jokowi tidak tersangkut masalah korupsi. Dan ketiga, Jokowi secara konsisten menerapkan kebijakan redistribusi kesejahteraan (social safety net), antara lain lewat Kartu Sakti: KIP, KIS dan KKS. Kebijakan ini menjadi senjata andalannya dalam kampanye politiknya hingga meraih kekuasaan sebagai Presiden.

Di sisi lain, Rocky Gerung (2016) pun mempertanyakan apakah memang Jokowi memahami konsep ekonomi kerakyatan, dan masih relevankankah jargon-jargon Soekarnoisme di abad ini.

Padahal masyarakat perlu mempertanyakan agar tidak terjebak dalam fundamentalisme. Jika terlalu diam-diam maka suatu masalah baru akan muncul, yaitu lahirnya “pengkultusan” terhadap figur Jokowi dan itu sangat berbahaya bagi upaya demokratisasi.

Situasi bertambah runyam ketika Jokowi lolos dan berhasil menahkodai bangsa Indonesia selama kurang lebih empat tahun. Namun ketika maju lagi sebagai calon presiden petahana, Jokowi kini dihadapkan pada kondisi “krusial”, yang mana harus memilih calon Wakil Presiden yang “cocok” menurut kacamata seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Kenapa? Karena bila salah memilih calon wakil presiden yang tepat, itu akan berpotensi rentan terhadap posisi dan elektabilitasnya akibat guncangan politik oposisi.

Maka tidak terlalu berlebihan bila partai koalisi memandatkan sepenuhnya keterpilihan wapres kepadanya. Hal itu agak bertolak belakang dengan koalisi partai oposisi, di mana masing-masing partai pengusung menyiapkan kadernya untuk dipilih oleh Prabowo.

Menyimak fenomena politik kala itu, agaknya gaya politik populisme, sebagaimana telah menjadi kekuatan dan kendaraan untuk menjalankan dinamisme politik pada Pilpres 2014 tidak lagi relevan.

Gaya politik blusukan dengan merendam diri di lumpur, atau menyapa rakyat di pasar, tidak lagi dibutuhkan. Memang karakter kepemimpinan demikian yang diharapkan rakyat, karena sesuai dengan makna pemimpin sebagai pelayan masyarakat.

Tapi de facto, justru tipe pemimpin seperti itu yang dikritik dengan alasan yang sangat kerdil. Itulah fakta bahwa budaya dan moralitas politik kita bergerak pada rel yang sangat kontraproduktif.

Bahwa saat ini bangsa kita sedang tidak membutuhkan pemimpin yang baik dan bersih atau yang benar-benar pro rakyat, tapi pemimpin yang mampu mengartikulasi kepentingan ekonomi-politik segelintir orang (elit); pemimpin yang justru muncul dari rahim oligarki dan korup.

Karena itu, di tahun politik menjelang Pilpres 2019 lalu, Jokowi mengkonsolidasi kekuatan politik, bukan hanya dengan blusukan, sesuatu yang sudah diabaikannya, tapi juga dengan menjalin komunikasi politik yang cerdas di antara para elit politik.

Apa yang telah dilakukannya pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 pasca Demo 212 oleh sekelompok massa yang menentang Ahok, menunjukkan kepiawaiannya menyusun kekuatan politik.

Dengan menyambangi para elit partai, pemimpin agama dan organisasi massa, Jokowi perlahan-lahan merancang basis politiknya agar tetap kuat dan menjadi figur sentral dalam percaturan politik nasional.

Hal itu nyata, bahwa hingga saat ini, tidak ada satu pun tokoh nasional yang mampu mengikis kepopulerannya. Bahkan, pada perhelatan Pilpres dua kali beruntun, Jokowi menjelma sebagai salah satu tokoh yang sulit digoyang, kecuali lewat praktik-praktik subversif yang kerdil.

Meski telah hadir sebagai “ratu adil” yang menjawab harapan rakyat setelah lama ditindas oleh monopoli oligarki warisan rezim Orde Baru, Jokowi mesti tetap menjalankan komunikasi politik yang baik dengan elit partai koalisi dan tokoh-tokoh agama dan ulama, agar bisa membendung koersi kekuasaan yang mulai dipraktikan lawan-lawannya.

Merapatnya para tokoh agama, bukanlah sekedar untuk kepentingan pragmatis, tapi bisa dilihat sebagai kemajuan demokrasi, bahwa politik ulama pun punya nilai tertentu di republik ini demi konsolidasi politik. Sebab, konsolidasi politik inilah yang menjadi pekerjaan sulit sebuah negara yang merdeka akibat pertumpahan darah seperti Indonesia (lih. Huntington, 1995).

Selain itu, untuk melembagakan agenda populis Jokowi memerlukan konsolidasi politik tingkat tinggi, apalagi ketika representasi melemah dan kehilangan kredibilitas. Transformasi program populis ke agenda publik mengandaikan keberfungsian semua elemen dan institusi demokrasi.

Selain membutuhkan konsolidasi politik dengan aktor-aktor yang berkepentingan, program-program populis pun mesti melandasi agenda-agenda publiknya dengan sebuah landasan yuridis yang kuat dan tertinggi sebagai basis legitimasi.

Dan itu sudah cukup terbukti. Bahwa banyak dari program-program pro rakyat pemerintahan Jokowi telah diatur dalam kerangkeng Undang-undang. Namun kita tetap mengakui bahwa sistem birokrasi yang masih kental dengan aroma korupsi, belum seluruhnya ditumpas.

Konsekuensinya, masih banyak program-program populisnya yang belum merembes ke tingkat bawah. Masyarakat pedalaman masih kesulitan akses terhadap transportasi telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai.

Masih ada yang keliru dengan logika pembangunan infrastruktur yang tampaknya memang sangat instrumentalistik dan kapitalistik.

Pasca Blusukan

Sebagai tawaran, saya berpikir sudah saatnya Jokowi menjadikan tradisi blusukannya sebagai sistem tata kelola pemerintahan, terutama di lingkup birokrasi.

Dengan kondisi geografis dan luasnya jangkauan wilayah Indonesia, praktik blusukan dengan menyambangi masyarakat kecil di pasar, sawah, tambak garam, dan lain-lain, tidak lagi dilakukan seefektif yang pernah dijalankannya di Solo atau Jakarta.

Di tengah seruan untuk mereformasi birokrasi dan revolusi industri 4.0, blusukan sudah saatnya dijadikan sebagai sistem pengendalian, pengawasan dan evaluasi kerja pembangunan.

Sebagai sistem pemerintahan, blusukan dapat dijalankan oleh perangkat pemerintahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Menjadikan blusukan sebagai logika bekerja sistem birokrasi.

Namun permasalahannya adalah banyak pemimpin, baik di pusat maupun di daerah, yang belum bisa “masuk” dalam sistem yang dibangun Jokowi.

Hal kecil dapat dilihat saat ini, di mana banyak pemimpin daerah yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri tanpa melalukan kompromi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.

Barangkali sebelum badai virus Corona (Covid-19) kita bisa melihat betapa baik dan mulusnya sistem birokrasi yang dibangun Jokowi. Namun, ketika krisis melanda, barulah kelihatan betapa keroposnya arsitektur birokrasi yang dibangun dari jalur politik populisme Jokowi.

Banyak anak buahnya yang bekerja menurut kepentingannya meski ia sudah terjun ke dunia birokrasi. Atau lebih tegasnya, sudah 'dikasih jatah' oleh Presiden Jokowi.

Untuk poin terakhir ini, nantikan tulisan saya berikutnya ya gaes. Saya sudah mempersiapkan amunisi untuk membahas masalah yang 'tidak elok' itu.*

Posting Komentar untuk "Arsitektur Populisme Jokowi Pasca Blusukan"