Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gara-gara Ini, Para Pemimpin Populis Gagal Tangani Covid-19

Presiden Donald Trump dan Presiden Jokowi. Foto/PinterPolitik.

Sudah lebih dari 16 juta penduduk terpapar virus corona (Covid-19), menurut laporan situs Worldometers, Minggu (26/7). Menginfeksi lebih dari 20 negara di dunia. Lebih dari 600 ribu umat manusia menjadi korban dengan kurang lebih 10 juta penduduk telah sembuh.

Selama periode April-Juli, virus yang muncul akhir tahun 2019 di Wuhan, China, ini menyebar lebih cepat dan menginfeksi orang-orang lebih masif. Angka penularan terbilang sangat tinggi di periode ini; berbeda dengan periode tiga bulan awal.

Negara-negara dengan populasi besar seperti Amerika Serikat, Brazil, India, Rusia, China dan Indonesia, kini menjadi paling menderita di dunia.

Ledakan korban terus berjatuhan, bagai tak ada topangan, mendorong kegelisahan dan histeri, untuk meminjam istilah psikologi, di belahan dunia.

Dengan periode waktu yang masih lama untuk meracik anti-virus atau vaksin, dunia seolah tak bisa lagi menahan gempuran Covid-19.

Roda ekonomi memang terlihat mulai berjalan, tapi dengan langkah tatih dan tak pasti. Ibarat, maju kena mundur pun kena; seolah ada ranjau yang mengintai. 

Para pakar kesehatan Organisasi Kehehatan Dunia (WHO) bahkan sulit meramalkan masa depan dunia dan perdaban ketika pandemi Covid-19 ini usai. 

Di sisi lain, para ahli politik meramalkan pandemi ini menghancurkan inti kapitalisme yang telah berjaya dalam sistem ekonomi dunia dalam 25 tahun terakhir.

Tidak Responsif

Di tengah histeria terhadap bahaya wabah, hantaman Covid-19 membuat penduduk dunia dengan mudah meraba kegagalan para pemimpin populis yang beberapa tahun terakhir berjaya dalam percaturan politik global.

Sebut saja Donald Trump di AS, Jair Bolsonaro di Brazil, Narendra Modi di India, Jokowi di Indonesia, Boris Johnson di Inggris, atau Guiseppe Conte di Italia, adalah deretan pemimpin populis yang boleh dianggap ‘gagal’ dalam memerangi Covid-19.

‘Kegagalan’ para pemimpin ini bukan hanya semata soal tingginya kasus Covid-19 di masing-masing negara, melainkan juga tampak dari kegagapan sikap politik dan pilihan kebijakan ekonomi mereka merespon ancaman Covid-19.

Ketika pandemi muncul di Wuhan dan menginfeksi kota berpenduduk 13 juta, banyak dari pemimpin populis ini yang lalai alias tidak responsif melakukan penanganan. Terutama kebijakan pembatasan dan penguncian teritori negara.

Bahkan, pemimpin populis seperti Trump, Conte, dan Bolsonaro, menganggap remeh virus corona dengan membandingkannya sebagai flu biasa dan propaganda media. Jokowi pun pernah mengatakan bahwa Indonesia akan bebas dari Covid-19.

Konsekuensi dari respon kebijakan yang keliru membuat ratusan juta, bahkan total miliaran penduduk di negara-negara ini sekarat. 

Di Indonesia, Kementrian Tenaga Kerja RI mencatat ada 1,7 juta pekerja kehilangan pekerjaan dan puluhan juta orang dirumahkan selama pandemi.

Menurut Jonatan A. Lassa dan Miranda Booth dari Charles Darwin University dalam tulisan berjudul “Mampukah Pemimpin Populis Berperan dalam Krisis Covid-19?” di The Conversation (9 April 2020), kegagalan pemimpin populis didorong oleh sifat-sifat umum yang sama dari mereka dalam menghadapi wabah: bias optimisme dan rasa puas diri, ambigu, dan anti-sains. 

Mereka lebih percaya kepada diri mereka sendiri dan bersikap sinis terhadap bahaya wabah. Menurut Jonatan dan Miranda, sifat-sifat tersebut membuat para pemimpin populis tidak mampu memimpin ketika negara menghadapi situasi krisis seperti Covid-19.

Risikonya, banyak orang menderita dan tertekan karena ancaman wabah yang makin besar dan luas. Di negara-negara mereka, jumlah kasusnya terus melonjak.

Afrizal Malna dalam tulisannya berjudul “Teater Karantina #5: Postingan Masadepan seperti Biasa” di Portal Teater (28 Mei 2020) meramalkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam periode wabah ini, akan bertumbuh sebagai generasi pertama yang memikul beban-beban pasca Covid-19 di masa depan.

Ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan juga dunia. Beban psikologi yang dipikul ini akan menghambat visi pembangunan.

Selama masa pandemi ini saja, sudah banyak generasi milenial dan generasi di bawahnya berupaya meredam histeria Covid-19 dengan berlari ke aplikasi TikTok. Saya tidak tahu dengan generasi yang lahir ketika dan pasca Covid-19 ini.

Berpikir Naif

Benar apa yang dikatakan Robertus Robet, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, dalam tulisan di Majalah Tempo: “Demokrasi dalam Melawan Pandemi” (4 April 2020).

Ia mengatakan bahwa keberhasilan pemimpin-pemimpin dunia menangani pandemi bukan karena sistem politik yang berlaku di sebuah negara. Misalnya negara-negara dengan sistem politik demokrasi atau komunisme/otoriter.

Bagi Robet, tidak menjamin sebuah negara demokrasi akan menjadi paling berhasil dalam krisis terbesar abad ini. Karena toh banyak negara demokrasi menderita parah.

Sebaliknya, negara komunis seperti China, Vietnam, dan Kuba, juga bukan berarti paling tidak berhasil meski negara-negara ini kerap dianggap sebagai negara tertutup. Faktanya, mereka cukup berhasil memerangi wabah global ini.

Menurut Robet, keberhasilan penanganan lebih merupakan kebijakan pemimpin negara merespon pandemi. Kerap, pemimpin populis berpikir naif.

Trump, misalnya, menunda respon terhadap wabah sejak virus muncul di China. Ia gagal mempersiapkan kebijakan fiskal, alokasi sumber daya, dan logistik, serta gagal mengambil langkah keimigrasian yang perlu pada awal tahun ini.

Konsekuensinya, AS menjadi negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia: 149 ribu orang dari total 4,3 juta kasus. Kasus hariannya terus membengkak, di mana pada Kamis (16/7) lalu menyentuh 73.388 kasus baru ditemukan di negara itu. Pada Sabtu (25/7), kasusnya perlahan turun ke 67.413 kasus.

Menghadapi wabah ini, Trump cenderung menghindari tuduhan lawan politiknya dari Partai Demokrat karena dianggap tidak serius melakukan penanganan dengan menyalahkan China yang dianggap telah menyebarkan kekacauan kepada dunia. 

Ia bahkan menamakan Covid-19 sebagai “virus China”. Juga tidak pernah melihat adanya ancaman nyata dari wabah ini, selain ancaman imajiner, yaitu warga asing dan Demokrat, yang bisa saja merongrong peluangnya memenangkan Pilpres 2020.

Untuk mengerek kepercayaan publik menyongsong Pemilu November 2020, Trump lantas mengambil alih tugas Wakil Presiden Mike Pence untuk memberikan briefing harian tentang kondisi pandemi dan mengubahnya menjadi peluang kampanye. Ia menonjolkan prestasi pemerintahannya untuk meraih kembali dukungan warga AS.

Di Indonesia, Jokowi dan sejumlah pejabat pemerintah praktis menganggap remeh ancaman wabah dan berpikir bahwa virus tidak akan menghampiri tanah air. Ada yang bilang Covid-19 takut masuk karena masyarakat Indonesia makan nasi kucing.

Kenaifan cara berpikir ini menyebabkan pemerintah gagap menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh tanah air, alih-alih mengimpor.

Konsekuensinya jelas, kasus harian terus meningkat dan menewaskan 4.714 orang. Indonesia kini berada persis di atas China dan Mesir, menderita total 97.286 kasus. 

Jumlah kasus harian sejak awal Juli ini terus menjulang, di mana selalu berada di atas 1.000 kasus, bahkan pernah menyentuh angka 2,6 ribu kasus pada 9 Juli lalu.

Peningkatan kasus ini bersamaan dengan anjuran pemerintah untuk memasuki fase “new normal” yang menyebabkan masyarakat kembali menjalankan aktivitas normal meski jumlah kasus tidak pernah lagi turun sejak awal Juli ini.

Pemerintah pun cenderung menghambat suara lembaga penelitian dan pakar epidemi dengan tujuan melindungi agenda ekonomi dan politik ketimbang keselamatan warga.

Di Brazil, Bolsonaro menolak melakukan lockdown meski didesak oleh puluhan gubernur dan otoritas kesehatan di negara itu. Meski kasus terus menanjak, pemimpin populis yang terpilih tahun 2018 itu bahkan memecat dua Menteri Kesehatan dan ikut berdemo bersama pendukungnya menolak lockdown karena takut ekonomi anjlok.

Bagi Bolsonaro, aktivitas ekonomi lebih penting ketimbang nyawa manusia. Ia bahkan menganggap Covid-19 “cuma flu”, “trik media” dan menuduh media melakukan “kampanye konyol” dengan maksud melengserkannya di Pemilu 2022. 

Konsekuensi dari kebijakan populisnya, Brazil kini kehilangan 86.496penduduk dari total 2,3 juta kasus. Brazil menjadi paling terpapar kedua setelah AS. 

Sementara, kasus harian di ‘negeri Samba’ menyentuh angka 48 ribu pada Minggu (26/7) dan masih terus bergerak di angka tersebut.

Di Britania Raya, Perdana Menteri Johnson mengambil kebijakan naif yaitu dengan menerapkan herd immunity, kebijakan yang persis dilakukan Indonesia di masa “new normal” ini. Konsekuensi kebijakan ini membuat penduduk terpapar lebih cepat. 

Padahal WHO sudah menghimbau agar tidak boleh menerapkan herd immunity. Secara moral, kebijakan ini sangat tidak manusiawi karena yang menjadi korban adalah mereka yang tidak memiliki kekebalan tubuh alamiah. 

Sebab virus ini merayap di antara orang-orang yang terlihat sehat dan segar tapi bisa menjadi “carrier” dan menginfeksi mereka yang sistem imunnya lemah.

Inggris kini menderita 298.681 kasus dan menewaskan 45.738 orang, tertinggi di Eropa. Kasus hariannya sudah menurun menjadi rata-rata di atas 500 kasus dari sebelumnya ribuan kasus.

Di Italia, pemerintah juga mula-mula lambat merespon wabah namun jauh lebih tegas dari beberapa negara lain. Ini sebagian karena kelompok populis berkuasa Five Star Movement berada dalam koalisi pemenang dengan partai sosial demokratik yang sudah mapan secara tradisional, yaitu Democratic Party.

Conte, yang terpilih atas koalisi rapuh pada Pemilu 2018 lantas menyaksikan kasus kematian sangat tinggi, yaitu sebanyak 35.102 orang (tertinggi kedua di Eropa) dari total 245.864 kasus. 

Namun meski pernah menjadi episentrum Eropa pertama selama beberapa bulan,  temuan kasus baru di negara selatan Eropa itu sudah menurun drastis (kurang dari 300 kasus) yang membuat otoritas melonggarkan pembatasan dan penguncian.

Di Turki, Menteri Kesehatan membantah ada kasus Covid-19 di negara itu, meskipun ada bukti yang bertentangan. 

Ironisnya, media yang dikontrol pemerintah Recep Tayyip Erdogan mengklaim bahwa gen orang Turki membuat sebagian besar orang dari mereka kebal terhadap virus. Cara berpikir ini sangat naif dan rasis.

Turki kini menderita 225.173 kasus dengan 5/596 kematian.

Sementara itu, di India, Modi menerapkan lockdown tanpa perencanaan yang matang. Hal itu menyebabkan kekacauan di dalam negeri, di mana terjadi kelaparan massal dan kematian orang-orang kota yang mencoba pulang kampung.

Sejumlah pihak melontarkan kritik karena menganggap Modi tidak punya rencana yang jelas tentang apa yang mesti didahulukan dan apa yang tidak terhadap warganya.

Akibat lockdown, mayoritas pekerja menganggur. Padahal, lebih dari 90 persen tenaga kerja di India bekerja di sektor informal yang tidak mengenal jaminan sosial.

Negara berpenduduk 1,3 miliar ini kini menderita 1,3 juta kasus dan telah menewaskan 32.096 orang. India menjadi tertinggi di Asia dan ketiga di dunia.

Selamatkan Ekonomi (?)

Apa yang dilakukan para pemimpin populis amat berbeda dengan pemandangan yang disajikan pemimpin di negara-negara lain, seperti China, Korea, Vietnam, Jerman, Taiwan Kanada, Selandia Baru dan beberapa negara lainnya.

Umumnya, pemimpin di negara-negara ini mengambil kebijakan yang tepat dan cepat merespon pandemi. 

Korea dan Vietnam, dua negara yang berbatasan langsung dengan China, sejak virus masih menyebar di Wuhan, langsung melakukan pembatasan dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk menangani virus.

Pemimpin di negara-negara ini menyadari bahwa kehadiran negara dan partisipasi masyarakat dalam memerangi virus sangatlah penting.

Menumbuhkan kepercayaan terhadap otoritas medis dan lembaga penelitian publik juga menjadi pendulum yang mendorong keberhasilan pertarungan melawan virus.

Selain itu, transparasi informasi mengenai virus yang disebarkan melalui multiplatform otoritas wabah berperan penting untuk memutus matarantai sekaligus memunculkan kesadaran publik terhadap ancaman nyata wabah.

Sementara itu, pemimpin populis cenderung memikirkan keselamatan ekonomi ketimbang nyawa rakyat. Bahkan, mereka cenderung mengkapitalisasi pandemi untuk mendulang dukungan, seperti yang dilakukan Trump, Bolsonaro dan Erdogan.

Benar apa yang dikatakan Dornbusch dan Edwards dalam tulisan “The Economic Populism Paradigm” (Cambridge, 1989) bahwa pemimpin populis cenderung melakukan “pendekatan ekonomi yang menekankan pertumbuhan [...] dan mengurangi risiko inflasi dan defisit keuangan [...].”

Trump dan Bolsonaro bahkan tidak hanya menggunakan retorika “post-truth” pada saat kampanye mereka, tapi di masa pandemi, mereka kerap mengeluarkan retorika serupa, misalnya menyalahkan media (anti-media), WHO dan China. Suara otoritas medis jarang didengar, malah dipercundangi.

Di Indonesia, Jokowi memang sangat hati-hati mengeluarkan kebijakan dalam peperangan melawan wabah. Ia berpikir keras mengenai nasib 270 juta penduduk Indonesia yang kelaparan jika terapkan lockdown.

Seperti kata Afrizal Malna (Mei 2020), bagi rakyat kecil, ancaman kematian karena kelaparan jauh lebih berbahaya ketimbang ancaman wabah. Meski demikian, di tengah wabah yang masih ganas, gerak kebijakan pemerintah banyak belum tepat sasaran. Lantas, rakyat menjerit meminta pertolongan.

Bantuan pemulihan untuk masyarakat terdampak, misalnya melalui Kartu Pra Kerja pun jauh dari tepat sasaran dan malah diduga meloloskan agenda kapitalis untuk meraup keuntungan di tengah jerit-tangis masyarakat kecil.

Baru-baru ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan untuk menggunakan anggaran perjalanan dinas dan rapat 6 kementrian senilai Rp4,1 triliun dihabiskan untuk menggenjot sektor pariwisata.

Rencananya, para ASN akan berwisata ke Banyuwangi, Borobudur, Labuan Bajo, Kepulauan Riau, Danau Toba, Likupang, dan Mandalika.

Hemat saya, memang otaknya pejabat di Negara ini pentingnya ekonomi, ekonomi, ekonomi ya. Tidak respek sama sekali pada nasib rakyat yang bahkan sampai sekarang belum mendapatkan bantuan apapun dan tidak tahu harus berbuat apa ke depan.

Beberapa waktu lalu, Jokowi pun marah di hadapan para pembantunya karena anggaran untuk pemulihan Covid-19 belum terserap. Di bidang kesehatan, baru terserap sekitar 1,5 persen dari total dana Rp75 triliun.

Saya merasa ngeri sekali isi kepala pejabat di “negeri sialan” ini, untuk meminjam istilah Max Regus.

Mereka berpikir, mungkin kalau Covid-19 mereda, maka dana itu akan mereka pakai untuk isi perut mereka. Makanya mereka tahan lama-lama dulu, sembari melihat rakyat yang menangis.

Ketika katup “new normal” dibuka pada pertengahan Juni lalu, banyak pejabat tampaknya senang karena agenda ekonomi yang tertunda kembali diaktifkan.

Namun, mereka tidak tahu bahwa mayoritas dari dana-dana tersebut, misalnya, biaya perjalanan dinas dan rapat yang senilai Rp43 triliun lebih telah diperintahkan Jokowi untuk direalokasi untuk menangani masalah Covid-19. Tapi, kok tidak pernah beres.

Lantas, mayoritas masyarakat mulai berpikir mencari jalan keluar sendiri dengan kembali beraktivitas normal dan tidak lagi menghiraukan ancaman nyata wabah.

Ini makin berbahaya, karena semakin tidak menghiraukan ancaman penularan Covid-19, maka otomatis mmenimbulkan ledakan kasus yang tak dapat lagi diatasi.

Saya tidak mau meramalkan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi seperti Singapura, tetapi pilihan kebijakan yang keliru dan elitis akan membawa bangsa ini pada chaos dan penderitaan mengerikan.*

Artikel ini pernah tayang di NTT Progresif dengan judul "Covid-19 dan Kegagalan Pemimpin Populis" pada 21 Juli 2020.

Posting Komentar untuk "Gara-gara Ini, Para Pemimpin Populis Gagal Tangani Covid-19"