Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kedok Paksa Berjilbab di Sekolah Mulai Terkuak

Ilustrasi siswa SMA berjilbab.

Pekan lalu, publik Indonesia dihebohkan oleh pernyataan kontroversial Elianu Hia, ibu dari seorang murid bernama Jeni Cahyani Hia (JCH) di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat.

Lewat postingan di akun Facebook-nya, ia mengkritisi kebijakan sekolah tersebut yang mewajibkan siswa memakai jilbab. Entah Muslim atau bukan Muslim, ada peraturan sekolah yang sudah menggariskan agar wajib berjilbab.

Bagi Jeni, yang merupakan siswa non-Muslim, mewajibkan memakai jilbab dilihat melanggar kebebasannya sebagai siswa non-Muslim.

Demikian pula Elianu, yang merasa kebebasan anaknya direnggut, lantas melayangkan kritikan terhadap pihak SMKN 2 Padang.

Bagi Elianu, tidak wajar sekolah negeri menerapkan aturan demikian. Ia menganggap aturan telah membelenggu kebebasan siswa.

Ia pun mendatangi sekolah dan meminta pertanggungjawaban pihak sekolah.

Di sekolah Elianu mengamuk dengan pihak sekolah sehingga menimbulkan ketegangan.

Video yang memperlihatkan percakapan antara Eliana dengan pihak SMKN 2 Padang pun viral di media sosial pada Kamis (21/1).

Video percakapan itu viral dan mendapat perhatian publik serta pemerintah pusat.

Elianu juga mengunggah surat pernyataan yang dibuatnya terkait kasus itu di Facebook yang membuat kasus itu makin viral.

"Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa untuk ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan (sekolah) negeri," kata Eliana dalam video itu dengan nada marah.

Zakri Zaini, yang mewakil Kepsek SMKN 2 Padang, menyebutkan bahwa aturan tentang pemakaian jilbab merupakan aturan sekolah.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal masuk sekolah, aturan tersebut telah diberikan dan disetujui oleh semua orangtua peserta didik.

"Menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah kalau ada anak yang tidak ikut peraturan sekolah. Kan di awal kita sudah sepakat," katanya.

Adapun Jeni tercatat sebagai siswi Kelas X jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.

Dengan demikian, Jeni dan orangtuanya barangkali belum mengetahui persis aturan yang berlaku di sekolah lantaran ketika pembukaan tahun ajaran baru kemarin, sekolah masih tutup lantaran pandemi virus corona.

Baru awal tahun ini, atau memasuki semester kedua, sekolah dibuka dan semua siswi diwajibkan mengenakan jilbab sepanjang hari Senin sampai dengan Kamis.

Jeni memang tidak sendirian di sekolah itu. Ada sekitar 46 siswi lain yang beragama non-Muslim. Tidak sepetrti Jeni, mereka mematuhi aturan itu.

Namun Jeni dengan berati hati tidak memaksakan kehendaknya untuk memakai jilbab. Ia pun berani menandatangani surat yang menyatakan penolakannya untuk memakai jilbab.

Kasus ini lantas mendapat sorotan luas dari masyarakat, terutama dari pemerintah dan lembaga pemerhati masalah sosial.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyesalkan tindakan intoleransi yang terjadi pada seorang siswi non-muslim di SMKN 2 Padang yang diminta mengenakan jilbab meski ditolak.

Kemendikbud menyatakan bahwa harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan.

Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengatakan, ketentuan mengenai seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Dikbud Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud itu tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang lagi, Kemendikbud pun meminta dan terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014.

Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

Hal itu dilakukan agar seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah menindak tegas pelaku represif di institusi pendidikan.

Terutama tindakan pemaksaan terhadap peserta didik untuk mengenakan salah satu simbol atau keyakinan agama tertentu yang dianggapnya sangat bertentangan dengan Pancasila.

Apalagi hal itu terjadi di institusi pendidikan berstatus negeri yang semestinya dibangun di atas dasar nilai-nilai Pancasila yang menghormati perbedaan dan keberagaman.

Ia menandaskan bahwa tidak ada ruang bagi pihak sekolah untuk mengabaikan perbedaan atau keberlainan seorang peserta didik.

"Tidak diperbolehkan adanya pemaksaan oleh sekolah maupun birokrasi pendidikan baik pusat maupun daerah terhadap peserta didik baik dalam hal keyakinan maupun simbol-simbol keyakinan agama tertentu terhadap peserta didik," ujar Andreas.

Untuk itu, ia meminta aturan tersebut harus dihapuskan dari lembaga pendidikan di Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Demikian pula dikatakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo.

Bahwa Menteri Nadiem Makarim yang dipercaya Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi lembaga pendidikan yang diduga melakukan pemaksaan memakai jilbab kepada siswa non-muslim.

Benny menyebut bahwa kejadian ini bukan baru pertama kali terjadi di tanah air, melainkan sudah berkali-kali, tetapi tidak dievaluasi.

Namun, dengan adanya media sosial, Elianu telah memanfaatkannya secara positif di mana ia berani membongkar kasus ini sehingga kedok sekolah-sekolah negeri yang selama ini menjalankan aturan tersebut pun terkuak.

Jika tidak, maka kasus ini akan tenggelam, dan siswa non-Muslim dengan terpaksa memakai jilbab demi mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di sekolah negeri favorit.

"Maka kita berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat regulasi yang jelas dan merevisi peraturan-peraturan di dinas pendidikan atau sekolah yang bertentangan dengan konstitusi," kata Benny.

Benny berharap agar Kemendikbud merevisi aturan di dinas pendidikan untuk tidak mewajibkan siswanya untuk mengikuti hal yang bukan menjadi keyakinannnya.

"Maka ke depan kita harap ke depan, dasar dari semua kebijakan itu dasarnya konstitusi, bukan berdasarkan keyakinan individu," kata Benny.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengatakan telah menurunkan tim investigasi untuk mendalami kasus tersebut.

Jika ditemukan bersalah, maka pihak sekolah akan dikenai sanski tegas.

Selanjutnya, Pemprov Sumbar akan meninjau semua peraturan sekolah SMA/SMK di Sumbar bilamana menerapkan aturan diskriminatif itu.

Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi di sisi lain membantah adanya pemaksaan kepada siswi non-muslim untuk menggunakan jilbab.

Ia menjelaskan bahwa di sekolah tersebut ada aturan yang mewajibkan siswa mengenakan seragam Muslim pada hari Jumat.

Namun, sekolah tetap mengakomodasi kepentingan dan kebebasan para siswa.

"Saya sebagai kepala sekolah memohon maaf, yang kami takutkan karena kejadian ini kemudian ada gesekan antarumat beragama. Padahal tidak ada maksud seperti itu," katanya.

"Kalau Ananda kita Jeni Cahyani Hia tidak mau menggunakan jilbab, yang bersangkutan tetap bisa sekolah seperti biasa. Sekolah memfasilitasi keinginan ananda kita itu untuk berseragam sekolah seperti yang disebutkan dalam surat pernyataannya," imbuhnya (dari berbagai sumber).*

Posting Komentar untuk "Kedok Paksa Berjilbab di Sekolah Mulai Terkuak"