Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tambang Tidak Pernah Sejahterakan Rakyat


Bisnis pertambangan telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah (Pilpres dan Pilkada).

Dan keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur pemerintah, mendorong sektor ini terpapar korupsi politik.

Di level nasional kita mengenal ada sosok seperti Luhut B. Pandjaitan, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan masih banyak lainnya. Mereka tidak hanya menjadi kunci pendanaan bagi kontestan di Pemilu, tapi sekaligus menjadi pemainnya.

Di tingkat lokal, adanya desentralisasi kekuasaan telah melapangkan ekspansi para oligark tambang batubara untuk beraliansi dalam bentuk pendanaan Pilkada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa pasca Pilkada izin pertambangan mengalami peningkatan signifikan. 

Misalnya, di tahun 2001 tercatat mengalami kenaikan sebesar 750 izin hingga ke angka 10 ribuan di tahun 2010. Tahun-tahun belakangan, angka tersebut tidak pernah lagi turun.

Dalam sebuah laporan bersama oleh Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW bertajuk “Coalruption: Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batubara” pada Desember 2018 lalu, terungkap bagaimana elite politik atau "politically exposed persons" (PEPs) menyatukan kepentingan bisnis dan politik mereka di sektor pertambangan batubara.

Luhut, misalnya, merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera meski namanya sudah dihapus dari daftar pemilik saham di perusahaan tersebut. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU.

Beberapa PEPs lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal. 

Para elite lain yang menyatukan aktivitas politik dengan bisnis batu bara antara lain Aburizal Bakrie dengan Bumi Resources dan Prabowo Subianto dengan grup bisnis Nusantara.

Dalam melakukan merger, para elite cenderung menggunakan struktur lama oligarki politik: masuk ke dalam lingkungan pemerintah, menguasai istana kepresidenan, militer, dan partai politik. Mereka juga menggunakan lanskap baru yaitu desentralisasi dengan bekerja sama dengan elite di daerah.

Luhut sering dikaitkan dengan proyek industri nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, bernama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di bawah bendera Bintang Delapan.

Hukum kita secara positif mewajibkan para pengusaha di sektor pertambangan untuk mengungkapkan pemilik sah perusahaan sebagaimana didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM. 

Namun, para elit ini bermanuver dengan menyembunyikan keterlibatan mereka, misalnya kepemilikan saham diberikan kepada keluarga atau kroni.

Aliansi Elit Nasional-Daerah

Aliansi baru antara elite nasional dengan elite daerah dalam bisnis pertambangan telah merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner (mengambil kebijakan sendiri) para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi.

Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara dalam diskusi publik tahun 2018 lalu mengatakan bahwa sektor batubara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia. Korupsi tersebut terjadi secara sistemik-struktural melalui pengaturan regulasi, proses perijinan, dan kebijakan politik.

Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan. Kelemahan dalam sistem  pencegahan korupsi, juga pada aspek yudisial secara umum menurunkan kemampuan pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah, dan menghukum koruptor secara efektif.

Proses pengambilan keputusan yang  sangat terpolitisasi dan  kekuasaan  diskresioner  yang dipegang oleh pejabat negara ini juga meningkatkan faktor risiko terjadinya korupsi. 

Faktor lainnya adalah tata kelola dalam sektor pertambangan seringkali tidak memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Laporan ICW tahun 2018 menunjukkan bahwa buruknya pengawasan menjadikan pengelolaan SDA Indonesia khususnya pertambangan batubara, rentan untuk dikorupsi. Lemahnya penegakan hukum membuat bisnis ini menjadi bancakan oknum pengusaha dan penguasa.

Dari sisi ekonomi penerimaan negara dari batubara tidaklah seberapa dibandingkan dampak lingkungan dan kepentingan generasi mendatang. Oleh sebab itu sudah saatnya kita melepaskan diri dari ketergantungan pada batubara.

Karena itulah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah dalam diskusi itu menegaskan bahwa melalui korupsi politik, Pilkada dan Pemilu hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan.

Pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia tidak lebih menjadi kesempatan bagi para pebisnis tambang melakukan praktik ‘ijon politik’ untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.

Menurut laporan KPK, sekitar 20-30 miliar biaya politik sebuah Pilkada, meski di atas kertas dikatakan mengantongi nominal 5 miliar. Ada suplai dana dari elite-bisnis untuk sebuah kontestasi politik. 

Dampaknya luas terhadap demokrasi kita. Pemilu dijalankan di atas rel penipuan, janji palsu, dan bargaining politik yang absurd.

Isu lingkungan dalam beberapa kali Pemilu, temasuk juga Pilkada, hampir tidak pernah menjadi isu strategis karena memang telah dipolitisasi elit di belakang para kandidat. 

Presiden Joko Widodo berniat tulus membantu rakyat sejak masa awal pemerintahannya untuk mereformasi sistem agraria dan pengelolaan hutan, tetapi sampai saat ini, tidak ada satupun kebijakan ramah lingkungan yang diselesaikan.

Korupsi politik melalui kongkalikong atau transaksi antara politisi dan pebisnis tambang ini menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri strategis ini, yang konon katanya menopang ekonomi nasional.

Mulai dari penggusuran lahan, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, krisis pangan dan air, ancaman kesehatan, tindakan kekerasan aparat negara, hingga lubang-lubang tambang yang menganga, bahkan menyebabkan kematian terhadap anak-anak.

Ciptakan Konflik Horizontal

Apa yang terjadi di Provinsi NTT saat ini persis merupakan turunan langsung dari praktik aliansi elit nasional dan daerah. Salah satunya yang hangat dibicarakan adalah perihal pendirian pabrik semen dan tambang batu gamping di Manggarai Timur, tepatnya Kampung Lingko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.

Proyek ini rencananya dikerjakan oleh PT Istindo Mitra Manggarai dan Grup Semen Singa Merah melalui Izin Usaha Pertambangan No. 540.10/119/DPMPTSP/2019  oleh Pemerintah Provinsi NTT pada 25 September 2019 dengan luas areal konsensi 599 hektar.

Anehnya, IUP ini diterbitkan Pemprov NTT ketika moratorium tambang di NTT masih berlaku sesuai SK  Gubernur No. 359/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018, di mana dalam butir tujuh SK tersebut dinyatakan bahwa moratorium berlaku selama satu tahun dan akan berakhir pada tanggal 14 November 2019.

Artinya, pemberian IUP oleh Gubernur Victor Bungtilu Laikodat melalui SK yang diterbitkannya sendiri tersebut menciderai komitmen moratorium tambang yang digagas Pemprov NTT sejak masa kampanye hingga pidato perdana pelantikan tahun 2018 lalu.

Di sisi lain, menurut catatan dari sebuah petisi penolakan yang digagas kelompok Manggarai Diaspora, sepak terjang perusahaan pemenang tender proyek tambang ini memiliki catat hukum.

Di mana pemilik perusahaan yang sama tetapi dengan nama perusahaan yang berbeda, yaitu PT Mangan Reo Indonesia telah diberikan konsensi lahan tambang mangan seluas lebih kurang 700 hektar, namun selama masa moratorium ditelantarkan tanpa evaluasi dan perbaikan seperti dimandatkan dalam SK Moratorium tambang. 

Sementara itu, Grup Semen Singa Merah adalah investor yang sama yang telah berkonflik dengan 500 petani dalam investasi semen di Puger Kulon Jember, Jawa Timur.  Rekam jejak yang buruk ini tidak menjadi preseden Pemprov NTT dalam memberikan IUP.

Tidak ingin mewariskan luka dan beban bagi generasi masa depan, rencana proyek tambang ini ditentang oleh berbagai kalangan, mulai dari lembaga agama (Gereja), tokoh pendidikan, politisi dan mahasiswa, bahkan sebagian masyarakat di lingkar tambang, yaitu warga Luwuk dan Lingko Lolok di Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda.

Alasan bahwa Pulau Flores tidak cocok bagi indutri pertambangan adalah masuk akal. Karena isu tersebut telah berhembus bertahun-tahun sebelumnya. Para penambang di pulau ini telah berhasil di usir, kecuali di Manggarai, seolah menjadi suaka tambang. 

Pulau ini tidak memiliki kontur topografis yang besar untuk pengembangan tambang. Terlalu kecil, sehingga industri tambang, contoh kasus di Manggarai, sering berdiri di atas perumahan atau lahan masyarakat setempat. Berkedok “kesejahteraan”, warga yang menanti “ratu adil” ekonomi sering menjadi korban ketika mereka harus dievakuasi.

Selain kehilangan tanah ulayat dan tatanan kultural, mereka juga berpotensi kehilangan masa depan. Mereka barangkali akan disebut masyarakat agraris tanpa lahan. Menjadi budak dan asing di atas tanah sendiri. Mereka mungkin dijanjikan jaminan keuangan selama beberapa tahun, tapi setelah 25 tahun, anak dan cucu memikul beban besar.

Bukan hanya satu pendasaran yang melatari semburan penolakan publik terhadap proyek pertambangan. Hal lain yang disoroti yaitu mengenai lokasi tambang yang persis berada di perbukitan karst Flores yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia. 

Wilayah karst ini menyediakan suplai air bersih bagi daerah sekitarnya, termasuk dataran fluvial yang selama ini memberikan penghidupan bagi masyarakat dan keaneragaman hayati di bagian barat Pulau Flores, khususnya dari Reo di Kabupaten Manggarai  hingga Riung di Kabupaten Ngada.

Bilamana proyek pertambangan lagi-lagi terjadi di atas lubang-lubang yang masih menganga-tak terurus, maka menciptakan masyarakat yang rentan; rentan terhadap kekerasan, kelangsungan hidup, kehilangan lahan dan pangan, dan budaya.

Beberapa fraksi di DPRD NTT pun menolak keras rencana pembangunan pabrik semen dan tambang batu gamping ini. (Untuk mendalami apa itu batu gamping, silahkan baca artikel Anselmus Sahan: “Batu Gamping sebagai Wisata Alam dan Geopark: Konstribusi atas Kontroversi Tambang di Manggarai Timur”, 4 Juni 2020).

Belajar dari sejarah, kurang lebih 26 tahun pendudukan investor tambang di Congkasae (tanah Manggarai), politisi dari PKB, PAN dan Hanura di DPRD NTT menilai bahwa proyek pertambangan tidak pernah memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ada hanyalah pengerukan isi perut bumi dan meninggalkan lubang menganga yang tak pernah lagi direhabilitasi.

Di antara narasi penolakan, tidak sedikit juga kelompok yang mendukung pembangunan tambang. Tidak hanya sebagian masyarakat lingkar tambang, tapi juga mahasiswa, pejabat dan elit daerah. Termasuk Pemprov NTT dan Bupati Matim.

Mereka sangat “percaya” bahwa hasil tambang bisa mengeluarkan warga Luwuk dan Lingko Lolok, serta Manggarai Timur pada umumnya dari jurang kemiskinan. Pertambangan membuka lapangan kerja baru dan pengangguran, meski penduduk lokal nantinya hanya bekerja sebagai buruh dengan upah yang kecil.

Bagi mereka, sudah saatnya tambang menjadi jalan terakhir untuk menyelamatkan masyarakat dari derita ekonomi yang melilit. Tambang barangkali menjadi “telur ayam ajaib” untuk menyembuhkan “virus corona” sebagaimana viral belakangan ini.

Pembelahan narasi di akar rumput, yang tampaknya hampir seimbang, ini bisa memicu konflik horizontal yang tak terbendung jika saat ini tidak terjadi pandemi. Hampir dipastikan kedua kubu akan bertemu di lapangan yang sama untuk beradu. 

Mungkin karena alasan itulah pemerintah daerah Matim secara diam-diam meloloskan perijinan dan sosialiasi demi meraup keuntungan dari proyek tambang di masa pandemi.

Di awal tahun ini, Bupati Agas Andreas, misalnya, melalukan konsultasi publik tentang rencana pembangunan pabrik semen di Kampung Luwuk yang mengambil bahan baku dari Kampung Lingko Lolok. Bupati Agas juga menginisiasi pertemuan antara warga Luwuk dan Lingko Lolok dengan pengusaha di Ceka Likang, kampung asalnya.

Pertemuan itu berhasil karena mayoritas warga menyetujui pembangunan tambang dan pabrik semen. Sebagai jaminan, warga mendapatkan uang muka dari investor sebesar Rp10 juta untuk 87 KK serta pemasangan instalasi listrik 900 Watt di 87 KK dari 89 KK yang ada di kampung itu.

Jaminan tahap kedua pun telah digelontorkan di tengah bara perdebatan yang masih panas. Sorot NTT, salah satu media lokal, melaporkan kedua perusahaan penambang memberikan uang sebesar Rp10 juta untuk 87 KK warga Lingko Lolok pada Selasa (9/6). Pejabat daerah turut hadir dalam seremoni pemberian jaminan itu.

Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial pada 5 Juni lalu, tampak Bupati Agas mencoba mempengaruhi warga setempat agar menyetujui pembangunan itu. Peter Tan, Redaktur NTT Progresif, menilai percakapan antara Bupati Agas dengan masyarakat terkesan otoriter dan intimidatif. Atau yang disebutnya sebagai pentas “monolog” politik.

Sementara konflik horizontal di antara masyarakat akar rumput, yang belakangan baru muncul secara vertikal, membuat permasalahan tambang di Matim menjadi sangat ruwet. Karena publik sulit melihat secara jernih di mana simpul permasalahan serentak penyelesaiannya. Masing-masing kelompok bertahan dengan argumentasinya.

Pada 10 Juni kemarin, Gubernur Victor menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPRD NTT terkait tambang dan pabrik. Menurutnya, proses perijinan proyek tersebut belum dilanjutkan. Ini berarti, ada potensi suatu waktu proyek ini akan kembali dilanjutkan.

Padahal wacana moratorium tambang telah dinyalakan politisi Partai Nasdem itu sejak kampanye Pilgub NTT tahun 2018. Tapi itulah. Kata-kata politisi selalu sulit dipercayai. Anehnya, masyarakat begitu percaya bahwa janji kampanye akan dilunasi, meski mereka tahu bahwa janji itu tinggal janji. Malah, janjinya ditagih.

Pertanyaan yang menggantung di benak publik, ada apa di balik wacana moratorium dan ketidakkonsistenan pemimpin daerah yang cenderung berpihak pada “bisnis orang kuat”, meminjam istilah Ferdi Hasiman, daripada kesejahteraan rakyat.

Kasusnya persis sama seperti di Kalimantan, Sumatra, dan lain-lain, di mana aliansi binis-politik telah merasuki domain sakral politik dengan berkedok kesejahteraan. Sementara, bagi masyarakat, kesejahteraan sering dilihat sebagai tidak miskin atau tidak nganggur.

Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis tambang yang berafiliasi dengan politik selalu mendorong terjadi korupsi dan ini sedang menghancurkan kesejahteraan. Praktik ini sangat berbahaya karena mencemari lingkungan, serta mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi.

“Korupsi politik” di sektor tambang, yang bermula dari aliansi antarelit nasional-daerah ini harus diakhiri dengan memutus matarantai ketergantungan kepada komoditas penyumbang devisa terbesar ini. Apalagi, dengan semakin besar skala produksi di waktu-waktu mendatang, sumber batubara Indonesia akan habis dalam seperempat abad.

Sudah saatnya Indonesia fokus pada pengembangan industri sektor energi terbarukan (renewable energy) dan pariwisata. Thailand bisa hidup dari sektor pariwisata. Indonesia, dengan limpahan detinasi wisata dan budaya, mustahil tak dapat melakukannya.

Dalam konteks NTT, pengembangan di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, garam, pariwisata, tetap menjadi platform minimal kebijakan pemerintah agar terjadi pemerataan distribusi kesejahteraan di masa depan. Pemerintah tidak boleh malas membangun sektor-sektor primer yang menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Manggarai Timur dapat menjadi sentra ekonomi baru jika pemerintah daerah memiliki konsep pembangunan terintegrasi dengan pariwisata utama di Labuan Bajo. 

Di mana Kecamatan Lambaleda yang kaya batu kapur (karst) dapat menjadi destinasi wisata geopark sebagaimana diusulkan Anselmus Sahan.*

Artikel ini pernah tayang di NTT Progresif dengan judul "Aliansi Predatoris Tambang dan Politik Berdalih Kesejahteraan Rakyat" pada 15 Juni 2020.

Posting Komentar untuk "Tambang Tidak Pernah Sejahterakan Rakyat"