Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Menuju Papua Damai Pasca Militerisme

Ilustrasi. Foto: istimewa.

Papua berdarah lagi. Nun jauh sebelumnya, darah-darah itu belum sepenuhnya mengering. Luka akibat pendarahan apalagi. Malah, bukan menguap tapi membeku jadi lebam.

Ketika memasuki tahun baru 2018, ramalan rasi bintang membenarkan serentak mengutuk pelbagai mimpi anak manusia. Diawali dengan kegemerlapan, tetapi dilalui dan diakhiri dalam duka dan derai tangis. Betapa tidak, pada paruh kedua hingga menjelang detik-detik akhir tahun, bumi Indonesia dilanda tragedi memilukan.

Gempa bumi dashyat di Lombok (NTB) dan Palu-Donggala (Sulteng) menginisiasi narasi pilu masyarakat Indonesia. Suara bungkam 32 warga Kalimantan Timur hingga ajal akibat tergerus erosi tambang.

Pembantaian tidak mengenal batas kemanusiaan pekerja jembatan Nduga (Papua) menyulut instablitias keamanan nasional. Ratusan jiwa terlempar ke laut Karawang, Jawa Barat karena ulah Lion Air. Desember kelabu menyelimuti warga Banten dan Lampung akibat terjangan tsunami. Asap duka Indonesia seperti sahutan berpantun.

Gonjang-ganjing ketegangan politik akibat memanasnya dapur masing-masing kubu pun tidak bisa dianggap sepele. Perang di dunia virtual dan faktual pun tidak dapat dihindari. Konfigurasi politik receh seolah-olah membungkus semua duka. Ada demo, perang narasi, caci-maki di televisi, genderuwo vs sontoloyo, tempe vs atm, semuanya menyatu jadi benang kusut.

Frame ini hanya dipakai untuk mengkonstruksi realita berpijak pada perspektif historis, yang memang tidak terpisah dari domain kita. Salah satunya adalah ikhtiar tulisan ini, yaitu perspektif historis persoalan keamanan nasional di tanah Papua.

Nduga Bukan yang Pertama

Instabilitas keamanan nasional kembali terusik pasca peristiwa penembakan puluhan pekerja jembatan dari PT Istaka Karya di Nduga, Papua pada Sabtu (1/12/2018).

Para pekerja dari perusahaan pelat merah itu ditembak bersama dengan beberapa lainnya, termasuk pekerja Telkomsel, karyawan sekolah (SMP) dan tentara. Catatan sejarah menunjukkan serangan ini adalah yang terburuk di Papua selama belasan tahun terakhir.

Dari pemberitaan penembakan terjadi tatkala seorang pekerja mengambil foto pada momen peringatan kemerdekaan Papua 1 Desember. Bagi warga pro-Papua, orang luar (non-Papua) tidak boleh mempublikasikan momen bersejarah tersebut selain warga Papua asli yang telah terinisiasi. Aksi tersebut memicu kemarahan luar biasa hingga terjadi penembakan yang tidak mengenal batas-batas kemanusiaan.

Ketegangan seketika mencuat karena diketahui dalang dari tragedi kemanusiaan itu adalah sekelompok orang yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafiliasi dengan Gerakan Papua Merdeka (OPM).

Kelompok ini sebelumnya telah dikenal warga setempat dan pihak TNI/Polri sebagai kelompok yang menginisiasi hampir semua kekacauan dan gangguan stabilitas keamanan di beberapa wilayah Papua. Sejak kehadiran kelompok ini di Nduga, serta merta Nduga dibaptis menjadi “wilayah merah”.

Secara leksikal, “wilayah merah” Nduga tidak merujuk kepada istilah pink tide (wilayah merah) di Amerika Latin (https://en.wikipedia.org/pink.tide, 5/10/2016). Di sana, term ini tampaknya menjadi permainan kata berdasarkan “pasang merah” (sebuah fenomena biologis daripada satu politik) dengan “merah” – warna panjang terkait dengan komunisme – digantikan dengan nada ringan dari pink untuk menunjukkan komunis yang lebih moderat dan sosialis yang memperoleh ide-ide  kekuatan.

Istilah pink tide juga berarti “beralih ke Kiri”, yaitu frase yang digunakan untuk menggambarkan persepsi bahwa anti-Amerikanisme, ideologi kiri dan sayap kiri politik khususnya, yang semakin menjadi berpengaruh di Amerika Latin di bawah otoriter pemerintah terutama antara tahun 1998 dan 2009. Istilah post-neoliberalisme kemudian digunakan untuk menyebut pink tide Jadi, “wilayah merah” di Nduga lebih diasosiasikan sebagai wilayah dengan kondisi keamanan rentan.

Menghadapi konflik Papua sebenarnya merupakan “luka lama” bagi Indonesia. Dan pembantaian di Nduga bukanlah yang pertama. Sepanjang beberapa dekade, militer Indonesia senantiasa berhadapan dengan kelompok separatis yang notabene didukung persenjataannya oleh mereka yang disebut invisible hand. Bertahun-tahun lamanya tidak ada keseriusan berarti dari para pemangku kepentingan.

Problem Historis

Merujuk kepada catatan sejarah, pasca penyerahan wilayah Papua ke dalam pangkuan Republik Indonesia secara resmi pada tahun 1969 melalui referendum, masyarakat Papua telah terbagi ke dalam dua segmen atau kelompok. Pertama, kelompok yang terintegrasi dengan wilayah Indonesia. Kedua, kelompok yang tetap menginginkan kemerdekaan Papua. Disparitas kekuatan lokal ini telah hidup dan eksis selama berpuluh tahun.

Polarisasi kewarganegaraan Papua ini telah memicu sejumlah konflik keamanan dengan warga sipil selalu menjadi korban. Pemerintah Indonesia selalu melakukan pendekatan militer untuk meredam separatisme demi menjaga stabilitas keamanan wilayah Papua.

Atas dasar inilah kelompok pro kemerdekaan melihatnya sebagai bentuk “penjajahan” baru Indonesia atas warga Papua. Akhirnya menyulut api kebencian dan kemarahan yang kuat dan hebat di kalangan kelompok non-integrasi.

Lewat penelusuran sejarah, benang kusut konflik itu bermula ketika pemerintah Indonesia melarang pengibaran bendera Bintang Kejora yang melambangkan kemerdekaan Papua dari kolonialisme Belanda di tahun 1961. Pasukan-pasukan lokal yang telah dilatih Belanda bereaksi dan melakukan propaganda, yang kebanyakannya menggunakan tindakan kekerasan dan persenjataan.

Akhirnya pecahlah konflik berdarah pada sekitar tahun Mei 1965, di mana 500 warga Papua dibunuh oleh militer Indonesia. Luka akibat tindakan aparat tersebut terus diingat dan diceritakan dari generasi ke generasi. Ada sebuah kekecewaan akut yang secara psikologis warga Papua merasa “ditinggalkan”. Kondisi keterlukaan itulah yang menyulut api separatisme sebagian warga pro-Papua, yang sejatinya dapat ditarik ke dalam pangkuan Indonesia.

Titik terang sedikit ditunjukkan di era pemerintahan Jokowi ketika pemerintah jor-joran membangun infrastruktur dan pemerataan harga di Papua. Sebelumnya, sudah ada kebijakan otonomi khusus melalui UU No 21 Tahun 2001.

Keistimewaan regulatif dan pendekatan ekonomi populis masih jauh panggang dari api. Kenyataannya pada momen-momen khusus, kelompok separatis cenderung bermanuver politik melalui aksi kekerasan dan persenjataan yang mengorbankan warga sipil.

Pertanyaan substansial, ada apa di balik semua scene tersebut?

Mengurai Benang Kusut

Ketika konflik di Nduga pecah, serta merta pemerintah dan TNI/Polri mengklaim KKB sebagai aktor utama yang berafiliasi dengan OPM. Namun ada yang menyebutkan faktor ideologis-politik sebagai penyebabnya.

Begitu pula sebagian lain meyakini aspek sosial-budaya sebagai faktor utama. Sumber lain menyebut serangan bermula karena para pekerja memotret peringatan 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Papua. Meski demikian, tidak satu pun yang terkonfirmasi. Hal ini menunjukkan dengan gamblang betapa ruwetnya tirai masalah Papua.

Karena itu, rantai konflik bersenjata di tanah Papua tidak serta merta dibaca dari satu atau dua kacamata sebagai murni konflik kekerasan dan gerakan separatisme. Ada banyak sisi yang menyertai langsung konflik-konflik yang terjadi. Demikian pula, konflik tersebut tidak berdiri dari sendiri sebagai masyarakat Papua, tetapi tentu ada dukungan internasional yang turut mempersenjatai warga lokal untuk menentang integrasi Papua ke dalam wilayah daulat NKRI. Di Australia, sebagian warganya justru mendukung kemerdekaan Papua.

Dalam tragedi kemanusiaan penembakan warga sipil di Nduga, Papua, secara gamblang frame di atas dapat dipakai untuk membingkai kronologi kejadian nahas tersebut.

Sebab, titik problem dari tindakan tidak manusiawi itu adalah luapan kemarahan warga pro kemerdekaan setelah mengetahui ada “orang asing”, yaitu pekerja, yang berani mengambil foto tersembunyi ketika mereka sedang merayakan hari kebesarannya.

Secara psikologis, mereka terintimidasi jika ada pihak luar yang mengetahui dan nanti mempublikasikan perayaan bersejarah tersebut. Apalagi menurut penyelidikan mereka, sebagian besar pekerja adalah anggota TNI. Serta merta, kebencian yang terpendam akibat luka lama sejarah terkuak, dan secara membabi buta para pekerja dibunuh.

Secara rasional, tindakan itu dianggap sadisme karena mereka tidak saja membunuh, tetapi justru dilakukan dengan perasaan bangga. Ada sebuah kontra-logika, yaitu terkait pertanyaan: mengapa mereka menari-nari di atas kematian sesamanya.

Pertengahan abad ke-20, ketika Nazi menguasai Jerman, sekitar 6 jutaan ras Yahudi dibantai secara tidak manusiawi dalam peristiwa holocaust. Hitler sebagai pemimpin Nazi bangga karena ia telah membunuh kelompok dominan di negaranya.

Arendt (1963, dalam Wattimena, https://rumahfilsafat.com/23/12/2018) mencermati sikap bangga Hitler, begitu juga algojonya Eichman, adalah orang-orang biasa, tidak berpikiran jahat dan punya kompetensi intelektual memadai. Menurutnya, itulah yang disebut banalitas kejahatan, yaitu ketika orang tidak lagi menganggap kejahatan sebagai “jahat”, tetapi sebuah kewajaran.

Apa yang terjadi di Nduga meniscayakan kondisi keberpikiran warga pemberontak yang melihat pembunuhan sebagai banal. Karena itu, perlu menelusuri dan memetakan dengan jernih budaya, adat-istiadat, dan sosiologi masyarakat Papua.

Masih mungkinkah orang-orang Papua hidup dalam kondisi berpikir, yang meminjam istilah Hobes: homo homini lupus. Namun, ada alasan rasional, yaitu bahwa mereka menganggap pembantaian tersebut sebagai “tumbal” dari pelbagai kemarahan terhadap cara pemerintah Indonesia meredam separatisme dan konflik di Papua melalui strategi militeristik.

Adalah niscaya, bila militer dikerahkan untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan negara dari pelbagai ancaman. Tetapi masih relevankah jika pola yang sama masih menyisakan tumbuhnya benih kebencian di kalangan warga cendrawasih. Karena itu, sudah saatnya era militerisme dihentikan, dan Papua didekati secara damai.

Jalan Terjal Nawacita Jokowi

Niat Presiden Jokowi membangun Papua, proyek yang terhenti di masa Orde Baru, sebagaimana dalam program prioritas Nawa Cita kini menuai ketegangan. Ada perlawanan berbasiskan ideologi politik dan kultural terhadap manifestasi pembangunan yang menghubungkan beberapa daerah isolasi di negeri cendrawasih tersebut.

Secara politik, ada sebuah gap yang membatasi warga pribumi mendapatkan akses kepada aktivitas politik dan pemerintahan. Selain itu, sebagai kelompok yang telah terdiferensiasi sejak beberapa dekade silam, pembangunan itu dilihat sebagai sebuah ekspansi atau invansi politik penguasa terhadap wilayah Papua.

Secara kultural, masyarakat Papua tidak mau tanah, air dan hutannya dirusak oleh pembangunan yang merupakan simbol dari kapitalisme. Ada tekanan ekonomi kaum yang kuat terhadap masyarakat Papua yang terkenal miskin, bila pembangunan tersebut selesai.

Begitu juga dengan strategi pendekatan melalui program ekonomi populis, pemerataan harga BBM. Kebijakan ini juga belum sepenuhnya berhasil, karena hanya berlaku di beberapa daerah perkotaan, sementara di wilayah isolasi harga tetap tinggi, terutama karena ongkos distribusi.

Masih ada banyak simpul yang melilit persoalan substantif di tanah koteka tersebut. Hampir tidak ada garis yang tidak menyinggung garis persoalan yang lain. Persinggungan inilah yang justru mempertajam problme kronis Papua.

Mengakhiri Era Militerisme

Mengakhiri era militerisme di tanah Papua bukan merupakan kebijakan yang tepat, tapi tetap menjadi satu-satunya pilihan terbaik. Sebuah ungkapan biblis mungkin dapat mengafirmasi problem ini: ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, ukuran yang sama akan mengukur dirimu sendiri.

Karena itu, jika pemerintah cenderung memburu kaum ‘separatis’ dengan senjata, maka akan dibalas dengan menggunakan senjata. Karena itu, setidaknya ada lima rekomendasi yang saya berikan di sini.

Pertama, konflik Papua adalah persoalan sejarah. Mencermati ungkapan kebencian warga Papua mencerminkan sebuah kesalahan sejarah atau ada indikasi penyimpangan sejarah yang dibuat rezim sebelumnya untuk memuluskan dominasi atas hak-hak pribumi warga Papua. Karena itu strateginya adalah pemerintah harus menelusuri sejarah kebenaran tentang referendum warga untuk integrasi dan pro kemerdekaan kala itu.

Seperti ditulis dalam sejarah, ketika merdeka dari penjajahan Belanda, atau tepatnya diberikan kemerdekaan oleh Belanda, masyarakat Papua sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan itu. Namun ketika terjadi referendum yang digawangi oleh PBB, mayoritas warganya memilih berintegrasi dengan republik Indonesia. Tapi itupun ternyata dintimidasi secara militeristik. Artinya, kebulatan suara untuk berintegrasi tidak sungguh-sungguh merupakan suara rakyat Papua.

Kedua, pendekatan militerisme untuk menyelesaikan konflik Papua tidak lagi relevan. Militer sebagai simbol kekuasaan dan kekerasan tidak akrab dengan kultur warga Papua yang ramah. Karena itu, pemerintah perlu mendeteksi titik-titik rawan di mana gerakan separatisme bersarang untuk melakukan pendekatan kultural melalui musyawarah dengan keluarga dari warga pro kemerdekaan.

Diketahui, hampir anggota gerakan separatisme adalah warga biasa yang menggunakan kekerasan dan persenjataan tatkala ada intimidasi dari militer. Sementara sehari-hari, mereka adalah warga biasa.

Ketiga, pemerintah perlu bekerja sama dengan kelompok pemangku agama, agar penyelesaian konflik Papua didekati melalui religiositasnya. Pendekatan ini diyakini dapat menyelesaikan konflik psikologis dan batin warga yang kecewa dan terluka oleh tindakan militerisme pemerintah, sehingga perlahan-lahan disembuhkan dan bebas dari belenggu perasaan “terluka dan ditinggalkan” tersebut.

Pengalaman kesuksesan misi evangelisasi di tanah Papua tidak terlepas dari peran para “gembala umat” memerdekakan hati warga untuk berbuat sesuai pesan-pesan Kitab Suci. Karena itu, pendekatan ini dapat digunakan pemerintah untuk menarik hati dan mengembalikan moralitas masyarakat Papua yang tercoreng oleh tindakan arkais militer.

Keempat, pemerintah serius melakukan upaya rekonsiliasi terhadap persoalan HAM masa lalu di tahan Papua. Barangkali selama ini sudut pandang pemerintah tertuju kepada permasalahan HAM terkait G30S/PKI, kasus Semanggi, Kudatuli, penculikan aktivis, Munir, dan lain-lain, tetapi belum menyentuh persoalan HAM di daerah konflik seperti Papua, Aceh, dan Maluku.

Karena itu, pemerintah harus terbuka untuk mengoreksi diri, meminta maaf dan melakukan jalan damai untuk membongkar tirai konflik masa lalu melalui dialog lintas budaya, agama dan lembaga adat.

Kelima, pemerintah membentuk opini publik positif terhadap masifnya kriminalisasi warga minor Papua, terutama kelompok separatis agar tidak ada lagi pembedaan atau disparitas antara warga Papua dan kelompok separatis. Munculnya perlawanan atau pemberontakan tentu dipicu oleh hal-hal atau momen di mana mereka merasa dirugikan. Kenyataannya, kelompok separatis bergerak hanya pada momen special, sedangkan sehari-hari hidup rukun sebagai warga biasa.

Penutup

Barangkali petikan sajak di awal tulisan tidak seutuhnya merepresentasikan horison permasalahan di tanah Papua. Pendek kata, apa yang mengemuka merupakan gunung es dari akar persoalan yang puluhan tahun mengendap di bawah laut.

Pemahaman yang komprehensif tentang Papua sebenarnya dapat dilacak pada sumber-sumber primer, terutama tentang historisitas, kultur, religiositas, sosiologi dan demokratisasi yang bersentuhan langsung dengan eksistensi Papua.

Struktur-struktur itulah yang mendasari kacamata publik melihat aneksasi konflik di negeri paling timur Indonesia itu.*

Posting Komentar untuk "Menuju Papua Damai Pasca Militerisme"