Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mahfud MD: Pembuat Konten Porno Tidak Lagi Terkena UU ITE

Menko Polhukam Mahfud MD/Ist.

Graha Budaya -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Salah satunya Pasal 27 ayat 1 tentang dapat diaksesnya konten yang melanggar asusila.

Mahfud menegaskan bahwa yang bisa dijerat pasal tersebut adalah yang menyebarkan, bukan pembuat atau pelaku dalam konten porno atau asusila.

"Sekarang ditegaskan pelaku yang dapat dijerat oleh pasal 27 ayat 1 UU ITE terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui oleh umum suatu konten kesusilaan, jadi bukan orang yang melakukan kesusilaan," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, melansir Tribun, Jumat (11/6).



Dia menambahkan untuk orang-orang yang bicara mesum atau saling kirim gambar asusila melalui elektronik namun bukan penyebar, juga tak bisa dihukum UU ITE.

"Kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim gambar atau buat gambar melalui elektronik, tapi bukan penyebar tidak apa-apa," imbuhnya.

Meski tak bisa dijerat UU ITE, Mahfud menjelaskan orang yang membuat konten itu tetap mungkin dijerat hukum, tapi dengan UU lain, misalnya UU Pornografi.

"Apakah tidak dihukum? Dihukum, tapi bukan UU ITE, ada UU sendiri, misal UU Pornografi," papar Mahfud.



Pemerintah Tidak Cabut UU ITE

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencabut UU ITE.

Dia mengatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai diskusi dengan banyak orang yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, LSM, korban dan pelapor UU ITE, politisi, dan jurnalis.

Dia menyebut, pemerintah mengambil keputusan hanya akan merevisi terbatas sejumlah pasal UU ITE terutama terkait dengan sudut pandang semantik.

"Akan dilakukan revisi terbatas, sifatnya semantik dari sudut redaksional, tapi substantif uraian-uraiannya," katanya.

Revisi Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Mahfud mengatakan, isu lain yang akan direvisi adalah yang menyangkut pencemaran nama baik dan fitnah.

Dia menyebut, dalam usulan revisi pasal 27 ayat 3 hasil Tim Kajian UU ITE dijelaskan pembedaan norma antara pencemaran nama baik dan fitnah.

Pembedaan norma tersebut tidak diatur pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berlaku saat ini sebagaimana putusan MK yang berlaku terhadap pasal tersebut.

"Di dalam usul revisi kita membedakan norma antara pencemaran nama baik dan fitnah sesuai putusan MK nomor 50/PUU-VI/tahun 2008 termasuk perubahan ancaman pidananya diturunkan," paparnya.

Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, nantinya di dalam usulan revisi pasal 27 ayat 3 UU ITE akan memuat norma fitnah menggunakan sarana ITE sebagai delik aduan sehingga pihak yang berhak menyampaikan aduan hanya korban.

"Bukan orang lain yang tidak ada kaitannya lalu adu sendiri, itu tidak bisa. Sekarang harus orang langsung yang jadi korban," terang Mahfud.

Adapun ancaman pidana pencemaran nama baik juga akan diturunkan dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Sedangkan untuk ancaman pidana yang tergolong fitnah, kata dia, ancamannya tetap 4 tahun.

Mahfud mengatakan pemerintah nantinya akan membuat dua produk hukum. Pertama, pedoman implementasi UU ITE yang akan ditandatangani Kapolri, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Jaksa Agung.

Dan kedua adalah revisi terbatas UU ITE. Pemerintah akan mengajukan draf perubahan sejumlah pasal karet ke DPR.*

Posting Komentar untuk "Mahfud MD: Pembuat Konten Porno Tidak Lagi Terkena UU ITE"