Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jalan Terjal Keadilan Rasial di Indonesia

Natalius Pigai, Sufmi Dasco Ahmad dan Abu Janda/Net.

Apakah kasus kebencian rasial bisa selesai di ujung gelas kopi?

Barangkali pertanyaan ini memantik diskusi panjang kita soal diskursus keadilan rasial di tengah kasus rasisme yang kian marak terjadi di Indonesia.

Terutama untuk mengurai makna unggahan foto Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memperlihatkan aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai dan Permadi Arya alias Abu Janda duduk satu meja di sebuah hotel di Jakarta.

Dalam foto tersebut, Ketua Harian DPP Gerindra itu menulis pernyataan begini: “Perkuat diri membangun negeri bersama Natalius Pigai dan Abu Janda, Fairmont, 8-2-2021”.

Pigai dan Abu Janda terlihat duduk berhadapan, sedangkan Dasco duduk di tengahnya. Mereka terlihat seperti telah menyelesaikan makan malam.

Foto ini pun menjadi viral di media sosial dan ramai diberitakan media-media. Ada dugaan bahwa keduanya sudah berdamai melalui jalan “makan malam” bersama.

Namun, apakah setelah makan malam itu, lantas kasus rasisme yang menimpa Pigai menguap begitu saja?

Kita tentu tidak berharap demikian karena kasus rasisme itu harus diproses hukum.

Saya tidak terlampaui jauh mengulik kasus rasisme yang sering dialami Pigai. Bahwa Abu Janda menyerang Pigai dengan menyebutnya “manusia yang belum selesai evolusi”.

Dengan menyematkan identitas tersebut, Abu Janda seolah memandang Pigai dan orang-orang yang seras dengannya adalah kelompok warganegara yang belum utuh.

Namun, ada satu bingkai diskursus yang hemat saya belum menjadi platform utama pemerintahan kita, yaitu soal keadilan rasial.

Isu ini sering tenggelam karena arogansi budaya, suku dan ras serta pertarungan ideologis seperti Jawa-non Jawa, Islam-non Islam, Timur-Barat di tanah air.

Kasus-kasus kebencian rasial masih marak terjadi dengan warga minoritas kulit hitam (baca: Papua) selalu menjadi korban kekerasan, persekusi dan seterusnya.

Pemerintah memang telah memiliki basis konstitusional untuk menjerat pelaku melalui UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis.

Namun, tidak ada upaya penegakan hukum yang betul-betul serius terkait masalah ini. Sanksi bagi para pelaku kekerasan rasial masih terlalu lunak.

Presiden AS Joe Biden, yang dilantik pada 20 Januari untuk memulai administrasinya sudah menjadi isu keadilan rasial sebagai agenda utama 100 hari pemerintahannya.

Sementara kita enggan berbicara soal isu keadilan rasial di negeri multi ras dan etnik ini.

Masalah Utama

Semua akar persoalan diskriminasi dan kekerasan ras dan etnis di Indonesia bisa kita baca dari temuan survei Komisi Nasional HAM dan Litbang Kompas tahun 2018.

Survei yang dilakukan terhadap 1.207 responden di 34 provinsi pada 25 September-3 Oktober 2018 itu memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih canggung menerima faktum keberagaman di lingkungannya.

Sekitar 80 persen lebih responden dari survei tersebut menyatakan lebih nyaman hidup di antara keturunan, ras dan etnik yang sama.

Temuan ini tentu mengejutkan karena menelanjangi seketika anggapan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk yang paling toleran di dunia.

Temuan itu juga memperlihatkan adanya segregasi yang nyata di tengah masyarakat kita hari ini. 

Ada rongga sosial yang jika tidak segera ditimbun perlahan-lahan akan menggerogoti bangunan kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa.

Kita masih ingat kasus penggebrekkan yang dilancarkan sekelompok orang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dua tahun lalu. 

Mereka menyebut anak-anak Papua sebagai ‘monyet’ karena kulitnya yang hitam. 

Tapi anehnya, ketika kasus diskrimasi yang menewaskan George Floyd, pria kulit hitam di Amerika Serikat, orang-orang yang sama berteriak meminta keadilan.

Kita mengakui bahwa masih ada pandangan diskriminatif terhadap orang Papua. Ada yang mau memaksanakan definisi kodrat manusia berdasar pada identitas primordial.

Bahwa orang dari suku X lebih buruk dan rendah dari suku Y; atau orang dari suku X pasti lebih jahat dari suku Y, dan seterusnya.

Hal ini juga terjadi di AS, Inggris dan Australia, di mana bangunan historis ras adalah salah satu kekuasaan dan subordinasi sehingga masyarakat kulit berwarna secara struktural menempati posisi dominan masyarakat.

Diskursus ras di negara-negara ini masih terbatas pada superioritas biologis. Misalnya warga kulit putih lebih tinggi derajatnya dari kulit hitam.

Pandangan seperti inilah yang dikritik keras oleh Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis Perancis. 

Sartre (1985) menolak pandangan yang mengatakan bahwa kodrat manusia sejak awal sudah ditentukan sebelum dia lahir di dunia (disebut dengan esensialisme). 

Bagi Sartre, sikap esensialis justru melahirkan pandangan-pandangan klise tentang rasisme. 

Karena tidak adanya kodrat asali manusia, maka manusia sendirilah yang menentukan makna bagi dirinya sendiri. 

Dengan begitu, manusia tidak dideterminasi oleh apapun sehingga mampu mencapai kebebasan.

Maka benar apa yang dikatakan Stuart Hall (1990), bahwa ras dan etnisitas tidak pernah terbentuk di luar representasi, melainkan di dalam dan oleh suatu perjuangan kekuasaan politik dan sosial dalam sebuah masyarakat dan bangsa.

Padahal sebetulnya, tidak ada fakta biologis tentang ras; bahwa pemikiran tentang ras selalu ada dalam konstruksi imajiner.

Keadilan Rasial dan Nasionalisme

Isu keadilan dan nasionalisme merupakan dua aspek yang berhubungan erat. 

Bahwa ketika berbicara soal nasionalisme, selalu ada pengandaian berbicara soal ras dan etnik.

Dengan bekunya diskursus mengenai keadilan rasial di ranah politik dan sosial, kita bisa berasumsi bahwa percakapan soal nasionalisme hari ini pun berubah.

Nasionalisme substantif tidak lagi diletakkan pada konteks perbincangan tentang rasa senasib dan sepenanggungan sebagai anak bangsa.

Tapi sebagai bangunan historis-kultural yang elusif (Barker, 2000), isu nasionalisme bahkan tampak kontradiktif dan rentan untuk diperbincangkan.

Selain karena isu nasionalisme menjadi diskursus problematik, topik ini jarang disentuh dan hampir tidak ada batas ekosistem kultural yang nyata untuk mendefinisikannya.

Kita bisa melihatnya dalam beberapa faktum politik mutakhir, beberapa diantaranya terkait isu pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, pemilihan menteri, termasuk juga isu pemindahan ibukota yang mencuat hari-hari ini.

Dalam isu-isu tersebut, selalu mensyaratkan muatan representasi ras dan etnik tertentu. Bahwa harus ada Jawa dan non-Jawa, Islam-Kristen, pusat-daerah, dan seterusnya.

Patut diakui, bangsa kita belum cukup mampu keluar dari cengkaraman warisan kolonial yang membedakan kaum ningrat dari pribumi.

Karena itu penting bagi kita meredefinisi nasionalisme – tidak sekedar pekik membela Pancasila dan NKRI, atau anti-asing dan menolak ideologi khilafah.

Nasionalisme mestinya diperbincangkan sebagai narasi meta-historis yang melampaui semua identitas primordial ras, etnik, dan kepercayaan kita.

Ada urgensi untuk mendudukkan narasi keadilan rasial dalam keterhubungan antara identitas nasional dengan masyarakat murni atau tradisi rakyat.

Bahwa kebudayaan murni atau primitif bukanlah suatu entitas yang mesti direndahkan dalam konstruksi sosial, melainkan menjadi kekayaan yang patut mendapatkan sentuhan.

Jika kita tidak segera mengikis politik representasi, maka upaya penyelesaian konflik rasial di tanah air akan selalu menemui jalan terjal.

Kasus rasisme yang menimpa Pigai diharapkan bisa menjadi cermin untuk memantulkan refleksi yang lebih inklusif soal isu keadilan rasial di tanah air.

Referensi:

Barker, Chris. (2000). Cultural Studies. Theory and Practices. London: Sage Publications.

Hall, Stuart. (1990). “Cultural Identity and Diaspora” in J. Rutherford (ed.). Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart.

Sartre, Jean Paul. (1985). Existentialism dan Human Emotions. New York: Kensington.

Posting Komentar untuk "Jalan Terjal Keadilan Rasial di Indonesia"