Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Aturan Jilbab Dihapus, Ini Baru Toleransi

Ilustrasi siswa SMA.

Akhir bulan kemarin, kita dihebohkan soal aturan jilbab di sekolah negeri. 

Kehebohan bermula dari Padang, Sumatra Barat, ketika orangtua murid seorang siswa non-Muslim di SMKN 2 Padang, memprotes ketentuan di sekolah yang mewajibkan anaknya mengenakan jilbab.

Ibu bernama Elianu Hia itu protes ke pihak sekolah karena anaknya sudah tiga kali dipanggil oleh guru BK lantaran tidak mau mengenakan jilbab.

Padahal, sudah dari dulu, sekolah tersebut mewajibkan semua peserta didik perempuan pakai jilbab.

Aturan itu tidak pernah diprotes oleh orangtua murid sebelumnya. Mereka terima saja dan menyesuaikan diri dengan aturan sekolah itu.

Namun, bencana datang ketika Jeni Cahyani Hia, muris Kelas X yang baru masuk ke sekolah itu, menolak memakai jilbab karena tidak sesuai imannya.

Sang Ibu pun mendatangi sekolah untuk meminta pertanggungjawaban.

Sebagai orang yang melek teknologi, Elianu tidak datang kosong.

Ia membawa serta smartphonenya, lalu merekam percakapannya dengan sekolah. Video rekaman itu kemudian diunggahnya ke media sosial lalu viral.

Dalam unggahannya di Facebooknya, ia tidak hanya menyertakan video itu, tapi juga pernyataan penolakan terhadap ketentuan sekolah tersebut.

Setelah video itu viral, sejumlah tokoh pun turun tangan. Mereka mengecam ketentuan sekolah tersebut.

Akhirnya, polemik itu sampai kepada telinga pemerintah yang segera direspon oleh Kemendikbud.

Pejabat Kemendikbud mengecam aturan sekolah yang memberatkan siswa itu.

Karena itu, Kemendikbud pun melakukan evaluasi untuk menghapus semua ketentuan soal pemakaian jilbab di sekolah negeri.

Pasalnya, sekolah negeri adalah lembaga pendidikan yang terbuka bagi setiap anak bangsa untuk menuntut ilmu dari latar belakang manapun.

Ia berbeda dengan sekolah swasta atau pesantren yang hanya dikhususkan untuk umat dari agama tertentu.

Keputusan menghapus aturan jilbab di sekolah diterbitkan melalui Surat Keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menag Yaqut Cholil Quomas pada 3 Februari 2021.

Aturan itu mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melansir Kompas.com, Nadiem memaparkan tiga hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun SKB tiga Menteri ini. 

Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD'45, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Sekolah juga berperan membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 

Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pun membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Ketiga, pakaian seragam dan atribut pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

"Kunci utama atau esensi dari SKB ini para murid dan guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih. Menggunakan atribut keagamaan adalah keputusan individu, murid, guru dan orangtua bukan sekolah negeri," ujar Nadiem.

Karena itu, ia menegaskan hak untuk memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut. 

Dalam SKB 3 menteri juga dicantumkan bahwa Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Sebaliknya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh melarang segaram dengan kehususan agama.

Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Jika ada pihak yang melanggar maka pemerintah akan bertindak tegas.

Namun untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari Keputusan bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Sementara itu, Tito Karnavian mengatakan, kunci keberhasilan suatu bangsa terletak kualitas SDM yang bersifat komprehensif.

Tidak hanya terletak pada penguasaan hal teknis tapi juga moralitas dan integritas, salah satunya adalah toleransi dalam keberagaman.

Bagi Tito, sekolah sejatinya mempunyai potensi dalam membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa Indonesia.

Tito berharap Pemda dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai.

Yaqut Cholil Qoumas di sisi lain mengungkapkan, masih banyak sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan SKB 3 menteri tersebut.

Ia menyebutkan bahwa fenomena di SMKN 2 Padang adalah puncak dari gunung es. Masih ada banyak masalah serupa terjadi di tanah air.

Gus Yaqut menegaskan, agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada mereka yang berbeda.

Ia berharap, SKB 3 menteri ini menjadi upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan.

Tidak benar jika ada yang memaksakan supaya orang yang berbeda keyakinan mengenakan apa yang bukan merupakan keyakinan mereka.

"Memaksakan atribut agama tertentu kepada yang berbeda agama, saya kira itu bagian dari pemahaman (agama) yang hanya simbolik. Kita ingin mendorong semua pihak memahami agama secara substantif," ujarnya.

Memang betul, aturan mengenai kewajiban mengenakan jilbab merupakan fenomena gunung es.

Sejauh ini, banyak kasus terjadi di mana siswa non-Muslim mematuhi aturan sekolah soal memakai jilbab.

Mereka tidak berontak karena tidak hanya takut, tetapi juga karena mereka ingin bersekolah di lembaga pendidikan yang lebih murah tapi berkualitas.

Tidak semua daerah di Indonesia mewajibkan atuan itu. Tapi di daerah-daerah dengan tingkat fanatisme agama tinggi, simbol-simbol agama begitu dominan dalam ketentuan sekolah.

Karena itu, SKB 3 Menteri ini diharapkan bisa menjadi fondasi untuk menanamkan benih toleransi terhadap perbedaan dan kekayaan di Indonesia.

Kita berbeda bukan berarti tidak sejalan, tetapi kita berbeda agar memiliki banyak jalan untuk satu tujuan bersama.

Mari rawat kebhinekaan, tanamkan toleransi dalam hidup seharian kita.*

Posting Komentar untuk "Aturan Jilbab Dihapus, Ini Baru Toleransi"