Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Heran Deh! Warga Posting Jalan Rusak ke Medsos Malah Dimarahi Aparat Desa

Kondisi jalan di Sukabumi/Detik.com.

Di zaman media sosial, masih ada saja orang yang mengekang kebebasan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya di jejaring sosial.

Padahal, media sosial bisa menjadi platform atau wadah penyampaian pendapat atau aspirasi masyarakat.

Seperti yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, seorang warga yang kebetulan berstatus sebagai guru, mengunggah kondisi jalan rusak yang berada di lokasi menuju tempat kerjanya.

Ia disemprot beberapa aparat Desa Cijalingan di Kecamatan Cicantayan.

Guru bernama Eko Purtjahjanto itu kaget karena aparat desa menanyakan motivasi postingannya di medsos.

Tidak hanya marah-marah dengan kata-kata, Eko malah ditunjuk-tunjuk, seolah menjadi pihak yang disalahkan.

Video yang merekam aksi marah-marah aparat desa itu diunggah ke media sosial oleh warga setempat lalu viral di Facebook pada Jumat (12/3).

Warga yang melihat video berdurasi 6 menit tersebut pun membela tindakan Eko yang dianggap sangat melek teknologi, di mana ia telah memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat di desanya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Kades Cijalingan Didin Jamaludin menyebut bahwa kedua pihak telah difasilitasi untuk berdamai secara kekeluargaan atas salah paham itu.

Kedua pihak menandatangani surat berita acara penyelesaian masalah yang dibubuhkan di atas materai.

Perdamaian atau islah itu disaksikan pihak Koramil dan Polsek setempat yang berlangsung di salah satu hotel, kawasan Jalan Raya Cikukulu.

Kedua pihak berpelukan usai berikhtiar untuk menyelesaikannya secara damai.

Didin berjanji akan mengawasi dan memantau aparaturnya dalam menanggapi aspirasi warga.

Ia membantah upaya aparatnya itu disebut sebagai tindakan persekusi.

"Tindakan tersebut spontanitas. Hal seperti itu (memang) tidak baik dan mudah-mudahan mungkin nanti dalam satu musyawarah kan ada dinamika seperti itu. Tidak ada niatan persekusi dan segala macam. Sudah benar-benar tidak ada permasalahan, hari Rabu sudah selesai dan videonya di-up kan," kata Didin, mengutip Detik.com.

Meski begitu, sejatinya sebagai aparat desa, sudah diharuskan untuk melek terhadap perkembangan teknologi.

Bahwa teknologi bisa memberi manfaat bagi hidup masyarakat.

Sebagaimana dikatakan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa, bahwa di era medsos, aparat desa harus beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Semua aparat desa jangan alergi terhadap medsos, karena medsos itu kan menjadi salah satu sarana untuk komunikasi," ujar Saan, Jumat kemarin.

Menurut Saan, di era medsos, komunikasi antara aparat pemerintah dan warganya bisa berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Karenanya, media sosial mampu mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah.

"Misalnya ada jalan yang rusak dan sebagainya diposting, itu hal yang menurut saya biasa saja, tidak perlu direspons dengan sikap-sikap yang yang negatif. Justru harus direspons dengan hal yang positif. Jadi bukan memarahi mereka yang posting," tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Saan pun meminta agar aparat desa wajib memiliki medsos agar bisa berkomunikasi dengan warganya.

Terutama dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan warga yang tak memiliki posisi di masyarakat.

"Dengan media sosial akan lebih cepat, dan menurut saya itu sudah waktunya juga aparat-aparat desa, apakah kepala desa dan sebagainya memiliki media sosial juga sebagai ajang untuk interaksi menyampaikan pendapat, keluhan atau keadaan sosial daerah yang ada?" tandas Saan.

Menurut Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, pejabat publik yang memarah-marahi warga seperti itu bisa dilaporkan bahkan sampai dipenjara. 

Delik aduannya adalah Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun frasa 'pencemaran nama baik' telah dihapus dalam aturan tersebut, akan tetapi, masyarakat masih bisa membuat aduan.

Apalagi bila ada bukti yang jelas yang menunjukkan perbuatan tidak menyenangkan bahkan sampai ada ancaman atau kekerasan.

"Kalau (pejabat publik) mau menegur harus dengan cara yang santun tidak boleh marah-marah, kalau marah-marah seperti itu dia bisa dilaporkan dengan aduan perbuatan tidak menyenangkan," ujar Trubus, Jumat.

Ia meminta agar pejabat publik wajib menjunjung tinggi prinsip kesantunan publik. Ada aturan yang mengatur terkait etika pejabat publik.

"(Pejabat Publik) Nggak boleh (marah-marah), itu melanggar etika penyelenggara negara, jadi pejabat publik itu harus menjunjung tinggi kesantunan publik," katanya.*

Posting Komentar untuk "Heran Deh! Warga Posting Jalan Rusak ke Medsos Malah Dimarahi Aparat Desa"