Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Yang Kita Pelajari dari Kasus Umpatan Bupati Alor ke Mensos Risma

Mensos Risma dan Bupati Amon/Kolase.


Apa yang bisa kita pelajari dari kasus perseteruan antara Bupati Alor Amon Djobo dan Menteri Tri Rismaharini?

Dalam norma hidup bermasyarakat, ada yang kita kenal dengan norma hidup. Jika diturunkan lebih kecil lagi, ada yang disebut dengan etiket.

Etiket ini adalah tata cara atau prinsip yang biasanya berlaku untuk sebuah lingkup masyarakat yang lebih kecil, misalnya dalam tatanan politik, birokrasi, keluarga atau komunitas tertentu.




Apa yang kita lihat dari kasus kemarahan dan umpatan Bupati Amon terhadap Risma bukan soal benar atau salah.

Yang bisa kita baca dari masalah ini adalah etiket atau keadaban berperilaku dari pejabat publik yang menjadi teladan atau contoh bagi masyarakat.

Bupati Amon dinilai tidak memperhatikan keadaban atau etiket dalam berbicara sebagai pejabat publik.

Sudah seyogyanya seorang pemimpin memperlihatkan gaya bicara atau cara menyelesaikan masalah secara adab, untuk menunjukkan bahwa mereka sudah matang secara emosi dan nalar.

Apalagi, sasaran pembicaraan tersebut ditujukan kepada pejabat negara yang lebih tinggi darinya. Sudah seharusnya Bupati Amon lebih beretiket meski mungkin di satu sisi ia benar.




Dengan kematangan emosional dan rasionalitas, Bupati Amon bisa menyerang para pejabat Kemensos atau Risma dengan cara yang lebih elok.

Syukur bahwa pejabat yang dihadapinya adalah orang-orang dari latar budaya yang berbeda dengannya.

Jika percakapan dengan cara demikian ditujukan kepada pejabat dari orang-orang yang memiliki watak kebudayaan sama dengannya, hampir pasti terjadi pertengakaran dan kekacauan.

Apalagi, bahasa yang disampaikan kepada pejabat Kemensos dan Risma sangat tidak wajar dan boleh dikatakan sangat tidak beradab sebagai pejabat.

Saking marahnya, Bupati Amon mengeluarkan semua bahasa makian yang biasa digunakan masyarakat NTT. Misalnya, setan, iblis, dan sejenisnya.

Kata-kata ini sangat tidak pantas disampaikan seorang pejabat kepada siapapun, termasuk ke masyarakat, apalagi kepada seorang menteri yang merupakan pembantu presiden.

Kata-kata yang diucapkan Bupati Amon memperlihatkan kepongahan sekaligus gaya seorang preman, yang tidak peduli pada siapa di hadapannya.

Sangat disayangkan seorang pejabat publik mengucapkan kata-kata yang tidak beradab dan ini memalukan identitas kebudayaan NTT di mata masyarakat Indonesia pada umumnya.

Malah, jika masalah ini didalami, Bupati Amon tetap bersalah karena ia salah sangka dengan bantuan PKH, padahal yang disalurkan adalah bantuan bencana terhadap warga terdampak.

Sebagai masyarakat NTT, kita mendorong agar Bupati Amon meminta maaf tidak saja kepada Menteri Risma dan Presiden Jokowi, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia.*

Posting Komentar untuk "Yang Kita Pelajari dari Kasus Umpatan Bupati Alor ke Mensos Risma"