Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Menata Kota Merebut Ruang

Trotoar di Jakarta. Dok. Pesona Travel.

Di tengah perekonomian global yang cenderung bergejolak, salah satu sektor kegiatan ekonomi yang dikatakan menjadi lokomotif perekonomian bangsa adalah UMKM. Bentuk kegiatan ekonomi mikro ini salah satunya terlihat pada kewirausahaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Di kota-kota besar, PKL merupakan salah satu sektor usaha yang dianggap mampu bersaing di tengah persaingan perekonomian kota dengan bisnis ritel dan grosir lainnya.

Fenomena PKL tidak saja terdapat di negara-negara dunia ketiga atau sedang berkembang tetapi juga di kota-kota negara-negara maju seperti Eropa atau Amerika.

Di kota Jakarta, seperti juga di kota-kota lain di Indonesia, pertumbuhan dan keberadaan PKL seakan menjadi anak kandung. Artinya, keberadaan PKL turut menopang kebertahanan perekonomian kota Jakarta. Sebab PKL tidak saja menjadi alternatif perekonomian, melainkan juga simbol bergeraknya roda perekonomian di ibukota.

Namun sayangnya, persoalan PKL di kota Jakarta tidak pernah terselesaikan dengan baik dari masa ke masa suatu pemerintahan. Tiap Gubernur memiliki persoalan dan solusi tersendiri untuk menyelesaikan krusialnya konflik antara pemerintah, masyarakat dan PKL.

Konflik itu bermula pada praktik pemakaian space trotoar untuk tempat berjualan para PKL seperti yang terjadi di banyak tempat di Jakarta. Hal itu menimbulkan ketegangan antara pemerintah dengan PKL.

Salah satu titik ketegangan yang paling mendidih adalah terkait keberadaan PKL di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di kawasan itu sering sekali para PKL menggunakan secara sewenang-wenang trotoar sebagai tempat jualan.

Mula-mula mereka berjualan di dalam lokasi pasar yang telah disediakan, namun belakangan karena berniat 'menjemput' pembeli, mereka berpindah lebih ke badan jalan.

Dalam beberapa tahun belakangan PKL Tanah Abang selalu menjadi sorotan karena tidak saja memunculkan kisruh berupa pengusiran atau pelarangan, tetapi juga perseteruan antara PKL dan warga dengan Satpol PP (news.detik.com, 17/1/2019).

Masalah Krusial

Persoalan  PKL merupakan masalah krusial yang muncul secara kuat pada masa Gubernur Joko Widodo. Ketika itu Jokowi berupaya merelokasi beberapa lokasi di mana PKL berjualan atau melakukan kegiatan ekonominya.

Kemudian berlanjut ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan menerbitkan peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 10 tahun 2015 pada 16 Januari 2015.

Dalam Pergub (Pasal 12 ayat 1 dan 2) dijelaskan bahwa tempat usaha terdiri atas dua jenis, yakni bergerak dan tidak bergerak. Tempat usaha tidak bergerak yang dimaksud yakni gerobak beroda dan sepeda. Sementara tempat usaha bergerak yakni kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4.

Dengan peraturan ini maka PKL dilarang untuk menempatkan usaha mereka secara permanen di trotoar, namun PKL masih diberi kesempatan untuk berjualan di atas trotoar (cnnindonesia.com, 5/9/2019).

Jika kita merujuk pada UU No. 22 Tahun 2009 maupun di UU Lalu Lintas No. 38 Tahun 2004, PKL dilarang untuk melakukan aktivitas ekonominya di trotoar.

Apapun bentuk dan tujuannya, mereka tidak dibenarkan untuk menggunakan jasa trotoar yang khusus digunakan untuk pejalan kaki sebagai tempat berjualan (cnnindonesia.com, 11/9/2019).

Meski demikian, untuk mengayomi masyarakat kelas bawah, Gubernur Anies Baswedan menyatakan akan menata ulang dan melakukan kajian hukum agar PKL dapat menggunakan sebagian daerah trotoar untuk kegiatan ekonominya (lih. news.detik.com, 8/9/2019). Sebagian lainnya dapat digunakan untuk kegiatan bisnis dan hiburan.

Sembari memberi contoh kota-kota besar di negara lain yang memberi ruang bagi PKL untuk berjualan di trotoar, misalnya di New York, Anies menyebut beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan dasar penataan multifungsi trotoar di kota Jakarta.

Pertama, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Penataan PKL. Pada Pasal 30 Ayat butir b, disebutkan bahwa PKL berhak melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan. Kemudian, larangan bagi PKL diatur dalam Pasal 32.

Kedua, Peraturan PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Dari aturan ini, disebutkan PKL diperbolehkan menggunakan lahan trotoar untuk berjualan, asalkan sesuai dengan Permen PUPR tersebut, yaitu bahwa PKL berdagang di trotoar hanya saja sifatnya tidak permanen. Adapun, trotoar yang bisa dimanfaatkan harus memiliki lebar sekitar lima meter (news.detik.com, 17/9/2019).

Argumentasi pemerintah ini ditantang dan dikritik para pakar tata kota karena dinilai melanggar hukum, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 maupun di UU Lalu Lintas No. 38 Tahun 2004.

Menurut mereka, Indonesia sebagai negara demokrasi-hukum, legitimasi UU lebih tinggi daripada peraturan Menteri atau Gubernur. Karena itu, peraturan tersebut tidak dapat dijadikan landasan, selain bahwa Gubernur melakukan amandemen UU dengan DPR.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai rencana Anies menjadikan trotoar memiliki peluang bisnis dan nilai estetika di waktu bersamaan hampir mustahil dilakukan karena secara nyata terbentur aturan dan kebijakan apapun dari Pemprov DKI untuk trotoar di Jakarta selama ini terbukti tidak efektif (cnnindonesia.com, 10/9/2019).

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi pun pesimis dengan revitalisasi trotoar menjadi multifungsi. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah melakukan beberapa strategi.

Pertama, merevisi UU Tentang Jalan yang memperbolehkan ada aktivitas PKL di atas pedestrian dan membuat landasan hukum seperti Perda dan Pergub.

Kedua, Pemprov DKI juga harus membuatkan sistem lisensi bagi pedagang yang ingin berjualan di trotoar, seperti Malaysia yang setiap pedagangnya harus memiliki lisensi sebelum berjualan.

Selain kalangan akademisi, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono pun mengkritik rencana Gubernur Anies memfasilitasi PKL untuk berjualan di trotoar karena tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat (news.detik.com, 8/9/2019).

Tulisan ini bermaksud menganalisis pertarungan wacana antara pemerintah, akademisi dan PKL terkait penggunaan trotoar untuk PKL menurut tiga gugus struktur dalam teori strukturasi Anthony Giddens: signifikasi (signification), dominasi (domination) dan legitimasi (legitimation).

Gugus Signifikansi

Dualitas antara struktur dan agensi dalam konteks PKL di kota Jakarta menyertakan penandaan, penyebutan, atau sarana-sarana simbolik tertentu.

Kita tidak pernah tahu, setelah melakukan penataan, yang direncanakan akan selesai hingga akhir tahun ini, kebijakan seperti apa yang akan dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta terhadap aktivitas dagang para PKL di trotoar.

Namun, mencermati pernyataan Anies di sejumlah media, terpatri asumsi bahwa akan ada kerangka hukum baru yang mengkondisikan kegiatan PKL sedemikian rupa.

Merunut pada teori strukturasi Giddens, maka gugus signifikasi melibatkan instrumen hukum yang diproduksi pemerintah DKI Jakarta yang berwujud bingkai interpretasi tentang wacana pemerintah sebagai penguasa ekonomi atas PKL.

Dapat terjadi, PKL dikenakan pajak retribusi tertentu, dan kerangka hukum baru itu menjadi portal untuk mengatur keluar-masuknya PKL di suatu ruang –tempat tertentu.

Artinya, meski ia bebas berjualan di trotoar, tetapi sepka terjangnya dikontrol oleh pajak, retribusi, dan penarikan-penarikan sejenis.

Selain itu, kehadiran sistem keamanan baru, yang dirancang secara simbolik oleh pemerintah, membuat para PKL merasa ada yang terjamin dalam hal perlindungan fisik dan hukum.

Pemerintah di sini hadir sebagai penguasa yang memberikan jaminan bilamana ada kekacauan antar-PKL atau antara PKL dengan pejalan kaki karena perebutan ruang. Pemerintah dalam konteks ini memiliki instrumen keamanan yang tersebar di sepanjang jalan, yaitu Satpol PP.

Gugus Dominasi

Menurut Giddens (1984), gugus dominasi mengacu pada hubungan asimetri pada tataran struktur, sementara kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial dalam tataran praktek sosial.

Kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan sistem, melainkan kapasitas yang inheren pada pelaku (agen), karenanya selalu terkait kapasitas transformatif. Ada dua macam sumber daya dalam membentuk struktur dominasi, yaitu sumber daya alokatif (ekonomi) dan otoritatif (politik).

Kebijakan penataan kembali atau penggunaan multifungsi trotoar di kota Jakarta (yang sekarang lagi dikerjakan dan memperpanjang deretan kemacetan), memperlihatkan adanya gugus dominasi pemerintah atas PKL.

Tidak saja PKL, tetapi juga dominasi pemerintah terhadap penduduk kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebab, pemerintah tidak lagi menghiraukan argumentasi akademisi, politisi atau menteri yang mengkritik dan memberi saran. Dominasi tersebut muncul karena sebagai penguasa, Anies memiliki kekuasaan politik untuk menggerakkan seluruh komponen yang ada di dalam tubuh pemerintahannya.

Dalam kacamata pertarungan dengan PKL, pemerintah menjadi sangat dominan ketika menempatkan dan “mengamankan” para PKL di suatu ruang yang kasatmata, alih-alih untuk menggerakkan ekonomi kota.

Dengan menghimpun PKL-PKL ke dalam satu ruang publik yang terbuka, maka pemerintah memiliki sumber daya untuk mengatur dan mendesain kotanya, meski di suatu waktu tertentu, desain tersebut bisa saja gagal dan tidak efektif.

Kita juga perlu melacak, jika argumentasi pemerintah tersebut benar-benar diuji, bagaimana sistem represi simbolik tersebut akan berujung pada kebaikan bersama, atau malah kegagalan massal ketika PKL masuk ke dalam struktur sosial yang dibentuk pemerintah kota Jakarta.

Gugus Legitimasi

Jika ada dominasi struktural maka hampir pasti melibatkan legitimasi struktural di dalamnya. Gugus legitimasi ada pada tataran struktur, sedangkan pada tataran interaksi berupa sanksi-sanksi.

Antara legitimasi pada tataran struktur dan paktek sosial terdapat sarana yang berupa norma atau nilai yang direproduksi dari penandaan dan dominasi.

Kita mengakui bahwa para penguasa PKL, dalam hal ini pemerintah, memiliki kekuatan legitimasi untuk memberi sanksi jika ada pedagang yang tidak lagi memberikan pajak atau retribusi.

Sanksi tesebut diberikan berdasarkan kontruksi hukum yang ditetapkan pemerintah. Kalaupun PKL tidak dikenakan pajak atau sewaan, maka PKL akan dikenakan peraturan perijinan yang ketat atau berupa lisensi, yang jika tidak diurus maka PKL tidak memilik hak untuk berjualan di arena trotoar.

Legitimasi pemerintah kemudian muncul bukan hanya karena ketaatan PKL atau kepekaan mereka untuk menjalankan aturan yang ada, tetapi juga melalui proses pengulangan dan terus-menerus sampai pada akhirnya menjadi semacam norma yang mengatur tata perilaku dalam praktek sosial.

Bagi para PKL, norma yang menjadi pijakan tata perilaku dalam praktek sosial tidak serta merta muncul, tetapi melalui proses yang panjang dan terus-menerus sampai akhirnya diterima sebagai norma tata perilaku yang berlaku dalam komunitasnya.

Penerapan norma berupa pemberian sanksi kepada siapa yang tidak sejalan dengan legitimasi merupakan, baik reproduksi legitimasi, gugus signifikasi maupun dominasi.

Kekuatan pemberian sanksi serta kepatuhan di pihak lain merupakan praktek sosial yang bersumber dari dualitas struktur dengan pelaku.

Proses keterulangan gugus legitimasi pada tataran struktur dan sanksi pada tataran praktek sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya pemerintah akan selalu mengantisipasi segala kemungkinan adanya PKL yang melanggar norma.

Kapitalisasi Ruang Publik

Giddens (1984) mengatakan bahwa aktivitas manusia yang didistribusikan dalam ruang tertentu memiliki berbagai makna sosial.

Misalnya “rumah” yang dibagi ke dalam ruang-ruang tinggal (ruang dapur, ruang makan, tempat ridur, dll), digunakan dengan berbagai cara dan tempat di mana kita melakukan berbagai aktivitas dengan makna sosial yang berbeda.

Pembagian ruang ini tentu bersifat kultural, karena kebudayaan yang berbeda tentu mendesain konsep ruang-rumah yang berbeda (Barker, 2004:304).

Bagi Massey (1994), ruang adalah konstruksi sosial; dunia sosial dikonstruksi secara spasial. Ruang sosial tidak pernah bersifat statis, melainkan dinamis karena dibangun oleh relasi sosial yang terus berubah.

Dalam pemahaman ruang inilah saya melihat bahwa pertarungan wacana yang muncul antara pemerintah, akademisi-politisi dan PKL di Jakarta pertama-tama merupakan perebutan ruang kota.

Dengan menempatkan trotoar sebagai ruang publik, yaitu tempat khusus bagi pejalan kaki, maka kebijakan pemerintah DKI Jakarta merupakan cara untuk mengkapitalisasi ruang publik.

Jika kita melihat lebih jauh, privatisasi ini terjadi ketika pemerintah tidak mampu menyediakan ruang-ruang publik yang inklusif bagi penduduk kota serta merawatnya.

Tatkala ruang-ruang publik ini menyempit maka yang terjadi adalah komersialisasi ruang publik menjadi arena bisnis dan kapitalisasi kebudayaan.

Alih-alih mengayomi PKL sebagai lapisan masyarakat bawah, atau penduduk miskin kota, pemerintah dalam konteks ini, lewat privatisasi trotoar tersebut, melakukan kontrol akses terhadap ruang publik di bawah rezim keamanan (Satpol PP, misalnya).

Secara eksplisit kebijakan ini menyingkirkan kelompok sosial yang dianggap “kaum miskin kota” karena ada usaha untuk mengendalikan lingkungan secara keseluruhan melalui aliran populasi dan kontrol budaya simbolik yang “kondusif” bagi perdagangan.

Hemat saya, kebijakan pemerintah ini, selain memberikan ruang yang merata bagi akses kepada aktivitas perdagangan yang layak, juga seakan-akan mengkonsentrasikan PKL di suatu tempat agar mudah dikendalikan, diatur dan dikontrol.

Hal ini persis dilakukan sebagai ekspresi ketakutan pemerintah terkait persepsi tentang adanya peningkatan kejahatan dan kekerasan dalam kota bila PKL tidak segera dibereskan.

Karena itu, untuk tidak dikatakan mengkapitalisasi kebudayaan, pemerintah sebaiknya menyediakan ruang di mana PKL dapat menjalankan aktivitas mereka tanpa dikontrol oleh hukum atau sistem keamanan yang ketat.

Misalnya, dengan mempersiapkan ruang atau lokasi khusus di mana mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Sebab kebijakan ini mengekalkan dominasi dan legitimasi pemerintah terhadap PKL.

Penutup

Analisis pertarungan wacana penataan antara pemerintah, akademisi dan PKL memperlihatkan adanya struktur dominasi dan legitimasi melalui signifikansi atau sarana yang diberlakukan pemerintah, misalnya melalui hukum normatif.

Dengan berupaya memasukkan PKL ke dalam struktur kapitalistik, pemerintah secara eksplisit ingin mengontrol dan “mengamankan” sepak terjang PKL karena adanya persepsi peningkatan kejahatan dan kekerasan dalam kota, alih-alih untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif.

Lebih dari itu, kebijakan penataan kembali trotoar untuk digunakan secara publik oleh PKL, di samping pejalan kaki, memunculkan dualitas struktur, yaitu aturan yang nanti akan mengekang dan mengontrol PKL.

Politik ruang yang dimainkan pemerintah dalam kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sumber daya (politik dan ekonomi) yang memadai untuk menggerakan segala elemen dan instrumen yang ada di pemerintahan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Referensi

  • Giddens, A., (1979). Central Problems in Social Theory. London: Macmillan
  • Giddens, A., (1993). New Rules of Sociological Method. Cambridge: Polity Press.
  • Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.
  • Herry-Priono, B., (2002). Anthony Giddens, Suatu Pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
  • Karnaji, “Sektor Informal Kota: Analisis Teori Strukturasi Giddens (Kasus Pedagang Pasar Keputran Kota Surabaya)”, Jurnal Universitas Airlangga Surabaya, Tahun XXII. No. 4, Oktober–Desember 2009.
  • https://news.detik.com/berita/d-4697790/atur-pkl-berjualan-anies-trotoar-tidak-hanya-untuk-pejalan-kaki, 8 September 2019.
  • https://news.detik.com/berita/4696336/pemprov-dki-rumuskan-kriteria-trotoar-yang-boleh-ditempati-pkl, 6 September 2019.
  • https://news.detik.com/berita/d-4709325/pupr-larang-pkl-permanen-di-trotoar-anies-nanti-kita-umumkan-penataannya?, 17 September 2019.
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910132752-20-429100/keniscayaan-anies-sulap-trotoar-untuk-pkl-terbentur-aturan, 11 September 2019.
  • https://news.detik.com/berita/4388895/pkl-ricuh-di-tanah-abang-satpol-pp-yang-di-trotoar-kita-tertibkan, 17 Januari 2019.
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190905133319-20-427784/pergub-ahok-turut-jadi-rujukan-anies-benahi-pkl-di-trotoar?, 5 September 2019.
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190904121314-20-427410/anies-sebut-banyak-dasar-hukum-pkl-bisa-berjualan-di-trotoar?, 4 September 2019.
  • https://www.liputan6.com/news/read/4058979/ide-anies-legalkan-pkl-di-trotoar-langgar-undang-undang, 10 September 2019.

Posting Komentar untuk "Menata Kota Merebut Ruang"