Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Menggugat Loyalitas Gereja

Gereja Katedral Larantuka. Foto: triptrus.com.

Tulisan Romo Franz Magnis-Suseno SJ di kolom Majalah HIDUP, salah satu majalah Katolik terkemuka di Indonesia, berjudul “Kita dan HRS”, Kamis (10/12), mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat. Umat Katolik Indonesia menanggapi tulisan itu dengan beragam perspektif. 

Ada yang menyepakati bangunan argumentasi Guru Besar Emeritus STF Driyarkara Jakarta itu. Namun tidak sedikit yang menilai, argumentasi pakar etika itu terlalu mengecilkan peran Gereja Katolik dalam urusan publik (negara) di Indonesia. Seolah Gereja melepas tangan begitu saja.

Dalam tulisannya, Prof. Magnis membentangkan pendirian umat Katolik (dengan frasa “Kita” di judul merujuk pada umat Katolik), dalam menanggapi kasus yang belakangan viral di kolom media.

Topik utama yang diangkat Prof. Magnis adalah perihal kasus yang mendera Rizieq Shihab, mulai dari kepulangannya sebagai buronan dari Arab Saudi, hingga kemudian ditetapkan tersangka oleh Polri dan kini telah ditahan serta rentetan kasus yang menyertainya.

Prof. Magnis dengan tegas mengajak umat Katolik untuk menahan diri terhadap pelbagai gejolak yang berkaitan dengan Rizieq Shihab. Umat Katolik tidak perlu terlalu jauh ikut campur dalam kasus hukum yang menimpa Rizieq. Serahkan kepada penegak hukum, dan kita tak perlu ikut campur.

Prof. Magnis membuat garis demarkasi yang jelas: urusan negara dilimpahkan kepada negara. Begitu pula, urusan umat Islam, tidak boleh dibebankan kepada kita.

Demarkasi negara dan agama ini jelas sudah menjadi materi diskusi kita selama ini, bahkan jauh-jauh sudah dibahas para pakar politik dan demokrasi. Bahwa negara berhak mengurus kepentingan yang terkait dengannya, sementara agama mengurus dirinya sendiri. 

Campur-aduk kedua entitas ini kadang menimbulkan kegamangan. Dan di negara religius seperti Indonesia, demarkasi ini makin kabur; orang bebas mengawinkan sekaligus membenturkan kedua entitas ini dalam domain yang sama: ruang publik.

Dalam Injil, batasan ini sebenarnya telah diberikan Yesus ketika menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dan Herodian. Bagi Yesus, urusan agama tidak boleh dibenturkan dengan urusan agama. Dua domain ini harus memiliki garis yang jelas dan tegas. 

“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21).

Untuk itu, Prof. Magnis mengajak umat Katolik sebaiknya membangun hubungan baik dengan umat Islam untuk menumbuhkan toleransi sebagaimana telah dirintis para pendahulu di masalalu. 

Menurut Prof. Magnis, ikatan antarumat beragama di Indonesia, terutama Katolik dan Islam, telah mengakar secara kultural dan perlu dirawat.

Mengguat Loyalitas Gereja

Namun demikian, ada satu narasi yang, hemat saya, cukup menggelitik dalam tulisan Prof. Magnis, ketika tiba pada kata-kata “pemerintah dapat mengandalkan loyalitas kita”. 

Bahasan saya kali ini pun lantas mentok di frasa kunci ini. Bagi saya, pernyataan mengenai "loyalitas" gereja ini sangat penting untuk melihat lebih jauh keterlibatan Gereja di Indonesia di ranah publik.

Secara implisit, saya menafsir kalimat ini ingin membahasakan bahwa umat Katolik di Indonesia telah “dimanfaatkan” penguasa untuk kepentingan-kepentingan negara. 

Sebagai orang yang loyal, orang-orang Katolik mudah dipakai penguasa. Ini bukan baru terjadi di era Jokowi. Sejak dulu, nangkringnya orang-orang Katolik di posisi puncak kekuasaaan tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan penguasa. Itu berkat loyalitas, kepercayaan, dan baru kemudian didukung dengan komptensi mereka. 

Ini tidak berarti orang-orang Katolik tidak mumpuni, tapi loyalitas mereka dimanfaatkan penguasa. Atau setidaknya, terjadi hubungan simbiosis mutualisme antar kedua entitas ini.

Antonius Made Tony Supriatma, jurnalis lepas dan peminat hubungan sipil-militer mencatat bahwa Gereja Katolik Indonesia turut andil dalam Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) 1969 yang menyatukan Papua Barat dengan Indonesia. 

Peran Gereja Katolik itu sangat mirip dengan waktu invasi Indonesia ke Timor Leste tahun 1975. Banyak orang Katolik yang berbakti kepada rezim Orde Baru terlibat dalam proses yang brutal itu.

Menulis di kolom media sosialnya, Jumat (11/12), Made menyindir sikap Gereja Katolik yang terlalu loyal dan setia kepada penguasa. Hal yang kemudian mendorong sikap diam Gereja Katolik terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua sampai saat ini. 

Prof. Dr. Nico Syukur Dister, OFM dalam sebuah artikel di media Fransiskan Papua (fransiskanpapua.org) tahun 2017 lalu, menaruh curiga bahwa loyalitas itu membuat para petinggi Gereja Katolik lebih suka berbicara dalam pertemuan skala kecil dengan petinggi negara, tentara dan polisi sebagai pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam kasus Papua. 

Barangkali pembicaraan semacam itu dianggap akan lebih berhasil daripada bicara vokal berbicara di hadapan umum melalui media. 

Gereja Katolik cenderung melihat diri sebagai pembangun jembatan antara kedua pihak yang berseberangan; sebagai “anak baik” yang harus berbakti kepada penguasa. 

Tetapi patut dipertanyakan apakah percakapan eksklusif semacam itu lebih efektif ketimbang melakukan protes yang gema dan kumandangnya terdengar di ruang publik.

Saya pikir, terkait persoalan di Papua inilah yang bakal secara kuat menggugat loyalitas kita (baca: gereja) untuk bersuara di tengah belantara ketidakadilan; untuk memisahkan mana benih yang baik untuk ditanam di tanah Papua, dan mana yang perlu disapih. 

Jika kita menempatkan refleksi Natal sebagai jalan menuju pembebasan, maka seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun harus menjadi cambuk yang menyulut kenabian kita.

Soal kasus Papua yang makin mengerikan, sampai saat ini petinggi Gereja Katolik belum mengeluarkan sepatah katapun. Seperti kata Prof. Nico, gereja sebagai institusi masih terlalu nyaman berbakti kepada penguasa “demi keutuhan bangsa”. 

Saya memberikan kutipan pada frasa “demi keutuhan bangsa” untuk menunjukkan bahwa gereja tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan konflik Papua karena pernah dipakai negara untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia. “Persahabatan” inilah yang dijaga Gereja.

Padahal, jika dibaca dari kacamata moral, masalah Papua sejatinya merupakan persoalan moralitas universal karena bersentuhan dengan HAM. 

Terjadi peristiwa kekerasan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, tetapi penegakan hukum lemah karena impunitas para pelanggar HAM (baca: aparat) sangat kuat. Dalam kasus moral ini, Gereja malah bersikap diam, seolah membiarkan kejahatan terjadi.

Dihantui Ketakutan

Menurut Made Supriatma, kultur ketakutanlah yang mendorong sikap “minus malum” Gereja Katolik terhadap masalah HAM di Papua. Implikasi praktis dari prinsip ini adalah akumulasi keuntungan karena nafsu berkuasa namun sadar kekuatannya kecil.

Kultur ketakutan ini mulai terjadi pada zaman Orde Baru hingga sekarang ini. 

Kultur ketakutan itu bangkit kembali ketika Ahok diturunkan dari kursi Gubernur DKI oleh Rizieq dengan kekuatan massa yang luar biasa. Ketika Ahok kalah, mereka pun menyalahkan Anies-Sandi yang memainkan politik identitas di Pilkada Jakarta 2017.

Sebetulnya, kultur ketakutan ini tidak hanya merayap tubuh persekutuan orang Kristen, tapi juga umat Islam Indonesia. Ketakutan umat Islam adalah ketika sebagai mayoritas di negara reiligius seperti Indonesia, mereka tidak bisa menguasai sumber daya dominan.

Hanya saja, perbedaannya adalah kaum Muslim Indonesia akhir-akhir ini terlihat mulai garang, terutama digerakkan oleh kekuatan Rizieq, aktor populis dari golongan yang disebut-sebut sebagai ulama, yang memiliki basis massa di akar rumput. 

Dalam psikologi massa, ketakutan ini mendorong orang membentuk tembok persekutuan dalam suatu kawanan atau kerumunan. 

Bagi orang Katolik, kawanan yang paling nyaman adalah (lingkaran) penguasa. Di dalam kawanan itu, mereka merasa terlindungi, meski ada kerentanan bahwa mereka akan selalu menganggap benar kesalahan penguasa.

Made menilai, kultur ketakutan ini sangat hidup, terutama pada Gereja Katolik Indonesia. Gereja Katolik Papua harus berhadapan dengan kultur dan mental ketakutan ini. 

Tidak akan pernah Gereja Katolik Indonesia berdiri untuk berbela rasa dengan orang-orang Papua. Apalagi mempertahankan keadilan dan hak hidup orang-orang Papua. 

Dengan demikian, orang-orang Katolik Papua tidak akan pernah selamat dalam kultur ketakutan yang hinggap dalam tubuh Gereja Katolik Indonesia.

Karena itulah, sebuah pembenaran jika baru-baru ini ratusan pastor yang berkarya di bumi Papua mengeluarkan pernyataan sikap di Jayapura, bertepatan dengan Hari HAM Sedunia. 

Selain mengecam aksi kekerasan di Papua, mereka menyerukan diselenggarakannya dialog komprehensif dalam penyelesaian konflik di Papua.

Adalah Pastor John Bunay Pr, selaku juru bicara sekitar 147 pastor yang berkarya di tanah Papua, membacakan seruan dan pernyataan sikap di depan media. Ia katakan, mereka terpanggil menjadi corong untuk menyuarakan hati nurani umat di seluruh tanah Papua.

“Kami menyuarakan rintihan hati nurani ibu-ibu hamil dan yang sedang menyusui, anak-anak kecil, orang tua dan anak muda, orang-orang yang sakit, yang buta, yang tuli dan yang lumpuh, semua yang tak berdaya. Mereka semua yang kini hidup dalam kecemasan dan ketakutan di seluruh tanah papua, terutama di kampung-kampung pedalaman,” katanya, melansir pemberitaan Katolikana, Kamis (10/12).

Minta Bimbingan Otoritas Gereja

Yang paling menohok dari seruan Gereja Papua adalah pertanyaan terkait sikap Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Konferensi Episkopal Papua soal peristiwa kemanusiaan di Papua. 

Mereka heran karena petinggi Gereja tergerak hati untuk membantu saudara-saudara di daerah lain di Indonesia, tapi masalah Papua diabaikan.

“Mengapa Bapak-bapak Pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di Tanah Papua dalam rapat tahunan KWI? Ada apa dengan Tanah Papua ini?” ujar Pastor John.

Hemat saya, dalam kasus Papua, sejatinya yang dituntut bukan peran Gereja untuk mendukung kemerdekaan Papua agar konflik berakhir, tapi bagaimana menyatukan suara terhadap ketidakadilan nyata yang terjadi di Papua. 

Merawat persahabatan baik dengan penguasa baik adanya. Tapi terlalu nyaman berada di bawah penguasa membuat suara kenabian gereja tumpul, meski kejahatan itu ada di depan mata.

Wacana keluarnya Gereja Papua (karena ada pertumbuhan gereja pribumi Papua) dari KWI, sebagaimana disuarakan Solidaritas Mahasiswa katolik Papua baru-baru ini di Jayapura kian masuk akal jika Gereja Indonesia tidak segera mengambil sikap profetik di tengah ketidakadilan terhadap umat Papua.

Dalam seruan itu, mereka ingin memindahkan gereja Papua ke dalam Konferensi Waligereja Papua Nugini dan Kepulauan Salomon (Catholic Bishops Conference Papua New Guinea & Solomon Islands). 

Mungkin mereka tidak mendapatkan kesejahteraan di persekutuan baru, tapi setidaknya mereka sudah “mencari gembala yang baik”. Gembala yang mementingkan keselamatan 1 domba yang hilang ketimbang 99 lainnya. 

Karena itu, sikap profetik Gereja mesti jelas di tengah konflik radikalisme, intoleransi dan militerisme yang menimpa gereja Katolik Indonesia. 

Selain gereja Papua, intoleransi yang terjadi di berbagai daerah mesti mendapatkan sentuhan profetik dari otoritas Gereja agar bisa lebih gaung di pengambil kebijakan.*

Tulisan ini pernah terbit di NTT Progresif dengan judul: "Menggugat Loyalitas Kita: Tanggapan atas Artikel “HRS dan Kita” Franz Magnis-Suseno" pada 17 Desember 2020.

Posting Komentar untuk "Menggugat Loyalitas Gereja"