Tak Ditahan karena PNS, Ini Aturan Bila PNS Jadi Tersangka - Graha Budaya
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tak Ditahan karena PNS, Ini Aturan Bila PNS Jadi Tersangka

Ira Ua dan suaminya Randy.

GRAHA BUDAYA -- Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira Ua hingga kini belum ditahan penyidik Polda NTT sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Astri Manafe dan Lael Macabee.

Polda NTT pasca penetapan mengatakan Ira Ua tidak ditahan karena beberapa pertimbangan, antara lain tersangka berstatus sebagai PNS, ibu rumah tangga dan kooperatif ketika diperiksa.

Ira Ua kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kupang atas penetapannya sebagai tersangka.

Baca juga: Hindari Amukan Massa, Polda NTT Diminta Segera Tahan Ira Ua

Namun pada Kamis, 19 Mei 2022, hakim memutuskan untuk menolak semua dalil pemohon. Ira Ua pun sah menjadi tersangka.

Meski begitu, istri terdakwa Randy Badjideh tersebut hingga kini belum juga ditahan. Keluarga dan publik pun mendesak agar tersangka segera ditahan agar tidak berkeliaran bebas. Belum lagi, dia diundang oleh media untuk memberikan dalilnya.

Lantas bagaimana ketentuan undang-undang mengenai seorang PNS yang tersandung kasus kriminal seperti Ira Ua.

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU ASN, PNS dapat diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara sebagai PNS ini adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.

Baca juga: Aniaya Selingkuhan, Oknum Polisi di Maumere Pernah Ancam Pemilik Kafe dengan Sajam

Pasal 280 PP Manajemen PNS kemudian mengubah pemberhentian sementara bagi PNS yang menjadi tersangka tindak pidana. 

Berbeda dengan ketentuan lama yang mengatur pemberhentian sementara berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan, dalam PP baru tersebut pemberhentian langsung berlaku sejak PNS ditahan.

Kemudian menurut Pasal 281, PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetapi hanya diberikan uang pemberhentian sementara.

Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Debat Sengit PH Ira dan Ahli Pidana di Sidang Praperadilan

Sejak menjadi tersangka dan ditahan seorang PNS hanya menerima 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS.

Penghasilan inilah yang digunakan untuk menghidupi keluarganya selama berada ditahanan sampai dengan diterbitkannya putusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 87 UU ASN menyatakan, pemberhentian PNS dapat berupa:

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: 

  • meninggal dunia; 
  • atas permintaan sendiri; 
  • mencapai batas usia 
  • perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau 
  • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Baca juga: Remaja SMP di Kupang Dihamili Pacarnya, Kini Hamil 7 Bulan

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

  • melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 
  • menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Posting Komentar untuk "Tak Ditahan karena PNS, Ini Aturan Bila PNS Jadi Tersangka"