Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pejabat Publik Harus Melek Media Sosial

Ilustrasi/Twipe.

Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu kicauan (tweet) Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun Twitter pribadinya turut mempengaruhi isu global, termasuk misalnya pergerakan saham di negara-negara di dunia?

Tak dapat dipungkiri kenyataan bahwa setiap tweet yang ditulis Trump di platform media sosial terbesar dunia itu menjadi rujukan, dasar dan pusat dari semua isu yang sedang dan akan terjadi dalam sepekan di AS atau dunia, bahkan selama berbulan-bulan.

Bahkan, kata-kata presiden populis sayap kanan AS itu begitu dinantikan para wartawan di seluruh dunia. Kicauannya menjadi headline berita di media-media besar seperti Reuters, Bloomberg, New York Times, AFP, bahkan media pemerintah China, Xinhua.

Ketika terjadi perang dagang dengan China, yang dimulai pada Maret 2018, tiap kicauan Trump mengenai kebijakan perdagangan kedua negara selalu menjadi dasar bagi negara-negara, terutama China, untuk menyikapi dan menetukan arah kesepakatan dagang, meski kedua negara sampai saat ini masih bersitegang. Hal kemudian dipicu lagi oleh tudingan Trump atas kesalahan China yang menyembunyikan awal mula virus corona.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Tempo.co, 31/1/2020) pernah sesumbar mengatakan bahwa untuk mengetahui kapan perang dagang kedua negara adidaya ekonomi itu berakhir dapat kita intip melalui cuitan Trump di akun Twitter-nya.

Bukan hanya Trump. Karena jika dilihat dari basis otoritasnya, ia adalah presiden negara adidaya dunia, sehingga tiap negara mengikuti pengaruhnya. 

Masih banyak pejabat publik di AS, Inggris, Prancis dan negara-negara dengan indeks demorkasi tinggi, pada umumnya menjadikan medsos sebagai medium yang menghubungkan mereka dengan warganya.

Mantan presiden Barack Obama seringkali didaulat sebagai “the first social media president” oleh publik AS karena ia begitu trampil menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan rakyatnya. 

Hal itu tentu sangat baik karena menciptakan ikatan emosional dan sosial antara presiden dengan pendukungnya. Lebih dari itu, terjalin komunikasi kebijakan yang baik antara pemimpin dengan rakyatnya.

Belum Merasa Perlu

Di Indonesia, tidak banyak pejabat publik yang melek atau piawai mengelola medsos dan menjadikannya sebagai sarana penyampaian gagasan dan kebijakan.

Belum ada kesadaran untuk menjadikan medsos sebagai instrumen untuk menyampaikan gagasan, serta menyaring, mengkonfirmasi dan menerima aspirasi rakyat secara luas. 

Dengan kata lain, watak komunikasi publik pemimpin dan pejabat pemerintah Indonesia masih bersifat tradisional, yaitu komunikasi vertikal dan satu arah. Hukum yang berlaku adalah, pemimpin memberikan instruksi atau perintah dan rakyat mengikutinya.

Dalam ekosistem digital, arah dan menajemen komunikasi telah berubah jauh, yaitu menjadi lebih partisipatif dan horizontal. Dalam ekosistem ini, sistem komunikasi menjadi sangat demokratis karena rakyat menjadi sumber informasi bagi pemimpin.

Menurut survei Komunitas TagihJanji tahun 2018, mayoritas pejabat tinggi negara dan kepala daerah di Indonesia memiliki tingkat interaksi yang rendah dengan masyarakat melalui media sosial. Hanya beberapa saja yang cukup interaktif.

Di antara pejabat publik yang begitu aktif di dunia media sosial adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Salah satu srikandi Indonesia kontemporer itu begitu aktif dan responsif dengan pengikut di Twitter-nya.

Selain Susi Pudjiastuti, ada beberapa pejabat negara yang frekuensi interaksinya baik, antara lain Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Bima Arya, Fahri Hamzah, Emil Dardak, Dedi Mulyadi, Lukman Hakim Saifuddin hingga Hendrar Prihadi.

Mengapa pemimpin atau pejabat publik dianjurkan menggunakan Twitter, karena platform ini lebih komunikatif dan interaktif. Sebarannya pun lebih cepat. Isu-isu publik yang mengemuka biasanya terlihat dari interaksi di Twitter, misalnya trending topic, dll.

Presiden Joko Widodo sendiri memiliki pengikut di akun Twitter resminya sebanyak 13,8 juta orang (followers). Hampir tiap hari Presiden Jokowi menyampikan apa yang dibuatnya, termasuk kebijakan-kebijakannya. Secara konsisten.

Namun demikian, apa yang disampaikannya belum menjadi isu penting dan rujukan pemberitaan media-media nasional atau internasional. Hal itu dapat kita lihat dari fakta bahwa hampir tidak ada media yang mengutip pernyataan Jokowi dari akun Twitternya.

Hal itu tentu disebabkan oleh strategi pengelolaan konten komunikasi publik. Barangkali publik masih ingat satu kejadian kecil tahun lalu, tepatnya pada 21 September 2019. 

Dalam sebuah unggahan vlog, Jokowi terlihat bercengkrama dengan cucunya, Jan Ethes, di pelataran Istana Bogor. Vlog tersebut kemudian dibanjiri komentar negatif karena pada waktu yang bersamaan, terjadi bencana kebakaran hebat di Provinsi Riau. Jokowi dinilai tidak punya empati terhadap masalah yang dihadapi rakyatnya.

Contoh kecil ini merepresentasikan bahwa masih banyak pemimpin dan pejabat publik kita belum memiliki strategi komunikasi publik yang baik. Kesadaran bahwa media sosial telah menjadi komoditas politik komunikasi, juga belum begitu kuat.

Diskursus Media Sosial

Gambaran besar bahwa banyak ada pejabat publik yang belum memiliki kesadaran perlunya medsos juga lebih menjamur di daerah-daerah. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Baik Gubernur maupun para Bupati di NTT mayoritas belum memiliki akun media sosial. Kalaupun ada, yang responsif hanya beberapa.

Karena itulah, banyak percakapan atau diskursus publik yang berkembang di dunia maya jarang diikuti para pemimpin atau pejabat daerah. Untuk konteks NTT, barangkali kita tidak berbicara tentang Twitter, tapi lebih ke akun Facebook. Sebab Facebook masih lebih populer di jagad maya masyarakat NTT.

Saya tidak tahu, apakah pejabat daerah di NTT mengikuti percakapan warga maya mengenai penolakan tambang di Manggarai Timur belakangan atau tidak. Atau mungkin tentang unggahan beberapa warga yang memperlihatkan kondisi jalan raya yang buruk.

Namun yang pasti, pembicaraan publik perlu mendapat respon yang bijak dari pemimpin daerah agar tidak keliru dalam menentukan kebijakan.

Membiarkan percakapan terjadi hanya di kalangan warga maya dan pemimpin seolah lepas tangan, atau tidak menghiraukan, adalah langkah yang bertentangan dengan moral dan tanggung jawab politik.

Karena pada dasarnya pemimpin atau pejabat negara tidak boleh mengabaikan diskursus yang terjadi di grup Facebook, untuk konteks NTT misalnya. 

Sebab media sosial telah menjadi platform dialektika baru ketika ruang-ruang publik fisik dikapitalisasi dan diintimidasi. Ruang digital menjadi arena di mana pertarungan wacana berlangsung lebih demokratis, di mana setiap warganegara bebas mengeluarkan pendapat dan gagasannya, tanpa tatus quo, kecuali tak memiliki kuota internet.

Jika kita merujuk pada argumentasi Hine (2000, 2015), pengalaman di online memiliki koneksi atau hubungan secara offline. Artinya, apa yang ditampilkan di dunia maya serta merta mewakili diskursus yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. 

Menurut Hine, “teks-teks” tidak sekedar mewakili pendapat atau opini entitas di internet, tetapi bisa menunjukkan ideologi, latar belakang sosial, pandangan politik, keunikan budaya, hingga merepresentasikan identitas dari khalayak.

Dengan sikap yang responsif dan melek medsos, pemimpin di daerah bisa tahu, bahwa di antara pilihan kebijakan, misalnya pembangunan pabrik semen dan tambang batu gamping di Manggarai Timur atau proyek geothermal di Manggarai Barat, ternyata ada perlawanan keras dari masyarakat dan para aktivis-pegiat media sosial. 

Mungkin saat pandemi seperti ini para aktivis tidak berdemo dengan turun ke lapangan, tapi di media sosial, mereka begitu keras melancarkan penolakan dan perlawanan. Asumsinya, menjadi aktivis tidak harus turun ke lapangan, tapi bisa dari paltform online.

Saya sering mengikuti diskusi online di sebuah grup Facebook bernama “Manggarai Bebas Berpendapat”. Di dalam grup ini semua elemen masyarakat hadir. Diskusi di grup ini sering saya ikuti, meski hanya untuk memantau. 

Percakapan tentang pembangunan, politik dan kontrol-kontrol sosial sering mengundang daya tarik tersendiri. Kebanyakan diinisiasi oleh anak-anak muda yang punya visi untuk membangun daerah. Satu hal yang mereka singgung tentang penolakan tambang di Matim yang dinilai tidak pernah membawa kesejahteraan.

Saya menarik simpul awal bahwa ada tren baru bahwa ternyata anak-anak muda, meski mereka bukan aktivis atau politisi, tapi sudah memiliki visi dan strategi-strategi pembangunan. Dan argumentasi mereka menyertakan data. Mengapa grup ini menarik, karena di beberapa grup Facebook yang saya ikuti, tidak saya temukan percakapan serupa.

Saya kira, bilamana pejabat daerah mengikuti perbincangan wargamaya, barangkali sekedar untuk studi etnografi virtual, niscaya akan mendapatkan gambaran nyata bahwa di antara pilihan kebijakan, apalagi kebijakan yang buruk, akan selalu ditentang.

Saya tidak tahu apakah di daerah ada semacam unit khusus yang mengelola aliran informasi yang beredar di linimasi media sosial warga. 

Di ranah pemerintah pusat, ada satu direktorat khusus yang bertugas menganalisis isu dan perbincangan masyarakat di media sosial dan perangkat online lainya. Namanya Direktorat Keamanan Aplikasi Informatika, bernaung di bawah Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Tugas pokoknya adalah mengumpulkan, menyaring dan menganalisis isu publik yang muncul di masyarakat untuk diberikan kepada presiden sebagai basis kebijakan.

Saya tidak terlalu seperti apa di daerah. Tapi dugaan saya, hampir tidak ada daerah yang memiliki unit kerja seperti ini. Karena itulah, kita selalu melihat bahwa banyak pemimpin daerah masih memakai cara komunikasi tradisional: satu arah.

Tidak jarang juga pemimpin kita masih menunggu sebuah perbincangan itu menjadi viral. Jika tidak melihatnya di lapangan, maka mereka mendengar asupan dari “pembisik”, untuk meminjam istilah Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2019 lalu.

Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang dapat dipakai untuk menyaring informasi atau perbincangan publik di jagad maya. Analisis big data seperti eventregistry dan twitonomy yang memberikan askes gratis selama periode tertentu dapat digunakan untuk itu.

Melalui analisis sentimen publik di media sosial, pemimpin atau pejabat publik bisa memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Sehingga tiap komunikasi publik, tetap memperhatikan sentimen tersebut.

Dengan media sosial, pemimpin tidak perlu lagi melakukan blusukan, misalnya dengan tuurn ke got, parit, tempat kumuh, bagi-bagi sembako, karena sudah ada orangnya. 

Seorang pemimpin hanya perlu memastikan bahwa semua sistem berjalan baik. Masyarakat pinggiran dapat disapanya melalui media sosial, tanpa harus selalu turun.

Potensi Besar

Media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa di zaman ini, terutama sejak dimulainya revolusi Web 2.0 pada awal tahun 2000-an yang mendorongan penggunaan internet skala besar di dunia. Diperkirakan, tahun ini ada 50 miliar perangkat yang terhubung.

Studi Bertot, dkk. (2010) menemukan bahwa media sosial memiliki empat potensi kekuatan besar, yaitu: kolaborasi, partisipasi, pemberdayaan, dan waktu.

Dalam konteks kolaborasi dan partisipasi, media sosial menjadi saran bagi interaksi sosial, misalnya untuk bersosialisasi, berbagi informasi, atau untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan bersama. 

Media sosial juga dapat memberdayakan para penggunanya karena memberikan platform untuk berkomunikasi secara demokratis. Selain itu, karena kecepatannya, proses penyampaian pesan atau gagasan secara real-time.

Dalam konteks pemerintahan, media sosial dapat berfungsi mendorong interaksi antara pemerintah dan warganegara, namun informasi kebijakan tersebut harus menjelaskan persoalan khusus aksesibilitas pemanfaatan media sosial pemerintah yang tepat.

Pengguna media sosial di Indonesia tidaklah sedikit. Menurut data agensi marketing sosial We Are Social dan manajemen media sosial Hootsuite, ada 160 juta pengguna aktif media sosial, atau 59% dari total 273 juta penduduk. 

Youtube menjadi platform yang paling digunakan dengan persentase mencapai 88%. Kemudian WhatsApp sebesar 84%, Facebook 82%, dan Instagram 79% (CNN Indonesia, Februari 2020).

Twitter di Indonesia masih kecil di bawah aplikasi medsos lainya, yaitu sekitar 42%, namun di kancah global, Indonesia berada di urutan ketiga. Secara keseluruhan, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta pengguna (Kumparan, Februari 2020).

Terlalu dashyat potensi pengguna media sosial di Indonesia. Lebih dari setengah populasi. Tentu, mayoritas masyarakat yang belum menggunakan media sosial berada di pedesaan. Selain kesulitan ekonomi, juga karena infrastruktur telekomunikasi yang tidak memadai.

Sayangnya, potensi ini belum diberdayakan. Boleh jadi seorang calon pemimpin begitu aktif di medsos selama masa kampanye, tapi setelah itu, tidak banyak kesempatan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan sekaligus menjaring aspirasi konstituennya.

Mengapa Melek Digital?

Di tengah potensi besar media sosial, pemimpin masakini dituntut untuk melek digital sekaligus piawai mengelola komunikasi publik yang baik melalui platform online.

Sebab dinamika media sosial memperkuat kebutuhan akan kualitas yang telah lama menjadi inti kepemimpinan yang efektif, seperti kreativitas strategis, komunikasi otentik, dan kemampuan untuk berurusan dengan dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat dan untuk merancang tubuh negara atau daerah yang cepat dan responsif.

Menurut Roland Deiser dan Sylvain Newton (2013), ada enam kompetensi pemimpin melek media sosial, yaitu produser, penasihat, arsitek, analis, resipien, dan distributor.

Untuk berkembang di dunia media sosial, para pemimpin perlu memperoleh pola pikir keterbukaan dan autentisitas. Mereka harus memiliki keberanian untuk tampil apa adanya dan tidak menjadi pribadi yang terpolarisasi. Pemimpin harus mampu menjadi produsen cerita yang kreatif sehingga dapat terjalin secara emosional dengan masyarakatnya.

Sebagai distributor, pemimpin memiliki ketrampilan menciptakan dan mempertahankan tubuh pengikut sosial yang membantu menyebarkan dan memperkuat pesannya. 

Menjadi penting untuk mengetahui siapa saja yang menjadi kunci dari tubuh pemerintahannya, atau bisa berasal dari luar pemerintah, untuk meningkatkan otoritas mereka untuk mendorong konten melalui saluran yang tepat. 

Pemimpin harus mengenali peran mereka sebagai redistributor konten yang mereka terima, sehingga mereka dapat meningkatkan komunikasi yang terus terjadi di sekitar mereka.

Sebagai penerima atau resipien, pemimpin mampu mengelola limpahan komunikasi yang terjadi di masyarakat. Karena itu, pertama-tama mereka harus mahir menggunakan perangkat lunak dan pengaturan yang membantu pengguna menyaring hal-hal penting dari yang tidak penting. 

Dalam lingkungan yang bergolak dewasa ini membutuhkan lebih dari sekedar ketrampilan menyaring. Ia harus menjadi analis.

Sebagai penasihat, pemimpin harus piawai mengemudi pemanfaatan media sosial yang strategis. Memainkan peran proaktif dalam meningkatkan literasi media atas laporan dan pemangku kepentingan langsung mereka.

Steve Sargent, presiden dan CEO General Executive Australia dan Selandia Baru, percaya bahwa media sosial membentuk kembali budaya kepemimpinan dengan mendorong eksekutif untuk menjangkau batas-batas geografis, terlibat lebih dekat dengan para pemangku kepentingan, dan memperkuat dampak masyarakat di pinggiran.

Dan sebagai arsitek, pemimpin harus mampu mnciptakan infrastruktur masyarakat yang memungkinkan arsitektur sosial yang menyediakan ruang yang berarti untuk interaksi dan kolaborasi secara internal dan eksternal, baik dengan rakyat pendukung atau oposisi.

Yang terpenting juga adalah pemimpin harus hadir sebagai analis dengan tetap mengikuti tren dan inovasi yang muncul di masyarakat untuk menciptakan jalinan komunikasi yang responsif dan efektif dengan masyarakat.

Di tengah penetrasi internet yang makin kencang, watak kepemimpinan mestinya turut bertransformasi, meninggalkan model komunikasi tradsional dan menyambut fajar revolusi teknologi sebagaimana didengungkan belakangan ini: Revolusi Industri 4.0. 

Keenam komptensi ini dapat mendorong kepemimpinan yang efektif di era media sosial.*

Artikel ini telah tayang di NTT Progresif dengan judul "Pemimpin (Daerah) Harus Melek Media Sosial" pada 9 Juni 2020.

Posting Komentar untuk "Pejabat Publik Harus Melek Media Sosial"