Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Gisel dan Kita

Gisella Anastasia. Foto: Sindonews.

Gisel, panggilan untuk Gisella Anastasia, hari-hari ini ramai diperbincangkan publik.

Tidak hanya di kedai kopi sembari seduh Arabika Bajawa, atau tenda pesta sambil minum moke Aimere, tapi terlebih di platform media sosial, nama jebolan Indonesian Idol itu menjadi topik populer sepanjang Selasa kemarin pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur.

Bersama pemeran laki-laki dalam video seks, MYD, inisial untuk Michael Yukinobu Defretes, Gisel terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keduanya terbukti bersalah, selain dari pengakuan pribadi, juga dari analisis forensik video, karena menjadi pelaku dalam video panas.

Gisel dan MYD mengaku kejadian itu terjadi tahun 2017 di sebuah hotel di Medan, Sumatra Utara, ketika keduanya sama-sama mengikuti sebuah event. Seusai kegiatan, keduanya melakukan hubungan seksual, dengan Gisel yang merekam aksi tersebut.

Gisel dan MYD, juga dua pelaku penyebar video berinisial PP dan MN, dijerat dua pasal berlapis, yaitu Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 Undang Undang ITE dan Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Mulanya, video berdurasi 19 detik sontak bikin heboh lantaran pemeran perempuan mirip artis Gisel. Video itu pertama kali muncul di beranda Twitter pada 7 November 2020. PP dan MN diketahui merupakan penyebar video tesebut secara masif di media sosial.

Gisel mengaku bingung untuk mengklarifikasi video syur tersebut ketika dikonfirmasi media. Sebab, ini bukan kali pertama ia tersandung kasus video syur. Tahun lalu ia juga tersandera kasus serupa.

Atas peristiwa itu, advokat Pitra Romadoni Nasution melaporkan Gisel ke Polda Metro Jaya pada Minggu (8/11), termasuk akun penyebar video panas.

Kini, nama Gisel pun menjadi buah bibir. Mulai dari anak kecil hingga sepuh. Orang-orang kota hingga desa; dimanapun di seantero pertiwi ini. Bahkan seolah menggeser isu nasional.

Sebetulnya, dalam masyarakat demokrasi dan terbuka, tidak ada yang salah dengan perbincangan warga mengenai kasus seks yang mendera tokoh publik.

Entah kasus ini merupakan urusan privat (jika kita mengakui bahwa seksualitas berada di wilayah privat), atau kemudian menjadi urusan publik (karena seks dan kuasa, meminjam paradigma Foucault, berada dalam satu tarikan napas).

Sebab dalam platform manapun, ada diskursus yang terbangun di dua dikotomi ruang itu. Bahkan, orang bisa mencampuradukkan satu topik ke dalam pembagian ruang yang berbeda.

Demikian kata Jurgen Habermas, di kedai kopi, warung makan, atau di tungku dapur, sekalipun masih ada ruang diskursus; tidak hanya di parlemen atau lembaga formal lainnya.

Dengan demikian, keliru jika ada orang yang mau menghentikan pekerja media, misalnya, untuk meliput peristiwa Gisel. Atau melarang masyarakat siber menyebarkan atau mengomentari kasus yang menimpa mantan istri Gading Marten.

Dengan teknologi informasi yang makin maju dan cepat, bagaimanapun, setiap titik informasi bisa menjadi diskursus publik, atau setidaknya menjadi "konsumsi bersama". Yang penting adalah, diskursus apa yang terbangun dalam platform-platform tersebut.

Dalam kasus Gisel, kita lantas menjadikan itu sebagai tema dalam diskursus publik karena Gisel adalah figur publik. Lebih dari itu, kasus yang menyandera Gisel menyentuh dan menyangkut moralitas universal umat manusia. Menjadikannya sebagai diskursus publik merupakan keniscayaan.

Ironis jika kemudian ada klaim bahwa kasus yang menimpa Gisel dan MYD, pemeran laki-laki dalam video 19 detik, adalah urusan privat; tidak terkait dengan kepentingan publik. 

Padahal, jika menempatkannya sebagai urusan publik, kasus ini bisa menjadi pantulan bagi refleksi sosial kita. Kasus ini menjadi preseden atau efek jera bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi informasi. Jangan sampai kasus ini terjadi lagi.

Ada pandangan lain yang barangkali melihat kasus Gisel, dan kasus sejenis lainnya, bukanlah persoalan hukum karena merupakan urusan "selangkangan", slogan yang sering dipakai kaum feminis dan aktivis gerakan sosial untuk menghentikan intervensi negara para dimensi seksualitas warga.

Namun dalam negara hukum demokratis, landasan moral selalu menjadi dasar bagi pembuatan hukum. Hanya, sejauh mana nilai-nilai moral itu terkait dengan kehidupan lebih banyak manusia.

Artinya, landasan moral sebuah kelompok, agama, atau masyarakat adat, tidak serta merta menjadi basis pembuatan hukum, karena ia harus diuji di ruang publik secara argumentatif dan inklusif. 

Hanya ketika ia mencapai konsensus, moralitas itu menjadi hukum, meski kedua sumbu tersebut terus bersitegang sepanjang sejarah manusia.

Di ranah estetika, tubuh tidak pernah bersifat pribadi, tunggal. Ia selalu jamak dan berifat publik. Kita bisa melihatnya dalam lukisan-lukisan patung bangsa Yunani yang selalu telanjang.

Ada keyakinan bahwa ketelanjangan bukanlah aib, melainkan suatu kebajikan, keindahan. Karena itu, laki-laki Yunani selalu tampil telanjang, berbeda dengan perempuan.

Ahli sejarah dari British Museum, Neil MacGregor, pernah mengatakan, penduduk Yunani adalah bangsa pertama yang menganggap telanjang sebagai sesuatu yang tidak tabu, berbeda dengan bangsa lain, seperti bangsa Asiria.

Bagi bangsa Asiria yang sekitar 730 tahun sebelum Masehi mendiami Irak, telanjang adalah sebuah potret penghinaan dan disimbolkan sebagai kekalahan. 

Sebaliknya, di Yunani kuno ketelanjangan seorang laki-laki identik dengan simbol kepahlawanan dan kedewasaan. Karenanya, laki-laki Yunani sudah menganggap telanjang sebagai moralitas publik.

Tradisi ini kemudian diadopsi bangsa lain, teutama kaum Romawi dan agama Kristen untuk melukiskan keindahan dan kebijaksanaan tubuh manusia.

Kita mungkin pernah melihat patung Raja Daud (The David) yang dilukis oleh Michelangelo sekitar tahun 1501-1504.

Patung itu memperlihatkan Raja Daud yang telanjang. Patung paling terkenal dari seniman besar Italia ini menggambarkan bahwa tubuh manusia itu bersifat publik, tidak lagi privat. Tubuh dibiarkan telanjang agar memancarkan bagian terindah dari kodrat dan keilahiannya.

Karena itu, jika kita sepakat meletakkan urusan "selangkangan" sebagai persoalan bagian dari "tubuh" manusia, maka kasus yang menimpa Gisel pun merupakan urusan publik. 

Bukan hanya karena persoalan itu menyangkut tubuh-fisik manusia, tapi karena ada nilai moral universal atau aspek seksualitas, wilayah rohani dari diri manusia, yang terkandung di dalamnya.

Dalam studi media, seksualitas merupakan salah satu tema atau indikator untuk menunjukkan kualitas sebuah berita. Seks menentukan isi berita.

Seks bahkan sering disebut sebagai berita dalam dunia jurnalistik (sex is news). Segala sesuatu yang berhubungan dengan seks mampu menarik perhatian orang banyak. Apalagi figur publik.

Namun pada prinsinya, tidak semua informasi mengenai seks mengenai sesuatu yang terjadi layak diangkat menjadi sebuah berita.

Ada nilai-nilai tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah berita dianggap penting untuk disiarkan melalui media massa, selain seks, ada daya ledak, ketokohan dan kejutan dan seterusnya.

Di zaman teknologi digital, seringkali terjadi wartawan atau pekerja media berlomba-lomba dengan warganet untuk memproduksi berita agar cepat tersiar atau tersampaikan.

Dengan kondisi itu, nilai sebuah berita pun mulai mengalami degradasi, karena orang tidak lagi memperhatikan nilai berita tapi konsen pada upaya merebut kue di pasar digital.

Sebagai catatan akhir, coba perhatikan juga aktivitas para selebritas dan selebgram atau tiktogram. Bagi mereka, tubuh bukan lagi urusan privat. Tubuh adalah milik publik karen itu harus diumbar ke publik.

Tidak ada lagi batas antara yang privat dan yang publik; keduanya cenderung kabur dan seolah berada dalam ruang senggama yang sama.*

Posting Komentar untuk "Gisel dan Kita"