Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Covid-19 Itu Proyek?

Anggota DPRD Sikka Benediktus Lukas Raja/Ist.

Seorang anggota DPRD Sikka Benediktus Lukas Raja menduga ada kepentingan tertentu di balik penyebaran virus corona (Covid-19) yang melanda dunia.

Politisi dari Fraksi PDIP yang biasa disapa Diki Raja ini menduga bahwa Covid-19 merupakan sebuah proyek yang dilakukan oleh oknum tertentu.



Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, misalnya, Diki meminta agar para tenaga kesehatan di daerah itu tidak boleh menjadikan Covid-19 sebagai proyek.

Karena merupakan "proyek", dalam sebuah pemberitaan media lokal, Diki menuduh bahwa Covid-19 bisa menjadi arena oknum tertentu untuk meraup keuntungan.

"Pak Bupati dan Pak Sekda, tolong evaluasi para dokter. Kita setuju perhatikan mereka. Dokter dan para tenaga medis adalah garda terdepan. Tetapi jangan jadikan pandemi Covid-19 ini sebagai proyek," ungkap Diky saat Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Satgas Covid-19, Jumat (9/7).



Diki mencurigai bahwa proses penanganan Covid-19 di Sikka sarat kepentingan. Pasalnya, belakangan ini, kasus positif Covid-19 di Sikka terus meningkat, seolah tak berhenti. Demikian halnya dengan kasus kematian.

Dalam rapat itu, Diki pun meminta Pemda Sikka dan Satgas Covid-19 untuk memeriksa seluruh laboratorium pemeriksaan spesimen Covid-19 agar menghindari adanya konflik kepentingan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam masyarakat, kata dia, adalah kecenderungan pihak laboratorium merilis laporan yang menyebut seseorang positif Covid-19, padahal sebetulnya tidak terpapar Covid-19.

Dalam kasus kematian juga demikian. Dia menilai bahwa kematian di Sikka tidak murni disebabkan Covid-19, tetapi ada penyakit yang mendorong kematian para pasien.

"Jangan sampai pandemi Covid-19 ini proyek. Bisnis rapid test, bisnis APD dan bisnis obat-obatan. Jangan sampai Pak Ketua (DPRD Sikka), catat apa yang saya sampaikan, pandemi ini dijadikan proyek untuk menghabiskan uang rakyat," tandas Diki.

Selain itu, Diki juga melemparkan bola api kepada tenaga kesehatan yang saat ini tengah berjibaku merawat para pasien Covid-19.

Dia mencurigai bahwa kerja keras para nakes selama perawatan pasien Covid-19 tidak tulus, tetapi karena ada insentif yang besar.

"Para tenaga medis semua ini hanya urus pasien Covid-19 karena insentifnya besar pak ketua DPRD Sikka. Kalau penyakit lainnya seperti jantung, hati, ginjal, usus buntu dan lainnya insentif kecil sehingga para tenaga kesehatan tidak fokus urusin itu," pungkasnya.

Diki lebih lanjut mengatakan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, maka anggaran untuk rakyat tidak digunakan semestinya. Pasalnya semua dana dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

"Siapa yang menghabiskan uang rakyat? Kita semua pasti tahulah," sindir Diki.



Nakes Sakit Hati

Menanggapi pernyataan Diki, nakes di Sikka berencana melakukan mogok memberikan pelayanan terutama bagi pasien Covid-19.

Para nakes kecewa dan sakit hati dengan pernyatan politisi muda tersebut yang seolah tidak menghargai niat baik dan pekerjaan mereka selama penanganan wabah global ini. 

Padahal siang malam mereka bekerja, sampai lupa pulang rumah dan menghabiskan waktu senggang bersama anggota keluarga.

"Tega sekali menyakiti hati kami dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Banyak nakes di Sikka terpapar Covid-19 masih bilang ini proyek? Jujur kami kecewa sekali," ujar salah satu nakes mengutip Media Indonesia, 10 Juli. 

Nakes berusia 37 tahun yang tidak ingin disebut identitasnya itu menuturkan seharusnya wakil rakyat membantu para nakes dengan turun ke masyarakat memberikan edukasi soal protokol kesehatan bukan mengeluarkan pernyataan provokatif.

"Kami masih punya hati nurani walaupun kami dihina, dicela dan dianaktirikan. Semua pasien kami layani, mau dia sakit apa saja kami layani. Jangan tuduh kami yang aneh-aneh. Kami kecewa sekali," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Petrus Herlemus menyebut bahwa memang ada rencana mogok kerja oleh para nakes.

Namun dia meminta para nakes untuk menahan diri dan tetap bekerja menangani percepatan penanganan Covid-19 di Sikka. 

"Mereka datang dan telepon saya bahwa sangat kecewa dengan pernyataan anggota DPRD Sikka itu. Benar mereka akan melakukan mogok tetapi saya sebagai penanggung jawab kesehatan minta untuk tahan diri dan tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat Sikka. Biar kita terluka tetapi kita harus tulus melayani", ungkap Petrus, Sabtu (10/7).

Dia menegaskan, para nakes bekerja menangani pasien covid-19 bukan karena adanya insentif, tapi nilai luhur pengabdian yang terikat di bawah sumpah profesi.

"Jadi saya minta tidak usah mogok dan laksanakan tugas untuk melayani pasien Covid-19," pungkas Petrus.

Dia menandaskan bahwa tenaga kesehatan adalah garda terdepan bangsa dalam upaya memerangi pandemi Covid-19.

"Bicara insentif itu bicara hak.Tapi tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi tetap melekat pada nakes. Jadi sorotan Diky Raja bahwa motivasi nakes adalah insentif itu sangat keliru. Kalau insentif yang disoroti itu haknya nakes, para dokter, medis dan non medis. Itu ada regulasinya. Lalu kami bekerja atas nama insentif berarti kalau terlambat satu dua bulan kami istirahat dulu. Tapi tidak seperti itu, staf lapangan tetap bekerja tanpa menghitung itu karena tanggung jawab melindungi warga nian tanah di tengah Pandemi COVID-19," paparnya.

Petrus menegaskan bahwa kompetensi para nakes di Sikka tidak perlu diragukan terkait penegakan diagnosa soal kasus Covid19. Mereka adalah orang-orang profesional yang paham betul akan risiko pekerjaannya.

"Tidak ada orang yang keluar dari situ. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka saya tidak meragukan sedikitpun penegakan diagnosa dari dokter dan tim medis," tegasnya.

Petrus menambahkan, pelayanan kesehatan akan tetap dilaksanakan meskipun ada banyak desakan pemogokan dari setiap profesi.


Klarifikasi Diki Raja

Di tengah riuh rendah isu yang beredar di media sosial, Diki Raja akhirnya kembali angkat bicara untuk memberikan klarifikasi.

Dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan saat rapat itu sebagai bentuk dukungan DPRD agar penanganan pandemi Covid-19 di Sikka dapat ditangani baik dan transparan.

"Saya pribadi dalam kapasitas sebagai anggota DPRD yang diberikan kewenangan konstitusi wajib mengingatkan kepada semua stakeholder termasuk pemerintah agar penanganan pandemi dilaksanakan secara profesional. Banyak kasus yang terjadi yang selama ini menjadi keluhan rakyat. Diantaranya ada hasil rapid yang berbeda antar masing-masing laboratorium," ujar Diki seperti dilihat dalam sebuah postingan di media sosial.

Dia berharap anggaran yang besar dalam penanganan pandemi harus membuahkan hasil yang maksimal, terutama untuk menekan angka penularan kasus di Sikka hingga nol.

"Hasilnya adalah bahwa kerja semua pihak berbuah manis. Kita bisa menekan laju peningkatan kasus Covid-19 dan bahkan sampai nol kasus di Kabupaten Sikka ini," ucapnya.

Dia pun meminta maaf kepada para nakes yang telah merasa sakit hati oleh karena pernyataannya yang kasar dalam rapat.

Dia menyampaikan dukungan dan atensi terhadap para nakes dan dokter sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.



Kekeliruan Diki Raja

Apa yang disampaikan Diki Raja, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD tidaklah keliru. Bahwa ia bersuara mewakili masyarakat yang mengeluh karena banyak yang terpapar Covid-19 setelah menjalani tes antigen.

Kekhawatiran itu tidak hanya terjadi di Sikka. Di wilayah lain di NTT, ada gelembung kecurigaan masyarakat yang mengemuka yaitu bahwa jika melakukan tes antigen ketika mengalami gejala demam atau batuk-pilek, serta merta akan divonis terpapar Covid-19.

Karena kekhawatiran inilah banyak masyarakat yang enggan melakukan tes antigen atau berobat ke rumah sakit jika mengalami gejala klinis menyerupai Covid-19.

Namun ada dua hal yang perlu direvisi oleh Diki Raja terkait pernyataannya.

Pertama, kecurigaannya terhadap penanganan Covid-19 dan kerja para nakes.

Diki menuduh para nakes terjebak dalam konspirasi tertentu sehingga melihat pandemi Covid-19 ini sebagai ladang bisnis kesehatan.

Ini bukan isu yang sama sekali baru. Dalam pelbagai platform percakapan publik, ditemukan isu serupa yang mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya pandemi Covid-19 yang dilemparkan China ke seluruh dunia medio Desember 2019.

Namun, satu hal yang mesti digarisbawahi oleh Diki adalah bahwa bagaimanapun, dia harus mempercayai kompetensi para nakes.

Diagnosa yang mereka keluarkan berdasarkan kriteria tertentu mengenai adanya virus corona. Tidak sembarangan. Hanya jika Diki mempercayai teori konspirasi, maka sulit untuk membenarkan diagnosa laboratorium Covid-19.

Atau, paling tidak dia menghargai kerja keras, jerih payah dan peluh-darah para nakes yang berjibaku merawat pasien Covid-19 sejak badai ini menerjang Indonesia pada Maret 2020.

Waktu yang tidak pendek dan melelahkan. Dalam banyak kasus, para nakes rela tidur di mes atau penginapan, meninggalkan keluarga dan anak-anak mereka di rumah.

Tidak berhenti di situ, LaporCovid-19, sebuah platform khusus untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus Covid-19, mencatat sebanyak 1.067 nakes meninggal dunia akibat wabah Covid-19.
 
Besarnya jumlah kematian nakes menunjukkan betapa kelelahan dan risiko penularan sudah menjadi hal yang tidak mungkin terhindar dari tanggung jawab para tenaga kesehatan.

Relawan LaporCovid-19 Lenny Ekawati mengatakan, meningkatnya kasus kematian Covid-19 di masyarakat berbanding lurus dengan kematian pada tenaga kesehatan.

"Kalau di masyarakat yang meninggalnya nanjak, kemungkinan besar nakes yang meninggal berbanding lurus," katanya kepada Merdeka beberapa waktu lalu.

Beban kerja yang tinggi membuat para nakes rentan terpapar Covid-19, terutama dari pasien yang dirawat. Apalagi dengan memakai APD yang super ketat bak astronout, tidak jarang membuat sirkulasi udara dalam tubuh nakes tidak lancar dan dengan cepat menimbulkan kelelahan dan kesakitan.

Apa yang dikatakan Diki Raja bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara ini sangat paham kondisi para nakes selama penanganan Covid-19. Karena itu, Jokowi menaruh penghargaan yang tinggi terhadap nakes yang berjibaku merawat pasien Covid-19 sejak pandemi merebak.

Sebagai bentuk ungkapan apresiasi, Presiden Jokowi secara khusus menyelipkan rasa terima kasih kepada para nakes dan relawan yang bekerja tak kenal lelah merawat ribuan pasien.

"Terima kasih kepada para tenaga kesehatan dan relawan yang saat ini, tak mengenal pagi, siang, atau malam, berjuang dan bekerja keras menangani pandemi Covid-19," ujar Jokowi melalui akun Twitter, Jumat (9/7) lalu.

Jokowi mengungkapkan bahwa di tengah grafik penularan wabah global yang makin tinggi, sudah semestinya seluruh elemen masyarakat menghargai pengorbanan para nakes dan relawan yang bekerja tanpa pamrih.

Satu hal penting yang diminta Jokowi adalah dengan mentaati protokol kesehatan; menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

"Kita bantu mereka dengan tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan," ungkap Jokowi.

Jokowi memandang bahwa para nakes berjasa besar dalam peperangan melawan virus baru ini. Pengorbanan mereka luar biasa.

Namun apa yang disampaikan Diki Raja seolah menihilkan pengorbanan nakes membantu pemerintah memerangi pandemi Covid-19.

Hal kedua yang perlu dibenahi Diki Raja adalah model komunikasi publik. Dengan situasi darurat Covid-19 seperti Indonesia saat ini, Diki semestinya mafhum bahwa pemerintah sedang mengerahkan segala sumber daya untuk memberantas virus jahat dari China ini.

Diki tidak semena-mena, karena sebagai wakil rakyat, untuk menuduh Satgas Covid-19 dan para nakes di Sikka melakukan konspirasi bisnis dalam penanganan wabah Covid-19.

Diki terlihat terjebak dalam teori konspirasi yang didengungkan beberapa kelompok, yang menebar sinisme dan pesimisme mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pada prinsipnya, komunikasi publik yang disampaikan Diki dalam konteks saat ini tidaklah demikian. Sebagai wakil rakyat, dia harus mendukung, mendorong, dan mengevaluasi kinerja Satgas Covid-19, Dinkes, rumah sakit, klinik dan nakes serta terutama Pemkab Sikka dalam penanganan Covid-19. Bukannya malah menghakimi dan menyakiti.

Model komunikasi publik, atau jika diletakkan dalam konteks kebencanaan Covid-19, harus betul-betul dipahami agar informasi yang tersampaikan ke masyarakat tidak membuat misinterpretasi, atau menimbulkan interaksi yang buruk, sehingga bisa mengurangi risiko bencana dan efek dari bencana tersebut.

Apa yang disampaikan Diki bisa tidak hanya melukai hati para nakes di Sikka, tetapi juga berdampak pada kerentanan sosial terhadap upaya penanggulangan Covid-19.

Di masyarakat akan mudah terjadi pembelahan atau pro-kontra, yang kemudian bisa memperparah atau kontraproduktif terhadap komitmen pemerintah, baik pusat dan daerah, dalam menangani pandemi.

Sebagai wakil rakyat, Diki sejatinya harus memiliki posisioning yang jelas dan tegas dalam upaya penanganan Covid-19 di Sikka. Jangan dia terjebak untuk menyuarakan kelompok masyarakat yang satu, tetapi pada saat yang sama, melukai kelompok yang lain.

Sebaliknya, sebagai wakil rakyat, sejauh mana kinerja Diki dalam membantu pemerintah dalam menangani wabah di Sikka? Apakah Diki pernah turun ke lapangan mengawasi jalannya vaksinasi, memeriksa rumah sakit dan klinik, sertai mengevaluasi kinerja Satgas Covid-19?

Sebagai wakil rakyat, Diki wajar melakukan itu. Namun jika tugas-tugas yan telah diamanatkan konstitusi itu tidak dilakukan maka pada ghalibnya Diki menciderai institusi DPRD Sikka.

Dengan pernyataannya yang kontroversial, Diki sudah seharusnya meminta maaf secara terbuka kepada nakes dan Satgas Covid-19 serta Dinkes Sikka. Tidak melalui media sosial, tetapi melalui platform yang lebih tepat.

Kemudian, terkait anggaran untuk nakes, Diki juga seharusnya mengetahui bahwa pemberian insentif kepada para nakes di daerah belum seberapa.

Dari data Kementerian Keuangan per 30 Juni, disebutkan realisasi pemberian insentif bagi nakes di daerah masih sangat minim.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp8,15 triliun yang disiapkan di dalam APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baru terealisasi Rp650 miliar.

Sementara itu, realisasi pembayaran insentif nakes pusat sudah mencapai Rp2,65 triliun atau 69,8 persen dari pagu Rp3,79 triliun.

Anggaran untuk insentif nakes merupakan bagian dari realokasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp699,43 triliun. Realokasi dilakukan salah satunya dengan memperbesar anggaran kesehatan menjadi Rp185,98 triliun dari sebelumnya Rp172,84 triliun.

Dengan data Kemenkeu ini jelas bahwa tidak semua nakes di daerah sudah mendapatkan insentif yang disebut Diki sangat besar. Masih banyak nakes yang bekerja tanpa mengharapkan upah, bahkan sukarela.

Bekerja secara sukarela bagi nakes di daerah bahkan terjadi sudah sejak pagebluk Covid-19. Banyak tamatan akademi atau sarjana keperawatan bekerja tanpa upah. Kalaupun ada, itupun dibayar tiga bulan sekali.

Pandemi Covid-19 menuntut seluruh elemen, baik itu pemerintah, DPRD, TNI-Polri, nakes dan masyarakat bahu-membahu, membangun optimisme bahwa wabah ini bisa diatasi.

Karena hanya dengan optimisme, bencana kesehatan yang menyebabkan krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan ini dipukul mundur.*

Penulis: Denis Deha
Penggiat media dan komunikasi

Posting Komentar untuk "Covid-19 Itu Proyek?"