Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kontroversi Penghapusan Pancasila dan Bindo dari Mata Kuliah Wajib

Pancasila/Ilustrasi.


Pemerintah menghapus Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan sebagai mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021.

PP tersebut kemudian diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal.

Pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat materi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan

Selanjutnya, ayat (3) kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Ayat ini berbeda dengan Pasal 35 yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Dalam UU tersebut Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi, juga kurikulum agama dan kewarganegaraan.



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah lebih teliti sebelum mengesahkan peraturan seperti yang terjadi dalam penerbitan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hilang dalam kurikulum pendidikan tinggi di PP Nomor 57 Tahun 2021, padahal sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," kata Fikri, Jumat (16/4).

Fikri meminta pemerintah membaca ulang UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur kurikulum wajib di universitas.

"Pasal 35 ayat (3) menyebutkan kurikulum perguruan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah, yakni agama, pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia," katanya.

"Saya menduga ada yang lupa membaca undang-undang sebelum PP ini terbit, padahal posisi UU itu ada di atas PP," imbuhnya.

Politisi PKS itu meminta pemerintah membaca atau minimal mengharmonisasi peraturan sebelum diterbitkan.



Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, menyatakan pihaknya menilai ada sejumlah kecerobohan yang dilakukan secara berulang oleh pemerintahan terkait pembuatan peraturan terkait isu pendidikan.

Hidayat menunjuk pada hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib untuk Perguruan Tinggi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.

"Kami menyayangkan terulangnya kecerobohan dalam pembuatan peraturan," ungkapnya di Jakarta, Minggu (18/4).

Hidayat melanjutkan, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib, tak sejalan dengan gencarnya Pemerintah memerintahkan rakyat untuk melaksanakan Pancasila serta memerangi terorisme dan radikalisme.

"Peristiwa bermasalah itu tentu bukan hal yang biasa saja dan bisa menjadi sangat serius," ujarnya.

Ia mendesak bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas kecerobohan itu diberikan sanksi. 

Pasalnya, masalah itu bukan hanya sekadar mispersepsi, tetapi bisa dicurigai bahwa ada proses penyiapan suatu PP yang isinya tidak sesuai dengan Undang-Undang dan dibiarkan sampai ke meja Presiden.

"Kalau kesalahan fatal soal aturan resmi terkait pendidikan ini tidak dikoreksi dengan serius, maka ini akan menjadi teladan buruk dan pembelajaran negatif bagi mahasiswa, dunia pendidikan dan bahkan masyarakat pada umumnya," tutup Hidayat.*

Sumber: Beritasatu.com

Posting Komentar untuk "Kontroversi Penghapusan Pancasila dan Bindo dari Mata Kuliah Wajib"