Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Membebaskan Siswa dari Budak Pengetahuan

ILustrasi. Dok. ist.

Dunia saat ini sangat berbeda. Tidak banyak orang yang bisa memprediksikan akan seperti apa dunia di masa mendatang. Entahkah ia menjadi lebih baik, atau sebaliknya menjadi sangat hancur.

Apalagi wabah global virus Corona telah memporak-porandakkan tata nilai dan sistem ekonomi, politik dan budaya masyarakat dunia. Untuk bangkit, dunia perlu sistem baru. Dan itu niscaya.

Di tengah semua perubahan kini dan nanti, kita lantas sejenak termenung, bermeditasi. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk merefleksikan apa yang sesungguhnya memicu semua perubahan itu terjadi.

Tidak dapat disangkal lagi, jawabannya adalah pendidikan. Ialah satu-satunya “harta karun” yang menjadi modal bagi seluruh pencapaian manusia saat ini.

Pada tahun 1945, ketika Amerika Serikat membobardir dua kota strategis di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, yang ditanya oleh pemimpin negeri Sakura itu bukan ‘berapa prajurit/tentara yang mati’, tapi ‘berapa guru yang masih hidup’.

Begitulah, guru bukanlah ‘guru’ kalau ia tidak ‘mendidik’, ‘mengajar’ dan ‘melatih’.

Pertanyaan ‘berapa guru yang hidup’, sebenarnya merupakan idiom lain dari pertanyaan ‘bagaimana pendidikan dapat membangun negara yang hancur lebur’.

Pemimpin negeri matahari terbit itu percaya, bahwa pendidikan akan menciptakan sebuah generasi baru yang lebih kuat, cerdas, dan hebat.

Dapatlah diasumsikan bahwa pendidikan hadir untuk menyelamatkan setiap orang dari situasi ‘kehancuran’ dan ‘kebodohan’. Pendidikan mengeluarkan manusia dari kegelapan "Gua Plato".

Apalah artinya kehadiran seperangkat alat-alat canggih seperti komputer, robot, roket, atau nuklir, tapi jika tidak ada orang yang mampu mengoperasikannya.

Di sinilah termaktub peran strategis pendidikan bagi perkembangan manusia dan dunia. Sebab pendidikan merupakan satu-satunya sistem yang dapat mencerdaskan anak-anak manusia.

Namun demikian, pada prinsipnya pendidikan tidak menafikan peran kunci individu manusia sebagai ‘subjek’ atas pendidikan itu sendiri. Bahwa siswa tidak boleh menjadi ‘budak’ dari sistem pendidikan. Siswa harus digiring untuk menjadi tuan atas sistem yang dibangun.

Karena itu, di sini saya menawarkan pendidikan karakter sebagai ‘pengurai’ benang kusut keamburadulan sistem pendidikan yang kerap menjerumuskan anak didik ke lubang perbudakan.

Menjernihkan Paradigma Lama

Berbicara tentang pendidikan pertama-tama harus berangkat dari pemahaman yang benar dan memadai tentang arti dari pendidikan itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono, 1988:204) diuraikan bahwa kata pendidikan berasal dari kata dasar ‘didik’ yang memiliki tiga arti penting, yaitu ‘memelihara’, ‘memberi latihan’, dan ‘mengajar’.

Dari kata dasar ‘didik’ inilah yang kemudian diberi imbuhan “pe-an” sehingga terbentuklah kata pendidikan yang berarti proses pengubahan sikap dan tata-laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

Kurang lebih ada tiga item kunci yang menjadi perhatian utama, yaitu proses, perbuatan, dan cara mendidik. Komponen-komponen inilah yang menjadi dasar bagaimana mestinya sebuah pendidikan dijalankan.

Sebagai suatu proses, pada hakekatnya lahir untuk membebaskan seseorang dari kegelapan akan minimnya pengetahuan menuju terang pembebasan.

Dikatakan sebagai terang karena manusia mendapat pencerahan dari ilmu pengetahuan yang mampu menjadi sarana dalam memudahkan dirinya melakukan banyak pekerjaan, sehingga manusia tidak perlu bekerja lebih keras.

Karenanya pendidikan menjadi aspek yang sangat urgen bagi kehidupan manusia (bdk. Mikhael Dua, 2009:6).

Namun tidak jarang terjadi, ada begitu banyak sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah yang kemudian secara ‘urut kacang’ diberlakukan di sekolah-sekolah masih menyisakan banyak ‘stigma’ dan anomali.

Konkretnya, ketika ketentuan kelulusan siswa dilegitimasi kepada sekolah, ada saja pihak-pihak yang ingin ‘bermain di air keruh’ dengan memanfaatkan ‘peluang’ itu sebagai cara untuk menaikkan mutu sekolah.

Hal itu terlihat dari indeks kelulusan siswa yang ‘baik’, namun ternyata secara sepihak dikatrol oleh otoritas sekolah. Kelenturan kebijakan ini seolah menjadi ‘garansi’ bagi sekolah untuk mengakumulasi kualitas sekolah tanpa menghargai proses yang terjadi bertahun-tahun.

Ketika dipilih menjadi allenatore klub terbaik dunia, Barcelona, selama musim kompetisi 2008-2012, Pep Guirdola menerapkan filosofi tiki-taka ke dalam budaya sepakbola El Barca.

Tak tanggung-tanggung, dua gelar Liga Champion berhasil direngkuhnya bersama Azulgrana, yaitu pada tahun 2009 dan 2011.

Ada satu frame umum yang dibawa pelatih berkepala plontos itu, yaitu ia sangat menghargai proses permainan ketimbang hasilnya. Baginya, sepakbola bukan saja industri lapangan hijau, tapi merupakan sebuah seni.

Karena itu, keindahan sepakbola terletak justru pada seni mengolah bola dari kaki ke kaki. Proses terjadinya gol lebih penting dari gol itu sendiri. Itulah filosofi tiki-taka yang dulu menjadi kekuatan tim Samba, Brazil, yang secara masif dimasukkannya ke dalam milieu (lingkungan) Barcelona.

Dalam budaya pendidikan, justru filosofi ini yang mulai dilupakan. Ada sebuah pemikiran mainstream yang cenderung bersifat pragmatis sekaligus oportunis.

Bahwa mencetak siswa yang berprestasi lebih penting daripada membentuk perilaku anak didik yang berkarakter dan berintegritas.

Akhirnya fungsi utama lembaga pendidikan sebagai wahana pembentukan karakter individu perlahan pudar. Sekolah lebih menghargai siswa berprestasi dibandingkan karakter yang terbentuk dari pola pendidikan yang berlaku.

Hal ini pun menjalar ke dalam konstruksi pemikiran masyarakat. Ketika seorang anak liburan dari sekolah di akhir semester, orangtua dan juga orang-orang sekitar pasti akan menanyakan tingkat kepintaran anak di sekolah. Dan itulah yang diceritakan.

Jarang sekali orangtua atau masyarakat yang melihat perubahan sikap anak-anak, entah baik atau buruk, untuk diperhatikan. Padahal, prestasi atau kepintaran adalah sesuatu yang ditambahkan kepada individu anak, tapi karakter atau perilaku, itu adalah sesuatu yang secara in se melekat dalam kepribadian individu manusia.

Karena itu, perlu dibangun sebuah alur berpikir baru yang lebih jernih melihat pendidikan sebagai sebuah proses, perbuatan dan cara mendidik seorang individu manusia. Bukan sebaliknya, sebagai sarana untuk menjebak anak didik di dalam bentuk ‘pembunuhan’ karakter secara sistemik.

Pendidikan Karakter

Driyakara mendefinisikan pendidikan sebagai suatu “proses pemanusiaan manusia muda”. Ini berarti pendidikan harus membantu seseorang, yaitu anak didik, agar secara tahu dan mau bertindak sebagai manusia dan bukan hanya secara insting saja.

Lebih dari itu pendidikan harus membantu agar seluruh sikap dan tindakan serta aneka kegiatan seseorang benar-benar bersifat manusiawi (Nelson Klau Fauk, 2006:12).

Hal itu ditegaskan lagi oleh Alfred North Whitehead, filsuf kelahiran Ramstage, Kent, Inggris, dalam gagasannya mengenai pendidikan. Sesuai dengan pandangannya tentang manusia sebagai makhluk dinamis, Whitehead melihat pendidikan sebagai usaha ‘pendampingan’ terhadap peserta didik. Ia menggambarkan bahwa secara kodrati para peserta didik bersifat aktif dan kreatif.

Rangsangan dan bimbingan sangat diperlukan dalam seluruh proses pendidikan. Menurutnya, pendidikaan formal lebih bersifat memberi jalan dan menciptakan suasana yang mendukung bagi berjalanya proses adikodarti. Pendidik lebih bersifat sebagai pendamping atau pembantu bukan hanya sekedar penentu pokok berhasil tidaknya pendidikan (Sudarminta, 2002:104-105).

Karena itu salah satu alternatif terbaik yang dianjurkan Whitehead adalah guru-guru tidak boleh mengajar terlalu banyak materi atau bahan pelajaran dan hendaknya proses kegiatan belajar mengajar harus berlangsung seefisien dan seefektif mungkin.

Bagi Whitehead, kegunaan pendidikan akan paling nyata jika menghasilkan orang-orang yang memiliki the sense of style, yakni kualitas mental yang meresapi seluruh pribadi yang dimilikinya.

Merunut pada gagasan dasar kedua filsuf di atas, dapatlah dikatakan bahwa keduanya memberikan penekanan pada hal yang sama, yaitu pendidikan sebagai pembentukan karakter (manusiawi). Idealnya, apa itu pendidikan karakter?

Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Latin, yakni kharakter, atau dalam bahasa Yunani kharassein, yang berarti ‘memberi tanda’ (to mark) (Syarbini, 2014:9). Atau dalam bahasa Inggris character, yang berarti: ’watak’, ‘karakter sifat’, ‘peran’ dan ‘huruf’.

Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata karakter sebagai sifat atau ciri kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, dalam hal ini tabiat sikap tingkah laku dan watak (Moeliono, 389).

Pengertian ini diafirmasi lagi oleh psikolog Amerika, William James, yang mengatakan: “Sow an action and you reap a habits; so a habit and you reap a character, so a character and you reap a destiny. Secara gamblang, sejatinya karakter berkaitan dengan kebiasaan. Suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan.

Kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter; karakter yang dilakukan secara terus menerus akan  menjadi tujuan. Jadi, karakter berkaitan langsung dengan suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa karakter merupakan sifat khas yang menjiwai pribadi seseorang yang mencakup watak, perilaku, dan seluruh aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Karakter mengarah pada cara berpikir dan berperilaku yang dimiliki oleh setiap individu.

Karakter juga dipahami sebagai sifat khas dari seseorang yang sangat menonjol dan dijadikan sebagai pola hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap individu yang berkarakter adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kekhasan dan keunikan  dalam dirinya.

Dengan demikian istilah karakter memiliki makna yang berhubungan langsung dengan perilaku hidup yang ada dalam diri setiap individu.

Pendidikan sejatinya adalah suatu proses pencerdasan anak didik, dan lebih dari itu juga turut memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter manusia.

Pada titik ini pencapaian kualitas pendidikan yang sesungguhnya ialah mencerdaskan manusia. Ini berarti proses pendidikan tidak hanya menitikberatkan pada pengembangan intelektual semata, tapi juga mencakup aspek moral kepribadian. Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, tidak jarang terjadi penyimpangan dari tujuan luhur ini.

Meningkatnya praktik-praktik ketidakjujuran dan berbagai tindakan amoral yang terjadi dalam lembaga pendidikan, semakin memperkuat faktum kemerosotan dunia pendidikan.

Persoalan yang paling sering dihadapi adalah munculnya kecenderungan dari setiap sekolah yang hanya menargetkan pencapaian kualitas akademik peserta didik melalui Ujian Nasional.

Orientasi pendidikan di sekolah-sekolah hanya menginginkan agar siswa bisa meraih nilai baik, tapi tanpa pernah melihat secara jeli cara dan proses untuk mendapatkannya, sehingga tidak jarang peserta didik menghalalkan kecurangan.

Para guru pun dengan berbagai cara membantu siswa demi mempertahankan mutu kelulusan sekolah. Hal itu juga dilakukan dengan jerih payah. Namun bukan itu tujuan utamanya.

Mendiang Seokarno pernah menegaskan, bahwa sejak awal kemerdekaan, kebijakan pendidikan sudah diarahkan pada pembentukan karakter bangsa.

Hal ini berarti pendidikan karakter sudah sejak lama dicanangkan, tapi masih berkutat pada tataran wacana dan administratif dan belum diaplikasikan secara nyata.

Pada saat pembukaan Musyawarah Besar Tani Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 20 Juli 1965 Presiden pertama itu juga menggaungkan api Trisakti.

Bunyi dari seruan adalah: “Berdaulat penuh, politik berdaulat penuh, ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, jangan terikat, jangan tergantung kepada siapapun, di dalam hal kebudayaan, kita harus berkepribadian sendiri.”

Gema yang sama dilanjutkan lagi oleh Presiden Jokowi yang secara gencar mengusung tiga nilai penting dari Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya (Bimo Nugroho, 2014:118-119). Tapi, toh belum ada perubahan berarti. Yang berubah hanyalah kurikulum di setiap pergantian menteri pendidikan.

Karena itu, pendidikan karakter dalam konteks kebangsaan kita tetap menjadi hal yang aktual untuk, bukan saja diwacanakan, tapi yang terpenting adalah mengaktualisasikannya agar tetap relevan dengan perubahan sosial politik bangsa.

Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter sungguh-sungguh menjadi agenda prioritas pemerintah, dan bukan saja pembangunan infrastruktur.

Keterpilihan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan angin segar dalam merancang sistem pendidikan yang bermutu di masa depan. Salah satunya dengan menghapus UN dan memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan siswa.

Menteri milenial itu pun menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis sekolah.

Hal ini baik adanya agar negara tidak terlalu ikut campur dalam menentukan kelulusan seorang anak didik. Negara hanya perlu hadir untuk membangun infrastruktur dan sistem pendidikan yang baik.

Siswa Bukan ‘Budak Pengetahuan’

Saban abad, ketika kobaran revolusi industri pecah di Eropa, banyak tenaga buruh yang diimpor dari pelbagai wilayah jajahan, termasuk Indonesia, untuk dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan. Karena begitu masif arus perpindahan buruh tersebut sampai-sampai perusahaan tak tertampung.

Di sana para pekerja disedot menjadi ‘mesin-mesin’ manual untuk memproduksi barang-barang. Di titik itulah industri-industri milik kaum borjuis mengobjektivikasi subjek manusia menjadi sekedar ‘alat produksi’. Manusia tidak lain adalah ‘komoditi’ bagi industri-industri.

Di saat yang sama, lahirlah pemikiran kritis Karl Marx melalui karya monumentalnya: Das Kapital. Di situ ia mengkritisi perlakuan kaum borjuis dan mendesakkan kaum pekerja (proletariat) untuk berrevolusi, yaitu keluar dari kungkungan perbudakan dengan membentuk serikat-serikat pekerja.

Buah dari pemikirannya ini kemudian melahirkan sosialisme. Marx (isme) berpendirian untuk menentang praktik-praktik ‘serakah’ kaum kapital (pemodal) yang menjadikan buruh (manusia) sebagai ‘budak’ produksi.

Sekarang, dunia berubah. Paradigma masyarakat pun berganti. Jika dulu manusia berpandangan untuk ‘memproduksi’ sesuatu, sekarang manusia berpikir untuk ‘mengkonsumsi’ segala sesuatu. Pola itu berubah dari produktif ke konsumtif.

Karena hidup di zaman yang konsumtif maka segala sesuatu mesti dinikmati, dirasakan, dimakan, dan dipunyai serta dihabiskan. Dan bentuk nyata dari gaya hidup ini bukan dengan mengkonsumsi banyak makanan, atau memiliki banyak barang, tapi informasi.

Informasi sudah menjadi ‘kebutuhan pokok’ manusia era sekarang. Tanpa informasi, manusia terisolasi. Orang rela mengeluarkan uang hingga ratusan ribu membeli data internet hanya untuk mengakses informasi, searching atau googling. Maka siapa yang memiliki banyak informasi, dialah yang menguasai dunia.

Namun dalam dunia pendidikan, sejatinya bukan siapa yang memiliki banyak ilmu atau informasi, dia yang menguasai sebuah ilmu. Karena pengetahuan bukan dilihat banyaknya informasi dan ilmu yang dimiliki, tapi kualitas diri untuk menginterpretasi dan merefleksikan kebenaran sebuah informasi atau ilmu dan mengimplementasikannya dalam tindakan.

Karena itu, akses terhadap ilmu pengetahuan jangan sampai memperbudak anak didik itu sendiri. Sebab hasil dari ilmu bukan pengetahuan, tapi tindakan. Di dalam tindakan itulah terlihat jelas kesejatian kemanusiaan seorang individu manusia, dan bukan dari pengetahuan informatif yang dimilikinya.

Dalam konteks pendidikan formal, yang diutamakan tidak lagi prestasi akademis dan kognitif, tapi sebuah posisioning untuk merefleksikan dan menginterpretasi setiap realitas yang berpuncak pada pola tindakan yang berintegritas dan bermoral. Justru di titik inilah karakter seorang anak didik muncul secara alamiah dan orisinal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim cukup bagus melemparkan gagasan agar para siswa juga lebih banyak diajarkan pengentahuan mengenai seni dan budaya. Ruang dan platform di mana mereka bisa mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan mereka. Ruang di mana anak didik dapat mengenal diri, menggali kemampuan, dan serentak terlatih untuk bekerjasama, disiplin, dan komunikatif.

Karena sebenarnya Indonesia tidak kekurangan SDM. Yang kurang adalah SDM-SDM yang mampu bekerjasama, komunikatif, percaya diri mengemukakan gagasan, dan bisa berkolaborasi. Apalagi saat ini kita sedang menyongsong satu tatanan dunia baru yang meniscayakan kita tak dapat bekerja sendirian, tai harus melibatkan banyak pihak dan platform.

Catatan Akhir

Diskursus implementasi pendidikan karakter ke satuan pendidikan mestinya juga memperhatikan kultur sekolah dalam konfrontasinya dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jika tidak, industri pemanusiaan manusia ini akan berkutat pada wacana belaka.

Kurikulum nasional tidak akan pernah paripurna bila memang sistem yang dibangun tidak sesuai dengan karakter alamiah dari sekolah-sekolah.

Apalagi jika kurikulum tersebut menyedot perhatian ekstra anak didik untuk sebanyak mungkin mengakses informasi dan pengetahuan di luar sekolah formal.

Secara psikis, bisa saja anak-anak didik ini mengorbankan banyak hal yang pokok dalam pembinaan kepribadiannya. Karena itu, pendidikan mestinya membebaskan anak didik dari perbudakan.

Sistem pendidikan kita sudah saatnya dibangun di atas fondasi untuk membentuk generasi berkarakter. Karena Indonesia emas tahun 2045 terlalu rapuh untuk diisi generasi tak berkarakter.*

Posting Komentar untuk "Membebaskan Siswa dari Budak Pengetahuan"