Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

9 Fakta di Balik Video Viral Bupati Alor Maki Mensos Risma yang Harus Diketahui

Mensos Risma dan Bupati Amon/Kolase.


Sebuah video yang memperlihatkan Bupati Alor Amon Djobo marah-marah bahkan memaki-maki Menteri Sosial Tri Rismaharini dan pejabat Kemensos viral di media sosial pada Selasa (1/6).

Video berdurasi 3,9 menit itu mendapat perhatian nasional setelah diangkat oleh banyak media.

Dalam video tersebut, terlihat Bupati Amon memarahi pejabat Kemensos di rumah jabatan Bupati Alor. Kepada mereka, Amon menyebutnya dengan setan, iblis dan kata-kata tak wajar.

Selain memarahi pejabat Kemensos, Amon juga mengatai Risma yang dianggapnya pembantu presiden Joko Widodo yang kerjanya tidak betul, bahkan ditudingnya korup.

Berbagai spekulasi muncul terkait beredarnya video tersebut.

Namun di sini akan dipaparkan beberapa fakta di balik video tersebut.

1. Terjadi pasca bencana siklon tropis

Bencana siklon tropis menerjang wilayah Alor dan NTT pada umumnya pada awal April lalu. Kejadian dalam video tersebut diketahui terjadi pasca bencana.

Namun belum diketahui kapan persis kejadian itu terjadi. Diperkirakan terjadi pada sekitar pertengahan April.

Saat itu, Kementrian Sosial menurunkan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana di Alor.

Namun karena minimnya komunikasi antara Kemensos dengan Pemkab Alor, maka bantuan itu langsung disalurkan ke warga melalui DPRD Alor.

Bupati Amon marah karena bantuan itu semestinya disalurkan lewat Pemkab.



2. Bukan bantuan PKH

Menteri Risma sudah mengkonfirmasi bahwa bantuan yang disalurkan kepada warga terdampak bukanlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan tersebut, kata dia, merupakan bantuan langsung dari Kemensos. Jadi akan disalurkan langsung ke warga terdampak di Alor.

Namun, Kemensos menggunakan data-data yang lebih detail mengenai warga terdampak dari petugas PKH di Alor agar bantuan itu benar-benar tepat sasaran.

Bantuan PKH adalah bansos yang disalurkan kepada warga terdampak pandemi Covid-19, bukan bencana.

"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi Bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan untuk bencana gimana kita saat itu saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari jakarta jauh, kita kepingin cepat kita kirim dari Surabaya, " ujar Risma, Rabu (2/6).

3. Bupati Amon minta maaf

Bupati Amon diketahui sudah minta maaf kepada Menteri Risma atas pernyataannya yang tidak wajar sebagai pejabat publik. Hal itu disampaikan langsung Amon kepada Risma.

Pada 4 Mei, Risma melakukan kunjungan kerja ke Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Alor. 

Amon menyelipkan permintaan maafnya saat mendapatkan kesempatan memberikan sambutan di acara yang dihadiri Risma.

"Saya punya doa itu diterima oleh Tuhan, Bu Menteri saya mohon maaf kalau tutur kata saya salah. Tapi itulah satu ada di Jakarta, satu ada di provinsi, satu ada di kabupaten kadang-kadang ada informasi yang saling tidak berpendapat," katanya.

Amon menyebut Risma sebagai tokoh nasional yang membanggakan. Terlebih ketika dia melihat sosok Risma saat memimpin Kota Surabaya.

"Saya bangga karena waktu pesawat Air Asia dinyatakan hilang, masyarakat saya juga satu yang mati. Ibu Risma bel sama saya tolong sampaikan. Jadi saya mohon maaf, saya pikir itu orang-orang berjiwa besar," ucap Amon Djobo.

4. Terkendala komunikasi

Menteri Risma menjelaskan bahwa polemik video viral anak buahnya yang dimarahi Bupati Amon terjadi lantaran terkendala komunikasi antara Pemkab Alor dengan Kemensos.

Risma mengaku berusaha menghubungi pihak pemerintah Alor maupun yang berwenang di NTT, namun terkendala karena jaringan telepon terganggu akibat bencana siklon tropis.

"Kalau dari Surabaya angkutan itu gratis kita tidak bisa masuk ke pulau (Alor) itu. Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT (jaringan telekomunikasi terganggu), saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," tutur Risma.

Risma akhirnya berinisiatif untuk menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek untuk menanyakan kondisi terbaru sekaligus membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.

"Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu itu ada paket dari Dolog (depot logistik) yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk," papar mantan Walikota Surabaya.

Risma pun menyetujui usulan itu karena menilai banyak warga yang butuh bantuan dengan penyaluran cepat.

"Seperti itu, akhirnya ya sudahlah dibagi. Tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ungkap Risma.

5. Kemendagri surati Gubernur NTT

Menanggapi polemik video viral, Kemendagri kemudian menyurati Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan nomor 130/3076/OTDA untuk mengoptimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Surat tersebut ditandatangani oleh Dirjen Otda Akmal Malik.

Dalam surat itu Viktor diminta untuk mengambil langkah-langkah fasilitasi, penyelesaian dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya Viktor harus memastikan program-program strategis nasional dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.

6. PDIP cabut dukungan

DPP PDI-Perjuangan resmi mencabut dukungan terhadap Bupati Amon pasca beredarnya video dua staf Kemensos dimarahi, serta Menteri Tri Rismaharini dimaki Bupati Amon.

Surat tertanggal 2 Juni 2021 yang ditujukan kepada DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Alor itu bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021, dengan perihal Pencabutan Rekomendasi dan Dukungan Kepada Bupati Alor.

Pencabutan dukungan itu merujuk surat DPP PDI-Perjuangan nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, tanggal 30 November 2017, perihal rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada pilkada serentak tahun 2017, dan mencermati berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinan Amon Djobo, seperti melakukan perbuatan tidak terpuji, dengan pengusiran terhadap jajaran Kementerian Sosial dan juga terhadap aparat TNI.

Dalam surat itu, Amon dinilai tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah, maka DPP PDI-Perjuangan telah melakukan evaluasi selama masa kepemimpinannya.

Demi kepentingan strategis partai, DPP PDI-Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, Amon dan Imran Duru.

Mempertimbangkan bahwa Bupati Amon bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan.

Disebut dalam surat itu, mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. 

7. Bupati Amon kecewa

Bupati Amon mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari DPP PDIP tentang pencabutan rekomendasi dan dukungan terhadap terhadapnya.

"Saya belum tahu, saya belum dapat pemberitahuan resmi tentang pencabutan surat dukungan kepada kami", kata Amon Djobo saat dihubungi Merdeka, Rabu (2/6) malam.

Menurut Amon, bila surat pencabutan rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh DPP PDIP, maka sangat disesalkan. 

Apalagi bila pencabutan dukungan dan rekomendasi tersebut berkaitan dengan video yang saat ini sedang viral.

Walaupun demikian, Amon mengakui tetap menerima karena hal itu merupakan hak PDIP.

"Itu sah-sah saja kalau PDIP-Perjuangan mencabut dukungan," ungkapnya.

Amon menyesalkan kebersamaannya dengan PDIP yang sudah lama terjalin, namun terhenti sampai di sini atas dasar sebuah video yang viral. 

Amon berterimakasih kepada PDIP yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan pada pilkada 2017.

8. Hubungan Amon-DPRD tidak akur

Selama kepemimpinannya, Bupati Amon tidak memiliki hubungan yang baik dengan DPRD Alor, terutama PDIP. Selalu ada miskomunikasi antara kedua pemangku kepentingan tersebut.

Padahal saat maju Pilkada, Amon diusung salah satunya oleh PDIP, dan ketua DPRD Alor merupakan kader PDIP.

Miskomunikasi ini angat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor dan berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan hingga pada akhirnya merugikan masyarakat.

9. Pemkab Alor akan polisikan penyebar video

Pemkab Alor berencana melaporkan orang yang menyebar video ketika Bupati Amon memarahi dua pegawai Kemensos di rumah jabatan Bupati Alor.

Sekretaris Daerah Alor Soni O. Aleleang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan penyebar video tersebut ke Polres Alor.

"Kami menunggu karena ada basudara satu masih di Kupang belum sampai, kami juga masih ambil data-data informasi terkait dengan penyelenggaraan musyawarah cabang PDIP di Alor, apakah itu diagendakan dalam musyawarah atau tidak, dalam hal memperdengarkan dan memutar video itu kepada peserta, lalu mengatakan telah melaporkan kepada Menteri. Itu apakah dalam agenda musyawarah atau itu hanya karena inisiatif satu dua orang," ungkapnya, Rabu (2/6).

Menurut Soni, dari agenda musyawarah tersebut pihaknya nanti bisa mengetahui, video itu didapatkan dari siapa dan mengapa harus diviralkan. 

Seseorang yang mengambil video lalu menyerahkan kepada ketua DPRD Alor pun telah diketahui agar bisa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

Posting Komentar untuk "9 Fakta di Balik Video Viral Bupati Alor Maki Mensos Risma yang Harus Diketahui"