Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Uji Logika: Mudik Dilarang Tapi Kok Ada Arus Balik

Pelaku perjalanan/Ilustrasi.

Saya tidak sedang mengajak Anda untuk berdebat. Tapi sekadar mengukur logika berpikir Anda.

Pernah gak sih Anda berpikir soal permainan semantik yang sering dilontarkan otoritas publik hari-hari ini? Kalau pernah, maka apa yang saya utarakan di sini pas. Tapi jika tidak, Anda 'skip' saja.

Ada satu hal yang mau saya soroti di sini yaitu soal anjuran pemerintah ketika liburan Lebaran tahun ini selesai pada 17 Mei kemarin.

Kita sering mendengar pernyataan dari otoritas terkait untuk mengantisipasi adanya "arus balik" mudik ketika periode liburan usai.

Hemat saya, antisipasi "arus balik" mudik terlihat keliru dilakukan di tengah komitmen pemerintah meniadakan mudik Lebaran tahun ini.

Artinya, dengan melarang mudik, maka pemerintah tidak perlu repot-repot lagi mengurusi arus balik masyarakat sepulang mudik.

Jika pemerintah mengetahui ada masyarakat yang mudik "gelap-gelapan", maka sudah semestinya dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku soal peniadaan mudik.

Sebelumnya, pemerintah melarang adanya mudik Lebaran 2021 untuk mencegah penularan virus corona.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Ramadhan 1442 Hijriah.

Pemerintah juga merilis Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Ramadhan.

Larangan mudik ini berlaku pada 6-17 Mei 2021 untuk periode pertama. Sedangkan untuk periode kedua pengetatan dimulai 18-24 Mei.


Dari aturan ini saja, sebetulnya pemerintah sudah terlihat tidak konsisten. Karena meski mudik ditiadakan, tapi masih mengizinkan perjalanan udara, darat dan laut.

Untuk transportasi udara, misalnya, orang masih bisa bepergian asal wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen atau tes GeNose C19.

Sampelnya tes swab tersebut diambil maksimal 1x24 jam sebelum berangkat serta mengisi e-HAC Indonesia yang disedikan petugas.

Demikian halnya untuk pelaku perjalanan menggunakan transportasi laut, kereta api, dan perjalanan darat.

Dengan ketentuan-ketentuan ini, tampak jelas bahwa masih ada peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk bepergian.

Hal itu bisa kita lihat dari beberapa video yang beredar dimana ada warga yang mengamuk kepada petugas kepolisian karena melarang perjalanan ke kampung halaman.

Bahkan ada beberapa warga yang berani mengatai aparat yang berujung pada pemolisian.



Deretan fakta ini menegaskan ketidakkonsisten otoritas Covid-19 dalam menertibkan masyarakat.

Pembangkangan yang dilakukan tidak jarang merupakan buah dari kekecewaan terhadap otoritas.

Saya kemudian heran, karena meski otoritas Covid-19 meniadakan mudik tapi kemudian menyaksikan warga melakukan perjalanan dan tidak ketat menerapkan aturan sesuai SE.

Menjadi hal yang lebih absurd lagi ketika otoritas memperketat penjagaan arus balik mudik.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa antisipasi ini dilakukan karena adanya peningkatan eskalasi kasus positif di hampir seluruh provinsi di Sumatra. 

Data Satgas menunjukkan pada Mei 2021, kontribusi Pulau Sumatra dalam kasus positif nasional Covid-19 naik hingga 27,22 persen. Setali tiga uang kasus kematian di sana juga meroket hingga menjadi 17,18 persen. 

Sebaliknya, kontribusi Pulau Jawa terhadap total kasus positif dan kematian mengalami penurunan yakni 16,07 persen dan 11,06 persen.


Ketuas Satgas Covid-19 telah mengeluarkan surat No. 46/05 Tahun 2021 tentang Antisipasi Perjalanan Masyarakat Pada Arus Balik Lebaran.

Ada anomali wacana yang dihembuskan pemerintah terkait kebijakan peniadaan mudik.

Sebagai regulator, pemerintah seyogyanya menerapkan atuaran secara ketat kepad pelaku perjalanan.

Membiarkan warga bebas melakukan perjalanan asalkan memiliki surat keterangan bebas Covid-19 sama halnya dengan mengizinkan mudik.

Dengan wabah yang makin mendera, pemerintah sebaiknya bertindak lebih tegas dan konsisten terhadap kebijakan yang sudah diterbitkan.

Negara tidak boleh kalah terhadap kemauan masyarakat. Keberhasilan peperangan melawan pandemi ini membutuhkan energi seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah.*

Posting Komentar untuk "Uji Logika: Mudik Dilarang Tapi Kok Ada Arus Balik"